Selasa, 23 April 2024

Keterisian Rumah Sakit Jadi Indikator Keparahan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kementerian Kesehatan memprediksi puncak kasus Covid-19 varian Omicron bisa lima kali kasus Covid-19 varian Delta. Angka ini didapat berkaca dari kasus yang terjadi di luar negeri. Namun, jumlah kasus konfirmasi ini bukan menjadi patokan bagi pemerintah untuk menarik rem darurat. Pemerintah melihat jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit.

Hingga Rabu (26/1) 1.988 pasien, terkonfirmasi terinfeksi varian Omicron. Dari jumlah tersebut, 86 masih dirawat di rumah sakit dan yang pernah dan masih dirawat di ICU mencapai 59 orang. Mereka yang terpapar Omicron ada yang belum vaksin hingga yang sudah booster. Ada juga yang mengidap komorbid.

- Advertisement -

"Yang sekarang di RS itu ada yang sebenarnya tidak perlu dirawat di RS," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemarin (27/1).

Budi menegaskan bahwa varian Omicron memiliki ciri penularan yang cepat dan menyebabkan kasus semakin banyak. Di Indonesia juga demikian. Sehingga dalam waktu dekat, Budi memperkirakan akhir Februari sampai awal Maret, akan terjadi puncak kasus. "Range (kasus konfirmasi varian Omicron) satu sampai lima kali dari varian Delta. Tapi ini tergantung disiplin protokol kesehatan, vaksinasi, dan tracing," ucapnya.

Meskipun kasusnya bisa lebih tinggi dari varian Delta, namun tingkat keparahan dan perawatan di rumah sakit akan lebih rendah. Rata-rata mereka yang terpapar Omicron tidak menunjukkan gejala atau bergejala ringan seperti demam dan batuk.  "Tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Dirawat di rumah sendiri," kata Budi.

- Advertisement -

Dilanjutkan Budi, yang saturasi oksigennya di atas 95 bisa dirawat di rumah dan akan didampingi tenaga kesehatan melalui telemedicine. Namun, dia memahami bahwa sebagian masyarakat masih trauma dengan varian Delta yang menyebabkan angka kesakitan dan kematian tinggi. Untuk itu tetap dilakukan persiapan di tingkat fasilitas kesehatan.

Di Indonesia sudah disiapkan 80 ribu tempat tidur untuk perawatan Covid-19. Sementara yang terpakai sudah 7.000 tempat tidur. Jika kasus konfirmasi semakin meningkat dan angka keparaan meningkat, jumlahnya bisa ditingkatkan hingga 130 ribu tempat tidur. Jumlah keterisian tempat tidur inilah yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan kedaruratan dampak dari varian Omicron.

Baca Juga:  Berantas Hoaks, Instagram Luncurkan Fitur Baru 

Yang dikhawatirkannya adalah lansia. Sebab, 60 persen pasien yang terpapar Omicron merupakan lansia. Di sisi lain angka vaksinasi lansia di beberapa daerah masih rendah. Untuk itu, Budi mendorong pemerintah daerah gencar vaksin lansia. Vaksinasi menjadi salah satu senjata yang diandalkan pemerintah. Sejauh ini dari penelitian serologi yang dilakukan Universitas Indonesia bersama Kementerian Kesehatan menemukan 86,6 persen rakyat Indonesia sudah memiliki antibody.

"Artinya tubuh kita mengenali kalau ada virus ini masuk dan melawannya. Sehingga kecil fatality-nya," ucap Budi.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia beberapa hari terakhir.

"Kita memang sudah memperkirakan bahwa memang Februari dan awal Maret itu akan terjadi peningkatan, melihat Omicron di seluruh dunia," tuturnya saat kunjungan kerja di Kota Tangerang kemarin (27/1).

