JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan surat berisi pernyataan dan imbauan untuk boikot semua produk Prancis, Jumat (30/10). Seruan boikot itu dilakukan sampai Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia.

Surat dari MUI itu diteken oleh Wakil Ketua Umum Muhyiddin Junaidi dan Sekjen MUI Anwar Abbas. Muhyuddin mengatakan MUI telah mencermati dan memperhatikan sikap Presiden Macron yang tidak menggubris sedikitpun peringatan dari umat Islam di penjuru dunia. "Bahkan yang bersangkutan tetap angkuh dan sombong dengan memuji sikap mereka yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi," katanya.

Dalam surat tertanggal 30 Oktober itu MUI menyampaikan tujuh imbauan. Tidak hanya imbauan supaya umat Islam memboikot produk dari Prancis. Tetapi juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menarik sementara waktu Duta Besar Indonesia di Paris sampai Presiden Macron meminta maaf kepada umat Islam di dunia.

Muhyuddin menyampaikan umat Islam di penjuru dunia, termasuk di Indonesia, tidak ingin mencari musuh. Sebaliknya ingin hidup berdampingan dengan harmonis. Kemudian MUI juga meminta penghentian tindakan penghinaan dan pelecahan Nabi Muhammad, termasuk pembuatan karikaturnya.

Selain itu MUI meminta seluruh khatib, dai, atau ulama agar menyampaikan materi khutbah Jumat untuk mengecam dan menolak terhadap seluruh upaya penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. "MUI juga mengimbau kepada umat kiranya dalam menyampaikan aspirasi dilakukan secara damai dan beradab," tuturnya.

Surat pernyataan terbuka juga disampaikan oleh PKS. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebutkan partainya telah mengirimkan surat melalui Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. Diwakili oleh Ketua DPP PKS Sukamta dan diterima oleh Dubes Prancis.

Dalam pernyataan tertulisnya, Syaikhu menilai bahwa Presiden Macron membela karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW dan menstigmatisasi citra Islam dengan aksi terorisme. Stigmatisasi itu dia bantah dengan situasi di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak yang bisa menjalankan nilai-nilai Islam, kemanusiaan, dan demokrasi secara seiring.

"Kami menegaskan pernyataan ceroboh Anda tidak bisa kami terima," tegas Syaikhu. PKS mengecam setiap tindakan provokatif yang bermaksud mencemarkan nama baik dan menyudutkan agama apa pun, tak terkecuali Islam. Surat itu secara tegas meminta Macron menarik kembali pernyataan yang menghina Islam dan meminta maaf kepada warga dunia

Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan tak ada warga negara Indonesia (WNI) di Prancis yang menjadi korban dalam aksi terorisme di Basilika Notre Dame, Nice, Prancis, Kamis (29/10). WNI dipastikan dalam kondisi aman.

"Sejauh ini tidak terdapat korban WNI," ujar Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Teuku Faizasyah, kemarin (30/10).

Meski begitu, lanjut dia, KBRI Paris dan KJRI Marseille secara aktif terus berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan keamanan WNI di sana. KBRI Paris juga telah mengeluarkan imbauan untuk WNI di Prancis sebagai respon peningkatan level keamanan di Prancis imbas aksi terorisme yang terjadi. "Sudah (keluarkan imbauan, red) dan akan terus di-update," katanya.

Faizasyah turut menyampaikan, bahwa Indonesia mengecam keras serangan teroris yang telah menewaskan tiga orang dan menyebabkan beberapa orang luka-luka. "Kami sampaikan duka cita mendalam dan simpati kepada korban dan keluarganya," sambungnya.(wan/mia/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan surat berisi pernyataan dan imbauan untuk boikot semua produk Prancis, Jumat (30/10). Seruan boikot itu dilakukan sampai Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia.

Surat dari MUI itu diteken oleh Wakil Ketua Umum Muhyiddin Junaidi dan Sekjen MUI Anwar Abbas. Muhyuddin mengatakan MUI telah mencermati dan memperhatikan sikap Presiden Macron yang tidak menggubris sedikitpun peringatan dari umat Islam di penjuru dunia. "Bahkan yang bersangkutan tetap angkuh dan sombong dengan memuji sikap mereka yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi," katanya.

Dalam surat tertanggal 30 Oktober itu MUI menyampaikan tujuh imbauan. Tidak hanya imbauan supaya umat Islam memboikot produk dari Prancis. Tetapi juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menarik sementara waktu Duta Besar Indonesia di Paris sampai Presiden Macron meminta maaf kepada umat Islam di dunia.

Muhyuddin menyampaikan umat Islam di penjuru dunia, termasuk di Indonesia, tidak ingin mencari musuh. Sebaliknya ingin hidup berdampingan dengan harmonis. Kemudian MUI juga meminta penghentian tindakan penghinaan dan pelecahan Nabi Muhammad, termasuk pembuatan karikaturnya.

