Publik Tak Ingin Kader Parpol Duduki Kejagung

(RIAUPOS.CO) — PEMBAHASAN siapa yang akan bertahan dan pergi di kabinet jilid II Jokowi makin ramai. Ada beberapa menteri yang dianggap sebagian kalangan bakal dipertahanakan dan beberapa lainnya diganti.

Direktur Gema Jokowi Amin (Jomin) Dian Assafri mengatakan, ada beberapa menteri yang masih layak untuk dipertahankan. Itu pendapat dari kalangan relawan.

“Saya pikir ada delapan menteri yang harus dipertahankan Jokowi pada kabinet kerja jilid dua untuk keberlanjutan pembangunan,” kata Dian dalam diskusi Gema Kosgoro bertajuk Meneropong Kabinet Kerja Jilid 2: Yang Bertahan dan Yang Terbuang di Wisma Mas Isman, Jumat (11/10).

Kedelapan menteri yang harus dipertahankan itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki HadiMoeljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sementara itu, pembicara lainnya, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas punya pandangan lain. Soal siapa saja yang sebetulnya layak dipertahankan Jokowi dan masuk kabinet kerja jilid 2.

“Pak Jokowi perlu dibantu oleh menteri yang visioner tidak hanya berkarakter eksekutor. Dan menurut saya ada sejumlah menteri yang menunjukan kinerja yang kinclong,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Abbas, ada sederet menteri lainnya yang sebetulnya layak mendapat apresiasi yang positif yakni, Sri Mulyani, Pratikno, Airlangga Hartarto, Basuki Hadimoeljono, Pramono Anung dan Moeldoko.

“Sedangkan untuk Moeldoko harus didampingi PR (public relation,red) yang bagus,” katanya.

Sementara Direktur Jpnn Auri Jaya berharap agar Jokowi untuk lebih selektif memilih pembantunya terutama untuk tidak memilih menteri dan jaksa agung yang menangani penegakan hukum dari partai politik.

“Ini untuk menegakan supremasi hukum yang bebas intervensi. Saya pikir publik tidak ingin lagi ada kader parpol duduk di kejaksaan,” kata Auri.

Selain itu, ia juga meminta Jokowi untuk tidak lagi memilih menteri yamg populer di media sosial namun tidak punya prestasi serta memberikan kesempatan dari kalangan milenial yang tentunya yang kapabel sebagai menteri. “Tapi ini hanya usulan publik semua terserah Jokowi,” pungkas­nya.(gun/jpg/egp)

Laporan JPG, Jakarta

(RIAUPOS.CO) — PEMBAHASAN siapa yang akan bertahan dan pergi di kabinet jilid II Jokowi makin ramai. Ada beberapa menteri yang dianggap sebagian kalangan bakal dipertahanakan dan beberapa lainnya diganti.

Direktur Gema Jokowi Amin (Jomin) Dian Assafri mengatakan, ada beberapa menteri yang masih layak untuk dipertahankan. Itu pendapat dari kalangan relawan.

“Saya pikir ada delapan menteri yang harus dipertahankan Jokowi pada kabinet kerja jilid dua untuk keberlanjutan pembangunan,” kata Dian dalam diskusi Gema Kosgoro bertajuk Meneropong Kabinet Kerja Jilid 2: Yang Bertahan dan Yang Terbuang di Wisma Mas Isman, Jumat (11/10).

Kedelapan menteri yang harus dipertahankan itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki HadiMoeljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sementara itu, pembicara lainnya, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas punya pandangan lain. Soal siapa saja yang sebetulnya layak dipertahankan Jokowi dan masuk kabinet kerja jilid 2.

“Pak Jokowi perlu dibantu oleh menteri yang visioner tidak hanya berkarakter eksekutor. Dan menurut saya ada sejumlah menteri yang menunjukan kinerja yang kinclong,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Abbas, ada sederet menteri lainnya yang sebetulnya layak mendapat apresiasi yang positif yakni, Sri Mulyani, Pratikno, Airlangga Hartarto, Basuki Hadimoeljono, Pramono Anung dan Moeldoko.

“Sedangkan untuk Moeldoko harus didampingi PR (public relation,red) yang bagus,” katanya.

Sementara Direktur Jpnn Auri Jaya berharap agar Jokowi untuk lebih selektif memilih pembantunya terutama untuk tidak memilih menteri dan jaksa agung yang menangani penegakan hukum dari partai politik.

“Ini untuk menegakan supremasi hukum yang bebas intervensi. Saya pikir publik tidak ingin lagi ada kader parpol duduk di kejaksaan,” kata Auri.

Selain itu, ia juga meminta Jokowi untuk tidak lagi memilih menteri yamg populer di media sosial namun tidak punya prestasi serta memberikan kesempatan dari kalangan milenial yang tentunya yang kapabel sebagai menteri. “Tapi ini hanya usulan publik semua terserah Jokowi,” pungkas­nya.(gun/jpg/egp)

Laporan JPG, Jakarta