Meskipun begitu Ma’ruf menekankan bahwa pemerintah sudah mengantisipasinya. Sehingga kenaikan kasus Covid-19, khususnya varian Omicron, tidak eksponensial seperti di negara-negara lainnya. Diantara upayanya adalah pengetatan kembali penerapan protokol kesehatan, peningkatan tes dan telusur, serta percepatan vaksinasi Covid-19.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuturkan varian Omicron saat ini sudah menjadi tren global dan kasusnya masih terus tinggi. Untuk itu upaya antisipasi lainnya dari pemerintah adalah menerapkan karantina yang ketat untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Kepada setiap PPLN, dilakukan pemeriksaan yang ketat dan karantina. Ma’ruf menegaskan tidak ada dispensasi karantina bagi para PPLN. Harapannya kasus Covid-19 di Indonesia tidak melonjak seperti di Inggris, Amerika, India, dan Malaysia.

Ma’ruf lantas menyinggung tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Seperti diketahui jumlah sekolah yang ditutup di DKI Jakarta akibat siswanya posisit Covid-19 semakin bertambah. Dari sebelumnya 41 unit sekolah, naik menjadi sekitar 90 unit sekolah hanya dalam beberapa hari. Dia menegaskan bahwa kebijakan PTM disesuaikan dengan penetapan level PPKM di daerah setempat. Ketika level PPKM-nya naik atau meningkat, maka jumlah anak yang PTM dikurangi. Sebaliknya jika level PPKM-nya turun, peserta PTM bisa ditambah. "Jika terjadi yang terkena kalau sudah mencapai di atas lima persen (dalam satu sekolah) itu ditutup (sekolahannya)," jelas Ma’ruf.

Baca Juga:  Koalisi Kabupaten Bengkalis Sejahtera Deklarasi di Duri

Dia berharap sekolah maupun pemda setempat mematuhi aturan ini. Termasuk ketika aturannya PTM mensyaratkan hanya 50 persen, pemda atau sekolah harus mematuhinya. Tujuannya untuk melindungi siswa dari potensi penularan Covid-19. Ma’ruf menegaskan pemerintah sudah membuat aturan, jika da 5 persen kasus Covid-19 dalam satu sekolah, sekolahannya harus ditutup dan kembali belajar dari rumah (BDR).

Angka BOR rumah sakit mungkin belum menunjukkan kenaikan signifikan dalam menghadapi gelombang Omicron. Namun, di lapangan, sejumlah perkantoran hingga sekolah terpaksa ditutup lantaran terjadi klaster penularan Covid-19. Tercatat, sekitar 90 sekolah di DKI Jakarta tutup usai terdeteksi adanya kasus penularan Covid-19. Kemudian, PN Jakarta Barat ditutup lantaran 13 orang hakim dan staf terpapar Covid-19. Terbaru, Kementerian Sosial (Kemensos) terpaksa lockdown karena 60 orang pegawainya positif Covid-19.

Fakta tersebut diketahui usai dilakukan tes swab PCR untuk seluruh pegawai di lingkungan Kemensos di kantor pusat Jakarta maupun pegawai di balai-balai Kemensos. Tes Covid-19 ini rutin dilakukan sebagai upaya antisiapasi penyebaran Covid-19 varian Omicron di lingkkungan Kemensos. Hasilnya, puluhan orang dinyatakan terpapar Covid-19.

Merespons hal tersebut, tracing pada pegawai dan keluarga pegawai pun langsung dilakukan.

"Yang positif diberikan layanan kesehatan dan ruangan isolasi dengan pengawasan dokter dan tenaga kesehatan," ujar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, kemarin (27/1).

Pegawai yang terpapar Covid-19 diberikan paket obat-obatan dan vitamin di poliklinik Kemensos. Kemudian, apabila memerlukan tempat isolasi mandiri disediakan Graha Atensi di Balai Mulya Jaya dan Balai Budi Darma Bekasi. Sementara, bagi yang hasil tesnya negatif diminta bekerja dari rumah Kamis (27/1) hingga Senin (31/1). Untuk pelaksanaan tugas yang mendesak dapat dikerjakan pegawai di kantor dengan jumlah terbatas berdasarkan penugasan pimpinan satuan kerja. Penerapan protokol kesehatan juga wajib dilaksanakan secara ketat.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kementerian Kesehatan memprediksi puncak kasus Covid-19 varian Omicron bisa lima kali kasus Covid-19 varian Delta. Angka ini didapat berkaca dari kasus yang terjadi di luar negeri. Namun, jumlah kasus konfirmasi ini bukan menjadi patokan bagi pemerintah untuk menarik rem darurat. Pemerintah melihat jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit.

Hingga Rabu (26/1) 1.988 pasien, terkonfirmasi terinfeksi varian Omicron. Dari jumlah tersebut, 86 masih dirawat di rumah sakit dan yang pernah dan masih dirawat di ICU mencapai 59 orang. Mereka yang terpapar Omicron ada yang belum vaksin hingga yang sudah booster. Ada juga yang mengidap komorbid.

"Yang sekarang di RS itu ada yang sebenarnya tidak perlu dirawat di RS," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemarin (27/1).

Budi menegaskan bahwa varian Omicron memiliki ciri penularan yang cepat dan menyebabkan kasus semakin banyak. Di Indonesia juga demikian. Sehingga dalam waktu dekat, Budi memperkirakan akhir Februari sampai awal Maret, akan terjadi puncak kasus. "Range (kasus konfirmasi varian Omicron) satu sampai lima kali dari varian Delta. Tapi ini tergantung disiplin protokol kesehatan, vaksinasi, dan tracing," ucapnya.

Meskipun kasusnya bisa lebih tinggi dari varian Delta, namun tingkat keparahan dan perawatan di rumah sakit akan lebih rendah. Rata-rata mereka yang terpapar Omicron tidak menunjukkan gejala atau bergejala ringan seperti demam dan batuk.  "Tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Dirawat di rumah sendiri," kata Budi.

Dilanjutkan Budi, yang saturasi oksigennya di atas 95 bisa dirawat di rumah dan akan didampingi tenaga kesehatan melalui telemedicine. Namun, dia memahami bahwa sebagian masyarakat masih trauma dengan varian Delta yang menyebabkan angka kesakitan dan kematian tinggi. Untuk itu tetap dilakukan persiapan di tingkat fasilitas kesehatan.

Di Indonesia sudah disiapkan 80 ribu tempat tidur untuk perawatan Covid-19. Sementara yang terpakai sudah 7.000 tempat tidur. Jika kasus konfirmasi semakin meningkat dan angka keparaan meningkat, jumlahnya bisa ditingkatkan hingga 130 ribu tempat tidur. Jumlah keterisian tempat tidur inilah yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan kedaruratan dampak dari varian Omicron.

Baca Juga:  Tolak UAS, Singapura Ditantang Usir Juga Koruptor Indonesia

Yang dikhawatirkannya adalah lansia. Sebab, 60 persen pasien yang terpapar Omicron merupakan lansia. Di sisi lain angka vaksinasi lansia di beberapa daerah masih rendah. Untuk itu, Budi mendorong pemerintah daerah gencar vaksin lansia. Vaksinasi menjadi salah satu senjata yang diandalkan pemerintah. Sejauh ini dari penelitian serologi yang dilakukan Universitas Indonesia bersama Kementerian Kesehatan menemukan 86,6 persen rakyat Indonesia sudah memiliki antibody.

"Artinya tubuh kita mengenali kalau ada virus ini masuk dan melawannya. Sehingga kecil fatality-nya," ucap Budi.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia beberapa hari terakhir.

"Kita memang sudah memperkirakan bahwa memang Februari dan awal Maret itu akan terjadi peningkatan, melihat Omicron di seluruh dunia," tuturnya saat kunjungan kerja di Kota Tangerang kemarin (27/1).

