JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Target penuntasan 1 juta guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 sepertinya masih jauh dari harapan. Pasalnya, masih banyak daerah yang pengajuan formasinya di bawah keperluan.
Peningkatan kualitas tenaga pendidik, baik dari jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disertai dengan kualitas rekrutmennya menjadi prioritas pemerintah.
Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membuka kebijakan formasi khusus bagi pengadaan tenaga pendidikan dan kesehatan pada rekrutmen tahun 2024.
Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Aba Subagja mengatakan, hingga saat ini masih membuka ruang lebih untuk usulan guru dari daerah. Khusus instansi daerah di regional 2 disebutnya masih bisa mengusulkan keperluan guru melalui e-formasi hingga 2 Maret 2024.
”Dengan afirmasi ini, harapannya daerah bisa mengoptimalkan usulan guru, bahkan kalau bisa hingga memenuhi target satu juta guru,” ujarnya.
Sementara itu, dalam keterangan resminya, Selasa (27/2), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, keperluan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024 berjumlah 2.302.543 formasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22,45 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.
”Dari total keperluan ASN nasional, untuk keperluan ASN di pemda (pemerintah daerah) telah disiapkan 419.146 atau 22,45 persen untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah,” ujarnya.
Detailnya, untuk keper
luan ASN di instansi daerah sebesar 483.575 calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk lowongan teknis dan 1.383.758 keperluan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Sementara, untuk keperluan instansi pusat terdiri dari 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Begitu pula untuk PPPK, jumlah keperluannya mencapai 221.936 yang juga akan dibuka lowongannya untuk guru, tenaga Kesehatan, serta tenaga teknis.
Menurut Anas, usulan formasi sedianya sudah ditutup pada akhir Januari lalu. Per saat ini, telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru. Dari jumlah ini, sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS. Sedangkan 467 instansi daerah sudah mengusulkan 155.151 usulan PPPK guru.
Angka ini tentu jauh dari angka 419.146 keperluan yang dialokasikan oleh pusat. Karena jika ditotal, sejauh ini formasi guru yang diajukan pemda hanya 177.293 formasi. Separuhnya saja belum. ”Kami mengimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah,” tegasnya.
Anas pun menekankan, pihaknya berkomitmen penuh dalam upaya pemenuhan guru. Sejak tahun 2021, Kemenpan-RB telah menetapkan formasi guru lebih dari 50 persen dari formasi nasional sebagai upaya pemenuhan satu juta guru yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hasilnya, tingkat keterisian formasi guru diklaim naik menjadi lebih dari 78 persen dari sebelumnya sekitar 58 persen.
Di sisi lain, Anas juga berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang targetnya rampung pada akhir tahun ini. ”Penyelesaian tenaga non-ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di BKN,” sambungnya.
Di Riau, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan usulan keperluan CASN sebanyak 600 formasi pada 2024 ini yang terdiri dari 300 formasi untuk mengisi kekosongan PPPK dan 300 khusus CPNS.
“Kami minta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memberi data jumlah keperluan jabatan dan pegawai prioritas agar dapat diteruskan kepada usulan CPNS dan PPPK. Hasilnya 300 formasi PPPK dan 300 CPNS,“ bebernya.
Tambah Bakhar, usulan menjadi atensi mengingat Kepulauan Meranti masih diwarnai oleh minimnya SDM kepegawaian. Apalagi kabar terhadap rekrutmen CPNS itu bakal berlangsung secara besar-besaran oleh pemerintah pusat.
Jika penghitungan sesuai dengan analisis jabatan (anjab) di lingkungan daerah setempat tambahnya, kekurangan ASN yang berstatus PNS lebih dari 1.000 orang. “Namun nantinya kami tetap pastikan lagi karena prioritasnya adalah keperluan dari masing-masing OPD,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) juga usulkan sebanyak 600 formasi penerimaan PPPK tahun ini. Bahkan, jumlah pengusulan tersebut berpotensi bertambah.
“600 formasi yang diusulkan merupakan untuk tenaga teknis,” ujar Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Inhu, Septha Saputra ST, Senin (26/2).
Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi terakhir dengan pemerintah pusat, pengusulan formasi PPPK masih akan diperpanjang. Bahkan, jumlah yang diusulkan untuk formasi PPPK tahun 2024 disarankan untuk ditambah.
Atas arahan itu sambungnya, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Inhu akan menggelar rapat. Selain untuk rencana usulan tambahan juga untuk penyesuaian regulasi ketersediaan anggaran, terutama gaji bagi calon PPPK yang akan lulus dan diterima.
Untuk penambahan jumlah formasi itu, dikhususkan untuk tenaga guru dan kesehatan. “Karena 600 formasi untuk tenaga teknis, makanya penambahannya diusulkan untuk tenaga guru dan kesehatan,” sebut Septha.
Di Kabupaten Kuantan Singingi, sebanyak 2.410 formasi PPPK diusulkan tahun ini. “Iya. Kalau usulan kita untuk PPPK jumlahnya 2.410. Rinciannya, 1.600 untuk tenaga teknis, 310 untuk tenaga kesehatan dan 500 tenaga guru. Namun demikian, kita tentu masih menunggu kuota final dari Menpan-RB,” kata Kepala BKPP Kabupaten Kuansing, Masrul Hakim, Senin (26/2).
Menurut Masrul Hakim, pemerintah Kabupaten Kuansing saat ini masih kekurangan pegawai untuk mengisi beberapa tempat. Selain PPPK, lanjut Masrul, Kuansing juga mengusulkan ratusan penerimaan CPNS tahun ini . Usulan tersebut meliputi tenaga teknis 175 orang dan tenaga kesehatan berjumlah 25 orang.
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) juga menyiapkan rekrutmen guru ASN tahun ini. Plt Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag M Sidik Sisdianto mengatakan, baru saja menyampaikan usulan keperluan guru-guru di Madrasah seluruh Indonesia. “Apakah itu nanti PNS atau PPPK, kami masih menunggu arahan,” katanya, Selasa (27/2).
Dia menjelaskan perhitungan yang paling baru, sudah mempertimbangkan proses redistribusi guru di madrasah. Secara garis besar, kebutuhan guru baru yang mereka usulkan pada rekrutmen ASN 2024 sekitar 250 ribu orang.
Jumlah tersebut merupakan total untuk semua mata pelajaran di madrasah. Baik itu mata pelajaran keagamaan maupun mata pelajaran umum. Tahun lalu, Kemenag membuka rekrutmen guru ASN sebanyak 2.296 orang. Untuk formasi guru, tahun lalu hanya dibuka pada jenis PPPK. Sementara kuota ASN untuk CPNS diperuntukkan bagi dosen sebanyak 68 orang. Selain itu juga ada formasi dosen PPPK sebanyak 68 orang.(mia/wan/yas/wir/kas/das)
Laporan JPG dan TIM RIAU POS, Jakarta dan Pekanbaru
