PELALAWAN (RIAUPOS.CO) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika kerajaan dan kesultanan nusantara harus mendapat posisi strategis dalam ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Sebab, sumbangsih mereka dalam proses lahirnya NKRI sangat luar biasa.
Penegasan itu disampaikan LaNyalla saat menerima penganugerahan Gelar Kekerabatan Datuk Sri Wira Utama Diraja dari Kesultanan Pelalawan di Istana Sayap, Pelalawan, Riau, Kamis (9/12/2021).
"Kerajaan dan kesultanan nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini. Tapi kenapa saat ini arah perjalanan bangsa dan negara ini hanya ditentukan oleh partai politik sebagai satu-satunya instrumen. Kenapa para pendiri bangsa dan para pemilik saham lahirnya bangsa ini, yakni entitas civil society yang non-partisan, termasuk kerajaan dan kesultanan nusantara, tidak memiliki saluran atau ruang untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa," terang LaNyalla.
Menurutnya, Indonesia besar karena lahir dari sejarah peradaban yang unggul. Yaitu peradaban kerajaan dan kesultanan husantara. Dukungan nyata kepada lahirnya negara ini juga dibuktikan tidak hanya dengan secara moril, namun juga materiil.
"Bentuk konkret terhadap lahirnya bangsa ini adalah dukungan moril dengan sikap legowo yang luar biasa dari para raja dan sultan nusantara yang mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945," bebernya.
Salah satunya, sambung Ketua DPD RI ini, Sultan Syarif Harun yang bertahta pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1946 di Kesultanan Pelalawan. Sultan Syarif telah menunjukkan kebesaran jiwanya dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara dengan membangun tugu kemerdekaan Indonesia 29 November 1946 di Kota Pelalawan.
"Karena itu saya terima kasih atas pemberian gelar kekerabatan dari Kesultanan Pelalawan. Dan saya bangga menjadi kerabat Kesultanan Pelalawan," ujar dia.
Sementara, lanjut LaNyalla, dukungan materiil yang dimaksud adalah berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan. Bahkan hingga saat ini, sejumlah tanah dan aset kerajaan dan kesultanan nusantara, masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.
"Karena itulah sekali lagi saya sampaikan, harus ada ruang bagi raja dan sultan nusantara dan elemen sipil non partisan lainnya dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini," sebutnya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator asal Riau di antaranya Muhammad Ghazali, Instiawati Ayus, Misharti, Edwin Pratama Putra, Dharma Setiawan (Kepri) dan Abdul Hakim (Lampung) serta Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin.
Turut hadir Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Pelalawan Datuk H Zukri dan Wakil Bupati Pelalawan Datuk H Nasarudin serta Forkopimda dan sejumlah pejabat lainnya
Selain tuan rumah Sultan Pelalawan X Assayyidis Syarif Kamaruddin Harun Tengku Besar Pelalawan, juga hadir Dewan Kehormatan Adat Datuk Baharuddin, Ketua MKA LAMR Kabupaten Pelalawan Datuk Seri H Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu, Ketua DPH LAMR Kabupaten Pelalawan Datuk Seri T Zulmizan F Assagaff, Ketua Umum MAKN KPH Eddy S Wirabhumi, Sekjen MAKN Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati Keoswodidjoyo dan Ketua Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star, dari Riau Tengku Muhammad Toha. (amn)
