Minggu, 7 Juli 2024

Menjadi Pemimpin Itu Tidak Mudah

Jadi pemimpin yang baik itu tidak mudah, makanya jangan jadi pemimpin "kalau tidak layak dan mampu." Terbaru yang sedang hangat dibicarakan adalah tentang kepemimpinan. Di mana BEM UI menyampaikan kritikan dengan menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "The King of Lip Service", disusul kemudian oleh Aliansi Mahasiswa UGM memberikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi karena telah menjadi juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Hal ini mereka sampaikan melalui akun twitter.

Pernyataan ini membuat "banyak" pihak seperti serba salah dan mencoba mengambil sikap yang menurut mereka terbaik.. Rektorat UI memanggil BEM UI dan meminta keterangan dan penjelasan masalah kritikan BEM UI ini kepada Presiden Joko Widodo. Langkah yang diambil oleh Rektorat UI ini mendapat kecaman dari Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Sikap rektorat UI membungkam nalar kritis dan kebebasan ekspresi mahasiswa ujarnya. Kritikan ke rektorat UI juga disampaikan oleh ekonom senior Rizal Ramli, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

- Advertisement -

Presiden Joko Widodo sendiri menyampaikan tanggapan akan kritikan dari BEM UI dari Istana Negara dengan pernyataan "Jadi kritik itu boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan. Ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat".  Namun apa yang disampaikan oleh Joko Widodo ini mendapatkan tanggapan berbeda dari Akademisi Rocky Gerung.  Menurut Rocky Gerung , kata tata krama yang dilontarkan presiden sebagai bentuk ancaman. "Tata krama itu antara orang bukan kritikus dengan orang yang dikritik. Bagaimana kita mau mengkritik kalau dipasang pagar tata krama?" ujarnya Rocky Gerung.

Baca Juga:  Digital Marketing di Era Digitalisasi Bisnis

Mencari pemimpin, menjadi pemimpin tidaklah mudah, banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan dijadikan kajian sebelum memutuskan. Jangan hanya berdasarkan kenal atau suka saja atau aji mumpung memiliki kesempatan. Di negara kita sistem yang ada memungkinkan siapa saja untuk dipilih dan bisa menjadi pemimpin, apalagi untuk mereka yang memiliki "uang". Coba jika memiliki waktu lihat kiri kanan, atau diingat ingat siapa saja yang kita kenal dan tahu tiba tiba muncul sebagai pemimpin? Sesuai dengan kapasitas dan memiliki akuntabilitas? Layak kah?

Setiap pemimpin memiliki karakter, sikap dan kepribadian yang berbeda, namun untuk mencari pemimpin yang terbaik sudah seharusnya kita memperhatikan kriteria yang ada. Dalam Islam kita mengenal adanya 4 kriteria yang harus dimiliki pemimpin yang baik, yaitu : sidiq atau jujur. Amanah, Fatonah atau cerdas, tablig atau komunikasi yang jujur bertanggung jawab dan transparan. Penjabaran di atas menurut saya sudah mencakup segala aspek untuk mendapatkan pemimpin yang baik.

- Advertisement -

Kita juga tahu, salah satunya, 10 kriteria umum untuk mendapatkan pemimpin yang baik, yaitu  integritas,menjadi inspirasi untuk banyak orang dari sikap dan perbuatan untuk dicontoh, mampu mengambil keputusan yang tepat diwaktu yang tepat, mau menerima masukan dari pihak lain agar dapat dapat memberikan pilihan dan keputusan yang tepat, kreatif dan inovatif, akuntabilitas di mana pemimpin akan dapat menerima lebih banyak kritikan atas kesalahan daripada pujian atas keberhasian jika pemimpin memiliki akuntabilitas, memiliki rasa percaya diri dan optimis, kecerdasan secara emosional mampu mengendalikan emosi dalam keadaan apapun, sehingga mampu menjalin komunikasi yang efektif, transparans dan menempatkan dan memperlakukan orang lain dengan baik.

Baca Juga:  Pendidikan Akar Kebahagiaan

Jangan heran kalau kita melihat data Maret 2021 KPK melalui Wakil Ketua Nurul Ghufron mengatakan ada 429 kepala daerah hasil Pilkada yang terjerat kasus korupsi, 4 menteri terlibat korupsi di era Joko Widodo, ICW juga mencatat 22 orang anggota DPR RI 2014-2019 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan permasalahan lainnya yang menjerat para pemimpin kita. Kemudahan menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPR dengan mengabaikan aspek kelayakan dan mengedepankan kemudahan dari sistem dan kekuatan dukungan finansial yang membuat dari waktu tidak pernah habis permasalahan di atas. Mungkin di lain waktu setiap calon pemimpin wajib melakukan tes psikologi dan berbagai tes lainnya.***

Jadi pemimpin yang baik itu tidak mudah, makanya jangan jadi pemimpin "kalau tidak layak dan mampu." Terbaru yang sedang hangat dibicarakan adalah tentang kepemimpinan. Di mana BEM UI menyampaikan kritikan dengan menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "The King of Lip Service", disusul kemudian oleh Aliansi Mahasiswa UGM memberikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi karena telah menjadi juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Hal ini mereka sampaikan melalui akun twitter.

