KABAR gembira bagi masyarakat Kuansing. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan usulan anggaran Rp3 miliar yang diperuntukan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
Usulan anggaran melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus Provinsi Riau itu akan diserahkan kepada 3.340 Kepala Keluarga (KK) yang belum mendapat bantuan sebelumnya.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing, Hendra AP mengatakan 3.340 KK yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah warga yang tidak masuk data bantuan sebelumnya.
"Iya. Anggaran Rp3 miliar lebih itu diperuntukan bagi warga yang belum terdata sebagai penerima BST Kemensos, BLT Kabupaten, dan BLT DD. Nah, ini nanti mereka akan menerima selama tiga bulan," ujar Hendra yang biasa disapa Keken ini, Rabu (27/5).
Saat ini, lanjut Keken, pihaknya menunggu perbup pergeseran anggaran APBD Kuansing ditandatangani pimpinan. "Ya, dalam waktu dekat ini. Kalau bisa cepat, kan lebih bagus. Kita tunggu saja provinsi menyetor ke kas daerah," tutup Keken.(adv)
KABAR gembira bagi masyarakat Kuansing. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan usulan anggaran Rp3 miliar yang diperuntukan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
Usulan anggaran melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus Provinsi Riau itu akan diserahkan kepada 3.340 Kepala Keluarga (KK) yang belum mendapat bantuan sebelumnya.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing, Hendra AP mengatakan 3.340 KK yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah warga yang tidak masuk data bantuan sebelumnya.
"Iya. Anggaran Rp3 miliar lebih itu diperuntukan bagi warga yang belum terdata sebagai penerima BST Kemensos, BLT Kabupaten, dan BLT DD. Nah, ini nanti mereka akan menerima selama tiga bulan," ujar Hendra yang biasa disapa Keken ini, Rabu (27/5).
Saat ini, lanjut Keken, pihaknya menunggu perbup pergeseran anggaran APBD Kuansing ditandatangani pimpinan. "Ya, dalam waktu dekat ini. Kalau bisa cepat, kan lebih bagus. Kita tunggu saja provinsi menyetor ke kas daerah," tutup Keken.(adv)
