JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta agar pencegahan risiko kematian petugas ad hoc pemilu menjadi prioritas. Yakni, dengan melakukan skrining kesehatan sebelum proses pendaftaran petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) digelar.
Kemarin (19/2) diselenggarakan rapat koordinasi pemantauan kesehatan petugas pemilu di kantor Kemenkes. Ketua KPU Hasyim Asy’ari hadir dalam rakor tersebut. Seusai rapat, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia sejauh ini mencapai 84 orang. Angka itu memang lebih sedikit dibandingkan Pemilu 2019 yang korbannya mencapai 894 orang.
- Advertisement -
’’Memang terjadi penurunan yang drastis, tapi satu nyawa saja bagi kami sudah banyak,’’ ucap Budi. Untuk meminimalkan agar ke depan tidak ada kasus meninggal, Kemenkes mengusulkan beberapa perubahan. Salah satunya, skrining harus dilakukan sebelum pendaftaran. Saat ini skrining baru dilakukan setelah para petugas terpilih. Dari hasil skrining, ada sejumlah anggota KPPS yang kondisinya rawan.
’’Sebanyak 400 ribu petugas pemilu termasuk berisiko tinggi (dalam kesehatan),’’ ungkapnya. Faktor risiko kesehatan yang banyak ditemukan pada para petugas adalah hipertensi. Padahal, hipertensi membuat orang rentan terkena serangan jantung dan stroke. ’’Sudah diskrining dan ketahuan mana yang sehat dan tidak sehat, cuma sudah keburu terdaftar jadi petugas pemilu,’’ jelas Budi.(jpg)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta agar pencegahan risiko kematian petugas ad hoc pemilu menjadi prioritas. Yakni, dengan melakukan skrining kesehatan sebelum proses pendaftaran petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) digelar.
Kemarin (19/2) diselenggarakan rapat koordinasi pemantauan kesehatan petugas pemilu di kantor Kemenkes. Ketua KPU Hasyim Asy’ari hadir dalam rakor tersebut. Seusai rapat, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia sejauh ini mencapai 84 orang. Angka itu memang lebih sedikit dibandingkan Pemilu 2019 yang korbannya mencapai 894 orang.
’’Memang terjadi penurunan yang drastis, tapi satu nyawa saja bagi kami sudah banyak,’’ ucap Budi. Untuk meminimalkan agar ke depan tidak ada kasus meninggal, Kemenkes mengusulkan beberapa perubahan. Salah satunya, skrining harus dilakukan sebelum pendaftaran. Saat ini skrining baru dilakukan setelah para petugas terpilih. Dari hasil skrining, ada sejumlah anggota KPPS yang kondisinya rawan.
’’Sebanyak 400 ribu petugas pemilu termasuk berisiko tinggi (dalam kesehatan),’’ ungkapnya. Faktor risiko kesehatan yang banyak ditemukan pada para petugas adalah hipertensi. Padahal, hipertensi membuat orang rentan terkena serangan jantung dan stroke. ’’Sudah diskrining dan ketahuan mana yang sehat dan tidak sehat, cuma sudah keburu terdaftar jadi petugas pemilu,’’ jelas Budi.(jpg)