Pernyataan ini membuat "banyak" pihak seperti serba salah dan mencoba mengambil sikap yang menurut mereka terbaik.. Rektorat UI memanggil BEM UI dan meminta keterangan dan penjelasan masalah kritikan BEM UI ini kepada Presiden Joko Widodo. Langkah yang diambil oleh Rektorat UI ini mendapat kecaman dari Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Sikap rektorat UI membungkam nalar kritis dan kebebasan ekspresi mahasiswa ujarnya. Kritikan ke rektorat UI juga disampaikan oleh ekonom senior Rizal Ramli, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

Presiden Joko Widodo sendiri menyampaikan tanggapan akan kritikan dari BEM UI dari Istana Negara dengan pernyataan "Jadi kritik itu boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan. Ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat".  Namun apa yang disampaikan oleh Joko Widodo ini mendapatkan tanggapan berbeda dari Akademisi Rocky Gerung.  Menurut Rocky Gerung , kata tata krama yang dilontarkan presiden sebagai bentuk ancaman. "Tata krama itu antara orang bukan kritikus dengan orang yang dikritik. Bagaimana kita mau mengkritik kalau dipasang pagar tata krama?" ujarnya Rocky Gerung.

Baca Juga:  Tragedi Minyak Goreng Indonesia

Mencari pemimpin, menjadi pemimpin tidaklah mudah, banyak aspek yang harus dipertimbangkan dan dijadikan kajian sebelum memutuskan. Jangan hanya berdasarkan kenal atau suka saja atau aji mumpung memiliki kesempatan. Di negara kita sistem yang ada memungkinkan siapa saja untuk dipilih dan bisa menjadi pemimpin, apalagi untuk mereka yang memiliki "uang". Coba jika memiliki waktu lihat kiri kanan, atau diingat ingat siapa saja yang kita kenal dan tahu tiba tiba muncul sebagai pemimpin? Sesuai dengan kapasitas dan memiliki akuntabilitas? Layak kah?

Setiap pemimpin memiliki karakter, sikap dan kepribadian yang berbeda, namun untuk mencari pemimpin yang terbaik sudah seharusnya kita memperhatikan kriteria yang ada. Dalam Islam kita mengenal adanya 4 kriteria yang harus dimiliki pemimpin yang baik, yaitu : sidiq atau jujur. Amanah, Fatonah atau cerdas, tablig atau komunikasi yang jujur bertanggung jawab dan transparan. Penjabaran di atas menurut saya sudah mencakup segala aspek untuk mendapatkan pemimpin yang baik.

Kita juga tahu, salah satunya, 10 kriteria umum untuk mendapatkan pemimpin yang baik, yaitu  integritas,menjadi inspirasi untuk banyak orang dari sikap dan perbuatan untuk dicontoh, mampu mengambil keputusan yang tepat diwaktu yang tepat, mau menerima masukan dari pihak lain agar dapat dapat memberikan pilihan dan keputusan yang tepat, kreatif dan inovatif, akuntabilitas di mana pemimpin akan dapat menerima lebih banyak kritikan atas kesalahan daripada pujian atas keberhasian jika pemimpin memiliki akuntabilitas, memiliki rasa percaya diri dan optimis, kecerdasan secara emosional mampu mengendalikan emosi dalam keadaan apapun, sehingga mampu menjalin komunikasi yang efektif, transparans dan menempatkan dan memperlakukan orang lain dengan baik.

Baca Juga:  Meraih Kebahagiaan

Jangan heran kalau kita melihat data Maret 2021 KPK melalui Wakil Ketua Nurul Ghufron mengatakan ada 429 kepala daerah hasil Pilkada yang terjerat kasus korupsi, 4 menteri terlibat korupsi di era Joko Widodo, ICW juga mencatat 22 orang anggota DPR RI 2014-2019 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan permasalahan lainnya yang menjerat para pemimpin kita. Kemudahan menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPR dengan mengabaikan aspek kelayakan dan mengedepankan kemudahan dari sistem dan kekuatan dukungan finansial yang membuat dari waktu tidak pernah habis permasalahan di atas. Mungkin di lain waktu setiap calon pemimpin wajib melakukan tes psikologi dan berbagai tes lainnya.***

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari