JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum melakukan pembahasan dengan para ketua umum partai politik soal pembagian jatah di kabinet. Presiden Jokowi, katanya, perlu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan para ketua umum partai politik terlebih dahulu sebelum menyusun kabinet.
“Agenda itu belum ada sepanjang sepengetahuan saya. Belum ada pembicaraan spesifik yang membahas postur kementerian, apalagi nama-nama calon menteri di kabinet,” ujar Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/7).
Basarah menambahkan, sampai saat ini PDIP juga belum menyodorkan nama-nama kandidat calon menteri ke Presiden Jokowi. Pasalnya PDIP memiliki mekanisme dalam menyaring kader terbaiknya.
Mulanya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengusulkan sejumlah nama ke Presiden Jokowi. Selanjutnya, Presiden Jokowi lah yang akan memilih.
- Advertisement -
“Wewenang presiden dalam menentukan nama-nama menterinya,” katanya.(jpg)
>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos
Editor: Rindra Yasin
- Advertisement -
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum melakukan pembahasan dengan para ketua umum partai politik soal pembagian jatah di kabinet. Presiden Jokowi, katanya, perlu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan para ketua umum partai politik terlebih dahulu sebelum menyusun kabinet.
“Agenda itu belum ada sepanjang sepengetahuan saya. Belum ada pembicaraan spesifik yang membahas postur kementerian, apalagi nama-nama calon menteri di kabinet,” ujar Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/7).
Basarah menambahkan, sampai saat ini PDIP juga belum menyodorkan nama-nama kandidat calon menteri ke Presiden Jokowi. Pasalnya PDIP memiliki mekanisme dalam menyaring kader terbaiknya.
Mulanya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengusulkan sejumlah nama ke Presiden Jokowi. Selanjutnya, Presiden Jokowi lah yang akan memilih.
“Wewenang presiden dalam menentukan nama-nama menterinya,” katanya.(jpg)
>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos
Editor: Rindra Yasin
