JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan persiapan debat ketiga calon presiden (capres) yang akan digelar di Istora Senayan, Ahad (7/1) sudah matang. KPU telah menentukan enam subtema. Yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
Sementara untuk panelis, jumlahnya sama dengan dua debat sebelumnya. Yakni 11 panelis yang penunjukannya disesuaikan dengan subtema. Para panelis itu mulai menjalani karantina, Jumat (5/1) hari ini. Nmaun, dua dari 11 panelis tersebut jadi sorotan karena berasal dari Universitas Pertahanan (Unhan).
Diketahui , Unhan merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kedua panelis tersebut adalah Kusnanto Anggoro (pakar ilmu pertahanan dan dosen Unhan) dan Laksamana TNI (Purn) Marsetio (Ketua Dewan Guru Besar Unhan).
Sebagaimana diketahui, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat ini menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) yang membawahi universitas tersebut. Terkait hal itu, Anggota KPU August Mellaz menegaskan pemilihan panelis didasarkan pada kompetensi. Bukan faktor lain. ”Yang kita ambil bukan masalah itu (Unhan di bawah Kemenhan, red). Kita ambil kompetensi (panelis, red),” ungkapnya, Rabu (3/1).
Sembilan panelis lainnya adalah Angel Damayanti (Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia), Curie Maharani Savitri (Dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Bina Nusantara), Evi Fitriani (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia), Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani), I Made Andi Arsana (Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada), Ian Montratama (Dosen Program Studi Hubungan Internasional Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina), Irene Hiraswari Gayatri (Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional), Philips J Vermonte (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS), dan R Widya Setiabudi Sumadinata (Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjadjaran).
Mellaz menambahkan, debat nanti akan dimoderatori Anisha Dasuki dan Ariyo Ardi (Pemimpin Redaksi Global TV). Khusus untuk Anisha, tercatat pernah menjadi moderator debat pada Pilpres 2019 lalu. Saat itu, perempuan yang saat ini menjadi presenter di iNews tersebut berduet dengan Tommy Tjokro (dulu pembawa acara berita RCTI).
Sementara terkait panggung, Mellaz juga menyebut posisi panggung tetap sama dengan debat kedua. Yakni tetap menggunakan podium untuk tiap paslon. Sedangkan terkait urutan pemaparan visi-misi, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan mendapat giliran pertama paparan. ”Debat pertama kan paslon 1, debat kedua (urutan pertama) cawapres 2,” kata Mellaz.
Mellaz mengatakan merujuk hasil pertemuan antara KPU, tiga tim pasangan calon (paslon) dan media penyelenggara, disepakati debat ketiga akan digelar di Istora Senayan. Terkait media penyelenggara yang sempat diprotes kubu paslon nomor urut 2, August memastikan tidak ada perubahan. ”(Media penyelenggara, red) tetap dilakukan oleh MNC,” ujarnya.
Mellaz menjelaskan, penetapan media penyelenggara debat sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU. Baik itu debat pertama, debat kedua, ketiga hingga debat terakhir (kelima). Meski begitu, Mellaz menegaskan pembicaraan mengenai media penyelenggara tetap akan dilakukan dengan tim paslon dengan memanfaatkan waktu yang tersisa.
Di sisi lain, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyoroti dipilihnya dua panelis debat dari Unhan. Menurutnya, latar belakang kedua panelis tersebut dapat mengganggu objektivitas debat. Itu mengingat Unhan berada di bawah menhan yang saat ini dijabat oleh Prabowo. ”Karena itu saya protes, syukur-syukur bisa diganti,” ujarnya di sela kampanye di Garut, Jawa Barat, Kamis (4/1).
Juru Bicara Timnas Amin Billy David menambahkan pihaknya menghargai pemilihan 11 panelis oleh KPU. Termasuk dua panelis yang berasal dari Unhan. Dia berharap, para panelis menunjukkan kredibilitas personal masing-masing. Sehingga kecurigaan yang dikhawatirkan tidak terjadi. ”Terkait asal instansi biar masyarakat yang menilai,” kata Billy.
Terpisah, saat dimintai tanggapan, Juru Bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memilih untuk tidak berkomentar mengenai protes dari Muhaimin tersebut.
Sementara itu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan latar belakang panelis dalam debat selanjutnya. Menurut dia, itu bukan hal yang perlu dipersoalkan. ”Tidak apa-apa (salah seorang panelis dari Unhan). Dari mana saja (tidak masalah),” ungkap dia saat dimintai komentar oleh awak media di Jakarta, kemarin.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun memastikan, calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo sudah siap tampil dalam debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik itu. ”Pak Ganjar sudah tahu itu. Dia sudah menguasai itu,” terang dia. Dia memastikan Ganjar sudah siap berdebat soal tema tersebut.
Salah satu poin yang akan disampaikan oleh pasangan calon (paslon) capres dan cawapres nomor urut tiga dalam debat itu terkait dengan sistem pertahanan 5.0. ”Itu artinya sudah siap memasuki era industri kelima. Kan kemarin 4.0 sekarang 5.0, terus berkembang, yang arahnya tetap ke AI (artificial intelligence, red) dan digitalisasi,” bebernya.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ikut angkat bicara mengenai debat ketiga, Ahad (7/1) nanti. Mengangkat tentang isu hubungan internasional dan geopolitik, diakui Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal bahwa isu tersebut kurang populis. Menurutnya, isu politik luar negeri belum menjadi isu yang dilirik oleh kebanyakan masyarakat.
Karenanya, dia berharap, debat nanti menjadi ajang yang menarik perhatian masyarakat menganai isu tersebut. ”Nah kami harapkan dalam perdebatan nanti, perhatian jadi lebih besar untuk isu politik luar negeri, khususnya yang memiliki dampak langsung ke masyarakat,” ujarnya, kemarin.
Disinggung soal ada tidaknya masukan untuk debat nanti, Iqbal mengaku, belum ada permohonan dari pihak KPU. Kendati demikian, pihaknya siap memberikan bantuan jika memang diminta. Masukan ini pun disampaikan olehnya, bersifat terbuka untuk semua pihak.
Karena, hal ini merupakan kewajiban Kemenlu sesuai dengan mandat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. ”Jadi siapapun, apakah parpol atau capres atau masyarakat sipil, pasti kita akan memberikan informasi yang sama,” jelasnya.(syn/tyo/mia/jpg)
