JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pilkada serentak 2020 diputuskan digelar pada 9 Desember mendatang. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno menduga partisipasi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) bakal sedikit dibanding tidak ada Covid-19. Hal itu karena untuk daerah zona merah, masyarakat akan takut pergi ke TPS melakukan pencoblosan.
"Karena sekarang dalam kondisi tertekan. Dalam kondisi normal saja orang malas. Pasti akan terjun bebas angka partisipasinya," ujar Adi dalam diskusi yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Sabtu (25/7).
Oleh sebab itu, dengan adanya penurunan jumlah partisipasi pemilih, akibatnya Pilkada serentak nanti tidak akan berkualitas. "Ini memaksakan pilkada di tengah pandemi. Menurut saya bukan hanya pertaruhan kualitas tapi perjudian demokrasi yang luar biasa," katanya.
Untuk itu, daerah yang kategori zona merah diusulkan bisa dimundurkan pelaksanaan jadwal pencoblosan. Itu dilakukan sampai daerah tersebut berubah statusnya menjadi hijau.
"Ini soal keselamatan. Kalau tetap dipaksakan dalam kondisi perang seperti ini semuanya enggak mungkin maksimal saya kira," ungkapnya.
Adi menambahkan, dalam kampanye Pilkada serentak nanti KPU melarang adanya acara yang menggundang banyak massa. Kampanye akan dilakukan secara daring. Dengan adanya kondisi seperti itu maka ada pesan yang tidak sampai terkait visi dan misi progam calon kepala daerah.
"Jadi dalam kondisi normal penyampaian visi dan misi susah diterima publik. Ini sekarang di tengah kedaruratan macam ini imbauan akan susah diterima karena adanya hambatan," pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pilkada serentak 2020 diputuskan digelar pada 9 Desember mendatang. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno menduga partisipasi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) bakal sedikit dibanding tidak ada Covid-19. Hal itu karena untuk daerah zona merah, masyarakat akan takut pergi ke TPS melakukan pencoblosan.
"Karena sekarang dalam kondisi tertekan. Dalam kondisi normal saja orang malas. Pasti akan terjun bebas angka partisipasinya," ujar Adi dalam diskusi yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Sabtu (25/7).
- Advertisement -
Oleh sebab itu, dengan adanya penurunan jumlah partisipasi pemilih, akibatnya Pilkada serentak nanti tidak akan berkualitas. "Ini memaksakan pilkada di tengah pandemi. Menurut saya bukan hanya pertaruhan kualitas tapi perjudian demokrasi yang luar biasa," katanya.
Untuk itu, daerah yang kategori zona merah diusulkan bisa dimundurkan pelaksanaan jadwal pencoblosan. Itu dilakukan sampai daerah tersebut berubah statusnya menjadi hijau.
- Advertisement -
"Ini soal keselamatan. Kalau tetap dipaksakan dalam kondisi perang seperti ini semuanya enggak mungkin maksimal saya kira," ungkapnya.
Adi menambahkan, dalam kampanye Pilkada serentak nanti KPU melarang adanya acara yang menggundang banyak massa. Kampanye akan dilakukan secara daring. Dengan adanya kondisi seperti itu maka ada pesan yang tidak sampai terkait visi dan misi progam calon kepala daerah.
"Jadi dalam kondisi normal penyampaian visi dan misi susah diterima publik. Ini sekarang di tengah kedaruratan macam ini imbauan akan susah diterima karena adanya hambatan," pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
