Aktivitas masyarakat Riau pascaCovid-19 sudah mulai menggeliat. Walaupun belum dapat dikatakan pandemi tersebut berakhir, bahkan ada gejala peningkatan kembali dengan varian yang baru, namun lalu lintas masyarakat tidak lagi terbendung. Pasar-pasar sudah ramai dikunjungi. Demikian pula dengan taman-taman dan restoran sudah penuh sesak oleh pengunjung. Hotel-hotel yang semula tidak menerima tamu kini sibuk melayani para tamu dan menaja berbagai acara. Bahkan di setiap pusat-pusat keramaian masyarakat protokol kesehatan seakan terabaikan.
Dari sudut perekonomian, sejak dilonggarkannya PPKM pemulihan ekonomi berjalan cepat. Sektor-sektor ekonomi yang di masa Covid-19 terkoreksi sangat tajam mengalami recovery yang spektakuler. Di Riau terdapat tujuh sektor yang mengalami kontraksi akibat Covid-19 dan yang terparah adalah sektor jasa perusahaan yang mengalami kemerosotan mencapai minus 44,65 persen. Diikuti dengan sektor transportasi dan pergudangan mencapai minus 24,44 persen. Sektor akomodasi dan penyediaan makan minum turun sampai minus 22,09 persen, dan sektor perdagangan besar dan eceran mengalami depresiasi mencapai minus 12,01 persen.
Pemulihan sektor-sektor ekonomi terdampak Covid-19 di Riau sangat signifikan terhadap perekonomian Riau secara keseluruhan. Pada triwulan pertama 2022, pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas sudah mencapai 5,16 persen dan dengan migas sebesar 4,72 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan dan reperasi yang mencapai 19,23 persen. Diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 13,32 persen dan sektor akomodasi dan makan minum sebesar 18,82 persen. Namun demikian, dari pertumbuhan ekonomi total 4,72 persen tersebut sumber pertumbuhan ekonomi terbesar menurut lapangan usaha adalah perdagangan sebesar 1,63 persen, dan industri pengolahan sebesar 1,29 persen. Oleh karena itu upaya-upaya untuk menjamin terselenggaranya dinamika perekonomian yang efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi akan terletak pada kepiawaian mengelolanya secara sinergis dari setiap stakeholder.
Guna mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan inklusif di Riau pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan provinsi, hendaknya mampu membangun kolaborasi kebijakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Termasuk kebijakan antar sektor yang harus saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Langkah-langkah pemulihan ekonomi hendaknya bertumpu pada memanfaatkan momentum ini untuk mendorong masyarakat memiliki optimisme dan kepercayaan yang tinggi untuk pulih lebih baik. Pertama, yang tetap harus diperhatikan adalah memastikan agar protokol kesehatan tetap terjaga sehingga risiko maraknya kembali Covid-19 dapat diatasi secara permanen.
Kedua, mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah dengan efisien dan optimal sambil tetap menjaga untuk tetap terhindar dari KKN. Penetapan skala prioritas realisasi anggaran dilakukan secara cermat pada hal-hal yang mampu mendorong dan memberi daya ungkit pada produktivitas masyarakat. Ketiga, pemerintah dan dunia usaha, terutama perbankan hendaklah mampu menjadi leader dalam menggali sumber-sumber pembiayaan usaha secara sinergis. Pemusatan sumber-sumber ekonomi secara esklusif tidak akan meciptakan ketahan ekonomi daerah yang mampu menampang berbagai tekanan ekonomi yang muncul.
Keempat, membangun infrastruktur pendukung, khususnya yang mampu mempercepat distribusi barang dari produsen ke konsumen secara efisien dan efektif. Kelima, mendorong hilirisasi produk-produk primer ke industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah. Keenam, mendorong implementasi digitalisasi terhadap UMKM baik dalam promosi, penjualan dan system pembayaran guna menjamin kesinambungan pasar dan peningkatan penjualan hasil produksinya. Ketujuh, meningkatkan kualitas SDM kearah pola kehidupan baru dalam persaingan global yang ketat dengan tetap memberikan basis ketahanan mental yang pantang menyerah dan berintegritas.
Kedelapan, meningkatkan penggunaan produk-produk lokal dalam berkonsumsi maupun dalam berproduksi sebagai bahan-bahan pembantu. Penguatan pemanfaatan produk-produk lokal akan menjamin adanya pasar walaupun mungkin keuntungannya relatif kecil. Kesembilan, pemerintah Riau harus mencari sumber-sumber pertumbuhan baru khususnya di sektor tersier baik melalui pengembangan industri kreatif dan pariwisata maupun dengan penumbuhan jasa-jasa kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Pengembangan pariwisata harus dilakukan secara terpadu dari aspek atraksi, akses, amenitas, pelaku dan promosi.
Kesepuluh, pemanfaatan efek hilirisasi komoditas unggulan berbasis masyarakat. Pengembangan industri hilir biasanya menumbuhkan usaha-usaha pendukung yang dapat memberikan peluang usaha dan peluang kerja bagi masyarakat tempatan. Terakhir, mengembangkan BUMD dan bersinergi dengan BUMN dalam memperkuat proses pemulihan ekonomi daerah yang inklusif dan mampu memperkuat daya tahan ekonomi rakyat. BUMD yang ada di provinsi maupun di kabupaten/kota harus menjadi penopang bagi pertumbuhan dan penguatan usaha-usaha masyarakat di daerah.
Kerentanan ekonomi masyarakat di Riau tidak hanya mudah terkoyak oleh adanya bencana, baik alam maupun non alam yang terjadi. Dinamika ekonomi global juga sangat mempengaruhinya. Harga sawit di tingkat masyarakat sangat ditentukan oleh gejolak harga yang terjadi di pasar internasional. Pemerintah tidak dapat memengaruhinya, apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang terkesan gegabah. Oleh karena itu, momentum pemulihan ekonomi ini harus dikelola secara sehat dan holistik. Bila itu terabaikan, maka rakyat Riau tetap akan terbelenggu pada ketidakberdayaannya secara ekonomi yang juga akan memasung keberdayaannya secara politik. Ontah lah !!!
Edyanus Herman Halim, Associate Professor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unri
