JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Polemik bantuan sosial (bansos) yang diduga menjadi alat kampanye ditanggapi pihak Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebutkan jika pemberian bansos tidak terkait dengan proses pemilu. Selain itu, pemberian­nya harus terus dilakukan meski mendekati masa pemilu.

“Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin,” katanya kemarin (4/1).

Ari mengatakan jika pendanaan bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui dengan DPR. Dia menekankan jika bansos tidak tidak terkait dengan proses pemilu.

Ari juga mendengar ada permintaan penundaan penyaluran bansos selama pemilu. Menurutnya penundaan ini harus memikirkan dampak kepada keluarga miskin. Sebab harga bahan pokok naik dan ini menyebabkan kesulitan bagi mereka. “Karena tujuan utama bansos adalah sebagai perlindungan sosial agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi kenaikan harga pangan sebagai dampak El-Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” katanya.

Untuk penyalurannya pun sudah jelas. Bansos ditargetkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data ini sumbernya sesuai nama dan alamat. Ari menyebutkan, pemerintah terus melakukan perbaikan kualitas implementasi dan sasaran program agar penyaluran ini tepat sasaran.

“Penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan dari pusat hingga daerah dan juga desa. Pelaksanaanya juga terbuka untuk diawasi berbagai pihak,” katanya.

Pada kesempatan lain, calon presiden (capres) Anies Baswedan menyebut bahwa bansos tidak boleh diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini dikatakan Anies dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat pada Rabu lalu (3/1). “Itu uang rakyat yang dititipkan,” katanya.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah tidak sepakat jika bansos distop gara-gara khawatir ditunggangi politik. Apalagi jika bansos itu didanai APBN dan untuk masyarakat miskin.

Dia berharap Jokowi berkenan memanggil seluruh kontestan Pilpres 2024. Supaya dalam kampanyenya tidak membawa-bawa program pemerintah seperti bansos dan sejenisnya. Sehingga keberadaan bansos tidak dipolitisir, kemudian menguntungkan salah satu kandidat saja.

Selain itu Trubus mengatakan cara lain yang bisa diambil pemerintah adalah evaluasi jenis bansos. Untuk bansos yang sudah berjalan lama, seperti PKH tetap dilanjutkan.

Namun bansos seperti bantuan El Nino mungkin bisa dihentikan sementara. Karena efek el
nino mungkin sudah tidak separah beberapa waktu lalu.(wan/lyn/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Polemik bantuan sosial (bansos) yang diduga menjadi alat kampanye ditanggapi pihak Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebutkan jika pemberian bansos tidak terkait dengan proses pemilu. Selain itu, pemberian­nya harus terus dilakukan meski mendekati masa pemilu.

“Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin,” katanya kemarin (4/1).

Ari mengatakan jika pendanaan bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui dengan DPR. Dia menekankan jika bansos tidak tidak terkait dengan proses pemilu.

Ari juga mendengar ada permintaan penundaan penyaluran bansos selama pemilu. Menurutnya penundaan ini harus memikirkan dampak kepada keluarga miskin. Sebab harga bahan pokok naik dan ini menyebabkan kesulitan bagi mereka. “Karena tujuan utama bansos adalah sebagai perlindungan sosial agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi kenaikan harga pangan sebagai dampak El-Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” katanya.

Untuk penyalurannya pun sudah jelas. Bansos ditargetkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data ini sumbernya sesuai nama dan alamat. Ari menyebutkan, pemerintah terus melakukan perbaikan kualitas implementasi dan sasaran program agar penyaluran ini tepat sasaran.

“Penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan dari pusat hingga daerah dan juga desa. Pelaksanaanya juga terbuka untuk diawasi berbagai pihak,” katanya.

Pada kesempatan lain, calon presiden (capres) Anies Baswedan menyebut bahwa bansos tidak boleh diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini dikatakan Anies dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat pada Rabu lalu (3/1). “Itu uang rakyat yang dititipkan,” katanya.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah tidak sepakat jika bansos distop gara-gara khawatir ditunggangi politik. Apalagi jika bansos itu didanai APBN dan untuk masyarakat miskin.

Dia berharap Jokowi berkenan memanggil seluruh kontestan Pilpres 2024. Supaya dalam kampanyenya tidak membawa-bawa program pemerintah seperti bansos dan sejenisnya. Sehingga keberadaan bansos tidak dipolitisir, kemudian menguntungkan salah satu kandidat saja.

Selain itu Trubus mengatakan cara lain yang bisa diambil pemerintah adalah evaluasi jenis bansos. Untuk bansos yang sudah berjalan lama, seperti PKH tetap dilanjutkan.

Namun bansos seperti bantuan El Nino mungkin bisa dihentikan sementara. Karena efek el
nino mungkin sudah tidak separah beberapa waktu lalu.(wan/lyn/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Polemik bantuan sosial (bansos) yang diduga menjadi alat kampanye ditanggapi pihak Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebutkan jika pemberian bansos tidak terkait dengan proses pemilu. Selain itu, pemberian­nya harus terus dilakukan meski mendekati masa pemilu.

“Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin,” katanya kemarin (4/1).

Ari mengatakan jika pendanaan bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui dengan DPR. Dia menekankan jika bansos tidak tidak terkait dengan proses pemilu.

Ari juga mendengar ada permintaan penundaan penyaluran bansos selama pemilu. Menurutnya penundaan ini harus memikirkan dampak kepada keluarga miskin. Sebab harga bahan pokok naik dan ini menyebabkan kesulitan bagi mereka. “Karena tujuan utama bansos adalah sebagai perlindungan sosial agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi kenaikan harga pangan sebagai dampak El-Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” katanya.

Untuk penyalurannya pun sudah jelas. Bansos ditargetkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data ini sumbernya sesuai nama dan alamat. Ari menyebutkan, pemerintah terus melakukan perbaikan kualitas implementasi dan sasaran program agar penyaluran ini tepat sasaran.

“Penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan dari pusat hingga daerah dan juga desa. Pelaksanaanya juga terbuka untuk diawasi berbagai pihak,” katanya.

Pada kesempatan lain, calon presiden (capres) Anies Baswedan menyebut bahwa bansos tidak boleh diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini dikatakan Anies dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat pada Rabu lalu (3/1). “Itu uang rakyat yang dititipkan,” katanya.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah tidak sepakat jika bansos distop gara-gara khawatir ditunggangi politik. Apalagi jika bansos itu didanai APBN dan untuk masyarakat miskin.

Dia berharap Jokowi berkenan memanggil seluruh kontestan Pilpres 2024. Supaya dalam kampanyenya tidak membawa-bawa program pemerintah seperti bansos dan sejenisnya. Sehingga keberadaan bansos tidak dipolitisir, kemudian menguntungkan salah satu kandidat saja.

Selain itu Trubus mengatakan cara lain yang bisa diambil pemerintah adalah evaluasi jenis bansos. Untuk bansos yang sudah berjalan lama, seperti PKH tetap dilanjutkan.

Namun bansos seperti bantuan El Nino mungkin bisa dihentikan sementara. Karena efek el
nino mungkin sudah tidak separah beberapa waktu lalu.(wan/lyn/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Polemik bantuan sosial (bansos) yang diduga menjadi alat kampanye ditanggapi pihak Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebutkan jika pemberian bansos tidak terkait dengan proses pemilu. Selain itu, pemberian­nya harus terus dilakukan meski mendekati masa pemilu.

“Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin,” katanya kemarin (4/1).

Ari mengatakan jika pendanaan bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui dengan DPR. Dia menekankan jika bansos tidak tidak terkait dengan proses pemilu.

Ari juga mendengar ada permintaan penundaan penyaluran bansos selama pemilu. Menurutnya penundaan ini harus memikirkan dampak kepada keluarga miskin. Sebab harga bahan pokok naik dan ini menyebabkan kesulitan bagi mereka. “Karena tujuan utama bansos adalah sebagai perlindungan sosial agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi kenaikan harga pangan sebagai dampak El-Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” katanya.

Untuk penyalurannya pun sudah jelas. Bansos ditargetkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data ini sumbernya sesuai nama dan alamat. Ari menyebutkan, pemerintah terus melakukan perbaikan kualitas implementasi dan sasaran program agar penyaluran ini tepat sasaran.

“Penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan dari pusat hingga daerah dan juga desa. Pelaksanaanya juga terbuka untuk diawasi berbagai pihak,” katanya.

Pada kesempatan lain, calon presiden (capres) Anies Baswedan menyebut bahwa bansos tidak boleh diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini dikatakan Anies dalam acara Desak Anies di Sumatera Barat pada Rabu lalu (3/1). “Itu uang rakyat yang dititipkan,” katanya.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah tidak sepakat jika bansos distop gara-gara khawatir ditunggangi politik. Apalagi jika bansos itu didanai APBN dan untuk masyarakat miskin.

Dia berharap Jokowi berkenan memanggil seluruh kontestan Pilpres 2024. Supaya dalam kampanyenya tidak membawa-bawa program pemerintah seperti bansos dan sejenisnya. Sehingga keberadaan bansos tidak dipolitisir, kemudian menguntungkan salah satu kandidat saja.

Selain itu Trubus mengatakan cara lain yang bisa diambil pemerintah adalah evaluasi jenis bansos. Untuk bansos yang sudah berjalan lama, seperti PKH tetap dilanjutkan.

Namun bansos seperti bantuan El Nino mungkin bisa dihentikan sementara. Karena efek el
nino mungkin sudah tidak separah beberapa waktu lalu.(wan/lyn/jpg)