Selain itu MUI meminta seluruh khatib, dai, atau ulama agar menyampaikan materi khutbah Jumat untuk mengecam dan menolak terhadap seluruh upaya penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. "MUI juga mengimbau kepada umat kiranya dalam menyampaikan aspirasi dilakukan secara damai dan beradab," tuturnya.

Surat pernyataan terbuka juga disampaikan oleh PKS. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebutkan partainya telah mengirimkan surat melalui Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. Diwakili oleh Ketua DPP PKS Sukamta dan diterima oleh Dubes Prancis.

Dalam pernyataan tertulisnya, Syaikhu menilai bahwa Presiden Macron membela karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW dan menstigmatisasi citra Islam dengan aksi terorisme. Stigmatisasi itu dia bantah dengan situasi di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak yang bisa menjalankan nilai-nilai Islam, kemanusiaan, dan demokrasi secara seiring.

"Kami menegaskan pernyataan ceroboh Anda tidak bisa kami terima," tegas Syaikhu. PKS mengecam setiap tindakan provokatif yang bermaksud mencemarkan nama baik dan menyudutkan agama apa pun, tak terkecuali Islam. Surat itu secara tegas meminta Macron menarik kembali pernyataan yang menghina Islam dan meminta maaf kepada warga dunia

Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan tak ada warga negara Indonesia (WNI) di Prancis yang menjadi korban dalam aksi terorisme di Basilika Notre Dame, Nice, Prancis, Kamis (29/10). WNI dipastikan dalam kondisi aman.

"Sejauh ini tidak terdapat korban WNI," ujar Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Teuku Faizasyah, kemarin (30/10).

Meski begitu, lanjut dia, KBRI Paris dan KJRI Marseille secara aktif terus berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan keamanan WNI di sana. KBRI Paris juga telah mengeluarkan imbauan untuk WNI di Prancis sebagai respon peningkatan level keamanan di Prancis imbas aksi terorisme yang terjadi. "Sudah (keluarkan imbauan, red) dan akan terus di-update," katanya.

Faizasyah turut menyampaikan, bahwa Indonesia mengecam keras serangan teroris yang telah menewaskan tiga orang dan menyebabkan beberapa orang luka-luka. "Kami sampaikan duka cita mendalam dan simpati kepada korban dan keluarganya," sambungnya.(wan/mia/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan surat berisi pernyataan dan imbauan untuk boikot semua produk Prancis, Jumat (30/10). Seruan boikot itu dilakukan sampai Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia.

Surat dari MUI itu diteken oleh Wakil Ketua Umum Muhyiddin Junaidi dan Sekjen MUI Anwar Abbas. Muhyuddin mengatakan MUI telah mencermati dan memperhatikan sikap Presiden Macron yang tidak menggubris sedikitpun peringatan dari umat Islam di penjuru dunia. "Bahkan yang bersangkutan tetap angkuh dan sombong dengan memuji sikap mereka yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi," katanya.

Dalam surat tertanggal 30 Oktober itu MUI menyampaikan tujuh imbauan. Tidak hanya imbauan supaya umat Islam memboikot produk dari Prancis. Tetapi juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menarik sementara waktu Duta Besar Indonesia di Paris sampai Presiden Macron meminta maaf kepada umat Islam di dunia.

Muhyuddin menyampaikan umat Islam di penjuru dunia, termasuk di Indonesia, tidak ingin mencari musuh. Sebaliknya ingin hidup berdampingan dengan harmonis. Kemudian MUI juga meminta penghentian tindakan penghinaan dan pelecahan Nabi Muhammad, termasuk pembuatan karikaturnya.

Selain itu MUI meminta seluruh khatib, dai, atau ulama agar menyampaikan materi khutbah Jumat untuk mengecam dan menolak terhadap seluruh upaya penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. "MUI juga mengimbau kepada umat kiranya dalam menyampaikan aspirasi dilakukan secara damai dan beradab," tuturnya.

Surat pernyataan terbuka juga disampaikan oleh PKS. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebutkan partainya telah mengirimkan surat melalui Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. Diwakili oleh Ketua DPP PKS Sukamta dan diterima oleh Dubes Prancis.

Dalam pernyataan tertulisnya, Syaikhu menilai bahwa Presiden Macron membela karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW dan menstigmatisasi citra Islam dengan aksi terorisme. Stigmatisasi itu dia bantah dengan situasi di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak yang bisa menjalankan nilai-nilai Islam, kemanusiaan, dan demokrasi secara seiring.

"Kami menegaskan pernyataan ceroboh Anda tidak bisa kami terima," tegas Syaikhu. PKS mengecam setiap tindakan provokatif yang bermaksud mencemarkan nama baik dan menyudutkan agama apa pun, tak terkecuali Islam. Surat itu secara tegas meminta Macron menarik kembali pernyataan yang menghina Islam dan meminta maaf kepada warga dunia

Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan tak ada warga negara Indonesia (WNI) di Prancis yang menjadi korban dalam aksi terorisme di Basilika Notre Dame, Nice, Prancis, Kamis (29/10). WNI dipastikan dalam kondisi aman.

"Sejauh ini tidak terdapat korban WNI," ujar Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Teuku Faizasyah, kemarin (30/10).

Meski begitu, lanjut dia, KBRI Paris dan KJRI Marseille secara aktif terus berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan keamanan WNI di sana. KBRI Paris juga telah mengeluarkan imbauan untuk WNI di Prancis sebagai respon peningkatan level keamanan di Prancis imbas aksi terorisme yang terjadi. "Sudah (keluarkan imbauan, red) dan akan terus di-update," katanya.

Faizasyah turut menyampaikan, bahwa Indonesia mengecam keras serangan teroris yang telah menewaskan tiga orang dan menyebabkan beberapa orang luka-luka. "Kami sampaikan duka cita mendalam dan simpati kepada korban dan keluarganya," sambungnya.(wan/mia/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan surat berisi pernyataan dan imbauan untuk boikot semua produk Prancis, Jumat (30/10). Seruan boikot itu dilakukan sampai Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia.

Surat dari MUI itu diteken oleh Wakil Ketua Umum Muhyiddin Junaidi dan Sekjen MUI Anwar Abbas. Muhyuddin mengatakan MUI telah mencermati dan memperhatikan sikap Presiden Macron yang tidak menggubris sedikitpun peringatan dari umat Islam di penjuru dunia. "Bahkan yang bersangkutan tetap angkuh dan sombong dengan memuji sikap mereka yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi," katanya.

Dalam surat tertanggal 30 Oktober itu MUI menyampaikan tujuh imbauan. Tidak hanya imbauan supaya umat Islam memboikot produk dari Prancis. Tetapi juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menarik sementara waktu Duta Besar Indonesia di Paris sampai Presiden Macron meminta maaf kepada umat Islam di dunia.

Muhyuddin menyampaikan umat Islam di penjuru dunia, termasuk di Indonesia, tidak ingin mencari musuh. Sebaliknya ingin hidup berdampingan dengan harmonis. Kemudian MUI juga meminta penghentian tindakan penghinaan dan pelecahan Nabi Muhammad, termasuk pembuatan karikaturnya.

Selain itu MUI meminta seluruh khatib, dai, atau ulama agar menyampaikan materi khutbah Jumat untuk mengecam dan menolak terhadap seluruh upaya penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. "MUI juga mengimbau kepada umat kiranya dalam menyampaikan aspirasi dilakukan secara damai dan beradab," tuturnya.

Surat pernyataan terbuka juga disampaikan oleh PKS. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebutkan partainya telah mengirimkan surat melalui Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. Diwakili oleh Ketua DPP PKS Sukamta dan diterima oleh Dubes Prancis.

Dalam pernyataan tertulisnya, Syaikhu menilai bahwa Presiden Macron membela karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW dan menstigmatisasi citra Islam dengan aksi terorisme. Stigmatisasi itu dia bantah dengan situasi di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak yang bisa menjalankan nilai-nilai Islam, kemanusiaan, dan demokrasi secara seiring.

"Kami menegaskan pernyataan ceroboh Anda tidak bisa kami terima," tegas Syaikhu. PKS mengecam setiap tindakan provokatif yang bermaksud mencemarkan nama baik dan menyudutkan agama apa pun, tak terkecuali Islam. Surat itu secara tegas meminta Macron menarik kembali pernyataan yang menghina Islam dan meminta maaf kepada warga dunia

Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan tak ada warga negara Indonesia (WNI) di Prancis yang menjadi korban dalam aksi terorisme di Basilika Notre Dame, Nice, Prancis, Kamis (29/10). WNI dipastikan dalam kondisi aman.

"Sejauh ini tidak terdapat korban WNI," ujar Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Teuku Faizasyah, kemarin (30/10).

Meski begitu, lanjut dia, KBRI Paris dan KJRI Marseille secara aktif terus berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan keamanan WNI di sana. KBRI Paris juga telah mengeluarkan imbauan untuk WNI di Prancis sebagai respon peningkatan level keamanan di Prancis imbas aksi terorisme yang terjadi. "Sudah (keluarkan imbauan, red) dan akan terus di-update," katanya.

Faizasyah turut menyampaikan, bahwa Indonesia mengecam keras serangan teroris yang telah menewaskan tiga orang dan menyebabkan beberapa orang luka-luka. "Kami sampaikan duka cita mendalam dan simpati kepada korban dan keluarganya," sambungnya.(wan/mia/jpg)