DUMAI (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023 di Balai Sri Bunga Tanjung, Kamis (27/1).

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai mengatakan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal yang mengupas tuntas perihal perencanaan, dijelaskan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan perwakilan masyarakat dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan, saran dan penyempurnaan.

"Forum ini sangat strategis guna mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu dan tantangan pembangunan daerah pada tahun 2023," ucapnya.

H Paisal menjelaskan, bahwa rancangan awal prioritas pembangunan daerah pada tahun 2023 ini di antaranya pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan, pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya melayu, dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi. "Selain itu juga ada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah," ucapnya.

Ia mengungkapkan, bahwa sejak pandemi Covid-19 melanda, proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dibayangi dengan berbagai keterbatasan. Anggaran daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan hal tersebut, H Paisal berharap kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat melihat skala prioritas pembangunan dengan prinsip money follow program priority sehingga diharapkan di tengah keterbatasan penganggaran, target pembangunan daerah tetap bisa diwujudkan.

"Karenanya, kepada seluruh yang hadir untuk dapat berpartisipasi aktif pada forum ini demi kesempurnaan rancangan awal RKPD kita, sehingga dihasilkan dokumen yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah," imbuhnya.

"Secara khusus saya menekankan kepada seluruh kepala OPD untuk serius, fokus, dan berkomitmen dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai fungsinya. Semoga apa yang telah kita kerjakan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan Dumai sebagai Kota yang Unggul dan Idaman," pungkasnya sebelum menutup sesi diskusi.

Diakhir acara konsultasi publik, dilakukan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022 sekaligus penandatanganan perjanjian kinerja antara kepala OPD dengan Wali Kota Dumai yang menjadi salah satu instrumen evaluasi bagi seluruh kepala perangkat daerah apakah mampu melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dengan kepala daerah.(mx12/rpg)

DUMAI (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023 di Balai Sri Bunga Tanjung, Kamis (27/1).

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai mengatakan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal yang mengupas tuntas perihal perencanaan, dijelaskan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan perwakilan masyarakat dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan, saran dan penyempurnaan.

"Forum ini sangat strategis guna mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu dan tantangan pembangunan daerah pada tahun 2023," ucapnya.

H Paisal menjelaskan, bahwa rancangan awal prioritas pembangunan daerah pada tahun 2023 ini di antaranya pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan, pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya melayu, dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi. "Selain itu juga ada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah," ucapnya.

Ia mengungkapkan, bahwa sejak pandemi Covid-19 melanda, proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dibayangi dengan berbagai keterbatasan. Anggaran daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan hal tersebut, H Paisal berharap kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat melihat skala prioritas pembangunan dengan prinsip money follow program priority sehingga diharapkan di tengah keterbatasan penganggaran, target pembangunan daerah tetap bisa diwujudkan.

"Karenanya, kepada seluruh yang hadir untuk dapat berpartisipasi aktif pada forum ini demi kesempurnaan rancangan awal RKPD kita, sehingga dihasilkan dokumen yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah," imbuhnya.

"Secara khusus saya menekankan kepada seluruh kepala OPD untuk serius, fokus, dan berkomitmen dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai fungsinya. Semoga apa yang telah kita kerjakan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan Dumai sebagai Kota yang Unggul dan Idaman," pungkasnya sebelum menutup sesi diskusi.

Diakhir acara konsultasi publik, dilakukan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022 sekaligus penandatanganan perjanjian kinerja antara kepala OPD dengan Wali Kota Dumai yang menjadi salah satu instrumen evaluasi bagi seluruh kepala perangkat daerah apakah mampu melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dengan kepala daerah.(mx12/rpg)

DUMAI (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023 di Balai Sri Bunga Tanjung, Kamis (27/1).

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai mengatakan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal yang mengupas tuntas perihal perencanaan, dijelaskan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan perwakilan masyarakat dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan, saran dan penyempurnaan.

"Forum ini sangat strategis guna mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu dan tantangan pembangunan daerah pada tahun 2023," ucapnya.

H Paisal menjelaskan, bahwa rancangan awal prioritas pembangunan daerah pada tahun 2023 ini di antaranya pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan, pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya melayu, dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi. "Selain itu juga ada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah," ucapnya.

Ia mengungkapkan, bahwa sejak pandemi Covid-19 melanda, proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dibayangi dengan berbagai keterbatasan. Anggaran daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan hal tersebut, H Paisal berharap kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat melihat skala prioritas pembangunan dengan prinsip money follow program priority sehingga diharapkan di tengah keterbatasan penganggaran, target pembangunan daerah tetap bisa diwujudkan.

"Karenanya, kepada seluruh yang hadir untuk dapat berpartisipasi aktif pada forum ini demi kesempurnaan rancangan awal RKPD kita, sehingga dihasilkan dokumen yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah," imbuhnya.

"Secara khusus saya menekankan kepada seluruh kepala OPD untuk serius, fokus, dan berkomitmen dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai fungsinya. Semoga apa yang telah kita kerjakan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan Dumai sebagai Kota yang Unggul dan Idaman," pungkasnya sebelum menutup sesi diskusi.

Diakhir acara konsultasi publik, dilakukan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022 sekaligus penandatanganan perjanjian kinerja antara kepala OPD dengan Wali Kota Dumai yang menjadi salah satu instrumen evaluasi bagi seluruh kepala perangkat daerah apakah mampu melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dengan kepala daerah.(mx12/rpg)

DUMAI (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023 di Balai Sri Bunga Tanjung, Kamis (27/1).

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai mengatakan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal yang mengupas tuntas perihal perencanaan, dijelaskan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan perwakilan masyarakat dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan, saran dan penyempurnaan.

"Forum ini sangat strategis guna mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu dan tantangan pembangunan daerah pada tahun 2023," ucapnya.

H Paisal menjelaskan, bahwa rancangan awal prioritas pembangunan daerah pada tahun 2023 ini di antaranya pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan, pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya melayu, dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi. "Selain itu juga ada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah," ucapnya.

Ia mengungkapkan, bahwa sejak pandemi Covid-19 melanda, proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dibayangi dengan berbagai keterbatasan. Anggaran daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan hal tersebut, H Paisal berharap kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat melihat skala prioritas pembangunan dengan prinsip money follow program priority sehingga diharapkan di tengah keterbatasan penganggaran, target pembangunan daerah tetap bisa diwujudkan.

"Karenanya, kepada seluruh yang hadir untuk dapat berpartisipasi aktif pada forum ini demi kesempurnaan rancangan awal RKPD kita, sehingga dihasilkan dokumen yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah," imbuhnya.

"Secara khusus saya menekankan kepada seluruh kepala OPD untuk serius, fokus, dan berkomitmen dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai fungsinya. Semoga apa yang telah kita kerjakan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan Dumai sebagai Kota yang Unggul dan Idaman," pungkasnya sebelum menutup sesi diskusi.

Diakhir acara konsultasi publik, dilakukan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022 sekaligus penandatanganan perjanjian kinerja antara kepala OPD dengan Wali Kota Dumai yang menjadi salah satu instrumen evaluasi bagi seluruh kepala perangkat daerah apakah mampu melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dengan kepala daerah.(mx12/rpg)