JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menghadiri peluncuran layanan terpadu Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5).
Peluncuran pelayanan terpadu INA Digital ini dirangkai dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024. Untuk diketahui, GovTech sendiri merupakan lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi.
alt=""Yamaha Alfa alfascorpii"INA Digital diresmikan Presiden RI pada 27 Mei 2024, sesuai amanat Pemerintah kepada PERURI sebagai GovTech Indonesia yang tertuang pada Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. INA Digital berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah dan mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan ucapan terima kasih atas arahan dan dukungan dari Presiden RI untuk langkah kolaborasi bersama dalam membangun jalan tol pelayanan publik melalui digitalisasi dan menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan presiden.
Menurutnya, capaian hari ini (kemarin, red) adalah hasil bersama kementerian lembaga terkait yang telah melaksanakan ratusan diskusi dan inisiatif untuk menyelesaikan berbagai isu. “Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh menko yang mendorong percepatan ini di masing-masing instansi dalam ruang lingkup kedinasannya. Terima kasih kepada seluruh anggota tim SPBE serta semua pihak,” ujarnya.
Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, sebagaimana sidang kabinet beberapa waktu lalu, terdapat arahan presiden terkait keterpaduan layanan digital yang mendorong terselenggaranya SPBE Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia ini.
Dia mengatakan, adapun arahan presiden tersebut yakni peluncuran layanan digital prioritas terpadu, kemudian penyederhanaan aplikasi atau platform yang lebih berdampak, percepatan implementasi SPBE dan pengonsolidasian ke dalam satu portal digital dengan mengutamakan keamanan digital.
“Keterpaduan ini merupakan arahan dan cita-cita yang ingin segera diwujudkan bersama. Dengan layanan digital pemerintah fokus pada keperluan masyarakat dan bukan pada sekat instansi,” ucapnya. Menpan RB melanjutkan, acara ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mentransformasi digital yang akan menghindari berbagai aplikasi baru.
Untuk itu, ia mengharapkan program INA Digital ini dapat berdampak dan bermanfaat nyata bagi masyarakat luas dan berperan penting dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional. “Satu portal terpadu ini berbasis pada kepeluan masyarakat bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali menekankan kepada semua pejabat pemerintah bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat pelayanan masyarakat.
Sehingga sudah seharusnya yang menjadi tolak ukur dari kehadiran birokrasi adalah kepuasan masyarakat dan manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat. “Saya ingin menggaris bawahi dan menekankan bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat,” ujarnya.
Presiden Jokowi menerangkan, kehadiran birokrasi seharusnya juga bagaimana urusan bisa lebih mudah. Namun, jika di suatu kementerian, di lembaga, dan di pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, ada kurang lebih 27.000 aplikasi atau 27.000 platform yang berjalan sendiri dan sistem kerjanya sendiri, maka tentu tidak akan mungkin mempermudah, apalagi mempercepat urusan masyarakat.
Bahkan tidak hanya itu, saat ini banyak pula platform digital pemerintah yang tidak terintegrasi dan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu menurutnya, perlu disampaikan bahwa mulai Januari 2024 ini, instansi pemerintah diminta berhenti membuat aplikasi baru. “Mulai tahun ini berhentilah membikin platform baru, stop. Karena tadi (kemarin, red) 27.000 aplikasi yang ada,” ucapnya.
Pj Gubri SF Hariyanto usai mengikuti kegiatan tersebut mengatakan, Pemprov Riau juga sudah melakukan beberapa inovasi dalam penyelenggaraan birokrasi. Di mana tujuannya yakni untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kami juga terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan inovasi-inovasi teknologi yang dapat mempermudah masyarakat,” ujarnya.(adv/sol)