Meskipun begitu Ma’ruf menekankan bahwa pemerintah sudah mengantisipasinya. Sehingga kenaikan kasus Covid-19, khususnya varian Omicron, tidak eksponensial seperti di negara-negara lainnya. Diantara upayanya adalah pengetatan kembali penerapan protokol kesehatan, peningkatan tes dan telusur, serta percepatan vaksinasi Covid-19.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuturkan varian Omicron saat ini sudah menjadi tren global dan kasusnya masih terus tinggi. Untuk itu upaya antisipasi lainnya dari pemerintah adalah menerapkan karantina yang ketat untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Kepada setiap PPLN, dilakukan pemeriksaan yang ketat dan karantina. Ma’ruf menegaskan tidak ada dispensasi karantina bagi para PPLN. Harapannya kasus Covid-19 di Indonesia tidak melonjak seperti di Inggris, Amerika, India, dan Malaysia.

Ma’ruf lantas menyinggung tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Seperti diketahui jumlah sekolah yang ditutup di DKI Jakarta akibat siswanya posisit Covid-19 semakin bertambah. Dari sebelumnya 41 unit sekolah, naik menjadi sekitar 90 unit sekolah hanya dalam beberapa hari. Dia menegaskan bahwa kebijakan PTM disesuaikan dengan penetapan level PPKM di daerah setempat. Ketika level PPKM-nya naik atau meningkat, maka jumlah anak yang PTM dikurangi. Sebaliknya jika level PPKM-nya turun, peserta PTM bisa ditambah. "Jika terjadi yang terkena kalau sudah mencapai di atas lima persen (dalam satu sekolah) itu ditutup (sekolahannya)," jelas Ma’ruf.

Baca Juga:  Jenis Pupuk Subsidi Dipangkas

Dia berharap sekolah maupun pemda setempat mematuhi aturan ini. Termasuk ketika aturannya PTM mensyaratkan hanya 50 persen, pemda atau sekolah harus mematuhinya. Tujuannya untuk melindungi siswa dari potensi penularan Covid-19. Ma’ruf menegaskan pemerintah sudah membuat aturan, jika da 5 persen kasus Covid-19 dalam satu sekolah, sekolahannya harus ditutup dan kembali belajar dari rumah (BDR).

Angka BOR rumah sakit mungkin belum menunjukkan kenaikan signifikan dalam menghadapi gelombang Omicron. Namun, di lapangan, sejumlah perkantoran hingga sekolah terpaksa ditutup lantaran terjadi klaster penularan Covid-19. Tercatat, sekitar 90 sekolah di DKI Jakarta tutup usai terdeteksi adanya kasus penularan Covid-19. Kemudian, PN Jakarta Barat ditutup lantaran 13 orang hakim dan staf terpapar Covid-19. Terbaru, Kementerian Sosial (Kemensos) terpaksa lockdown karena 60 orang pegawainya positif Covid-19.

Fakta tersebut diketahui usai dilakukan tes swab PCR untuk seluruh pegawai di lingkungan Kemensos di kantor pusat Jakarta maupun pegawai di balai-balai Kemensos. Tes Covid-19 ini rutin dilakukan sebagai upaya antisiapasi penyebaran Covid-19 varian Omicron di lingkkungan Kemensos. Hasilnya, puluhan orang dinyatakan terpapar Covid-19.

Merespons hal tersebut, tracing pada pegawai dan keluarga pegawai pun langsung dilakukan.

"Yang positif diberikan layanan kesehatan dan ruangan isolasi dengan pengawasan dokter dan tenaga kesehatan," ujar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, kemarin (27/1).

Pegawai yang terpapar Covid-19 diberikan paket obat-obatan dan vitamin di poliklinik Kemensos. Kemudian, apabila memerlukan tempat isolasi mandiri disediakan Graha Atensi di Balai Mulya Jaya dan Balai Budi Darma Bekasi. Sementara, bagi yang hasil tesnya negatif diminta bekerja dari rumah Kamis (27/1) hingga Senin (31/1). Untuk pelaksanaan tugas yang mendesak dapat dikerjakan pegawai di kantor dengan jumlah terbatas berdasarkan penugasan pimpinan satuan kerja. Penerapan protokol kesehatan juga wajib dilaksanakan secara ketat.

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari