PADANG (RIAUPOS.CO) — Dalam SK gubernur tersebut, pemkab/ pemko diminta melakukan inventarisasi daerah rawan bencana dan menyosialisasikan kepada masyarakat melalui mitigasi dan pencegahan.  Kemudian, mengaktifkan pos siaga pada daerah rawan bencana untuk percepatan penanganan. Selain itu, bupati dan wali kota diminta untuk memastikan kondisi peralatan kebencanaan yang harus berfungsi keseluruhannya. Hal ini ditujukan untuk memudahkan penanganan saat bencana terjadi.

Kemudian, berkoordinasi dengan perangkat daerah, TNI, Polri dan relawan untuk mengantisipasi dampak bencana. Gubernur juga meminta bupati dan wali kota mengaktifkan kontijensi sebagai rencana aksi dalam penanggulangan bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman menambahkan, penetapan status siaga darurat bencana tersebut berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG. Serta, berdasarkan surat kepala BNPB dan telah melalui rapat bersama dengan kabupaten dan kota. “Status siaga ini diberlakukan mulai 20 Desember hingga 28 Februari 2020 dan sewaktu-waktu bisa saja diperpanjang ataupun diperpendek,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta BPBD kabupaten/ kota proaktif menyikapi bencana yang terjadi. Serta, memberikan pemahaman mitigasi bencana kepada masyarakat. “Mitigasi kebencanaan juga sudah kami sosialisasikan di sekolah. Pemahaman bencana sejak dini perlu dilakukan kepada anak-anak,” tuturnya.

Dalam laporan timnya, Kamis (26/12), Pesisir Selatan juga terdampak banjir akibat luapan Batang Lumpo dengan ketinggian air 50-70 cm. Hal itu disebabkan intensitas hujan tinggi sejak pukul 15.30. Di Kecamatan IV Jurai, Nagari Bukik Kaciak, Kampung Koto Ranggo, rumah terendam sebanyak 43 unit 55 KK.  Ladang siap panen milik warga atas nama Edi dan Dasril terkena banjir tersebut.

Di Kampung Ambacang Badak sebanyak 17 unit rumah dengan jumlah 20 KK juga terendam. Di Nagari Lumpo ada 20 unit rumah terendam, Nagari Sungai Sariak, 32 unit rumah, di Nagari Taratak Tangah Lumpo, 80 unit rumah. Sedangkan di Nagari Sungai Gayo Lumpo 41 unit rumah juga terendam dan menggenangi 21 Ha sawah milik warga.(tim/jpg)

PADANG (RIAUPOS.CO) — Dalam SK gubernur tersebut, pemkab/ pemko diminta melakukan inventarisasi daerah rawan bencana dan menyosialisasikan kepada masyarakat melalui mitigasi dan pencegahan.  Kemudian, mengaktifkan pos siaga pada daerah rawan bencana untuk percepatan penanganan. Selain itu, bupati dan wali kota diminta untuk memastikan kondisi peralatan kebencanaan yang harus berfungsi keseluruhannya. Hal ini ditujukan untuk memudahkan penanganan saat bencana terjadi.

Kemudian, berkoordinasi dengan perangkat daerah, TNI, Polri dan relawan untuk mengantisipasi dampak bencana. Gubernur juga meminta bupati dan wali kota mengaktifkan kontijensi sebagai rencana aksi dalam penanggulangan bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman menambahkan, penetapan status siaga darurat bencana tersebut berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG. Serta, berdasarkan surat kepala BNPB dan telah melalui rapat bersama dengan kabupaten dan kota. “Status siaga ini diberlakukan mulai 20 Desember hingga 28 Februari 2020 dan sewaktu-waktu bisa saja diperpanjang ataupun diperpendek,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta BPBD kabupaten/ kota proaktif menyikapi bencana yang terjadi. Serta, memberikan pemahaman mitigasi bencana kepada masyarakat. “Mitigasi kebencanaan juga sudah kami sosialisasikan di sekolah. Pemahaman bencana sejak dini perlu dilakukan kepada anak-anak,” tuturnya.

Dalam laporan timnya, Kamis (26/12), Pesisir Selatan juga terdampak banjir akibat luapan Batang Lumpo dengan ketinggian air 50-70 cm. Hal itu disebabkan intensitas hujan tinggi sejak pukul 15.30. Di Kecamatan IV Jurai, Nagari Bukik Kaciak, Kampung Koto Ranggo, rumah terendam sebanyak 43 unit 55 KK.  Ladang siap panen milik warga atas nama Edi dan Dasril terkena banjir tersebut.

Di Kampung Ambacang Badak sebanyak 17 unit rumah dengan jumlah 20 KK juga terendam. Di Nagari Lumpo ada 20 unit rumah terendam, Nagari Sungai Sariak, 32 unit rumah, di Nagari Taratak Tangah Lumpo, 80 unit rumah. Sedangkan di Nagari Sungai Gayo Lumpo 41 unit rumah juga terendam dan menggenangi 21 Ha sawah milik warga.(tim/jpg)

PADANG (RIAUPOS.CO) — Dalam SK gubernur tersebut, pemkab/ pemko diminta melakukan inventarisasi daerah rawan bencana dan menyosialisasikan kepada masyarakat melalui mitigasi dan pencegahan.  Kemudian, mengaktifkan pos siaga pada daerah rawan bencana untuk percepatan penanganan. Selain itu, bupati dan wali kota diminta untuk memastikan kondisi peralatan kebencanaan yang harus berfungsi keseluruhannya. Hal ini ditujukan untuk memudahkan penanganan saat bencana terjadi.

Kemudian, berkoordinasi dengan perangkat daerah, TNI, Polri dan relawan untuk mengantisipasi dampak bencana. Gubernur juga meminta bupati dan wali kota mengaktifkan kontijensi sebagai rencana aksi dalam penanggulangan bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman menambahkan, penetapan status siaga darurat bencana tersebut berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG. Serta, berdasarkan surat kepala BNPB dan telah melalui rapat bersama dengan kabupaten dan kota. “Status siaga ini diberlakukan mulai 20 Desember hingga 28 Februari 2020 dan sewaktu-waktu bisa saja diperpanjang ataupun diperpendek,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta BPBD kabupaten/ kota proaktif menyikapi bencana yang terjadi. Serta, memberikan pemahaman mitigasi bencana kepada masyarakat. “Mitigasi kebencanaan juga sudah kami sosialisasikan di sekolah. Pemahaman bencana sejak dini perlu dilakukan kepada anak-anak,” tuturnya.

Dalam laporan timnya, Kamis (26/12), Pesisir Selatan juga terdampak banjir akibat luapan Batang Lumpo dengan ketinggian air 50-70 cm. Hal itu disebabkan intensitas hujan tinggi sejak pukul 15.30. Di Kecamatan IV Jurai, Nagari Bukik Kaciak, Kampung Koto Ranggo, rumah terendam sebanyak 43 unit 55 KK.  Ladang siap panen milik warga atas nama Edi dan Dasril terkena banjir tersebut.

Di Kampung Ambacang Badak sebanyak 17 unit rumah dengan jumlah 20 KK juga terendam. Di Nagari Lumpo ada 20 unit rumah terendam, Nagari Sungai Sariak, 32 unit rumah, di Nagari Taratak Tangah Lumpo, 80 unit rumah. Sedangkan di Nagari Sungai Gayo Lumpo 41 unit rumah juga terendam dan menggenangi 21 Ha sawah milik warga.(tim/jpg)

PADANG (RIAUPOS.CO) — Dalam SK gubernur tersebut, pemkab/ pemko diminta melakukan inventarisasi daerah rawan bencana dan menyosialisasikan kepada masyarakat melalui mitigasi dan pencegahan.  Kemudian, mengaktifkan pos siaga pada daerah rawan bencana untuk percepatan penanganan. Selain itu, bupati dan wali kota diminta untuk memastikan kondisi peralatan kebencanaan yang harus berfungsi keseluruhannya. Hal ini ditujukan untuk memudahkan penanganan saat bencana terjadi.

Kemudian, berkoordinasi dengan perangkat daerah, TNI, Polri dan relawan untuk mengantisipasi dampak bencana. Gubernur juga meminta bupati dan wali kota mengaktifkan kontijensi sebagai rencana aksi dalam penanggulangan bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman menambahkan, penetapan status siaga darurat bencana tersebut berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG. Serta, berdasarkan surat kepala BNPB dan telah melalui rapat bersama dengan kabupaten dan kota. “Status siaga ini diberlakukan mulai 20 Desember hingga 28 Februari 2020 dan sewaktu-waktu bisa saja diperpanjang ataupun diperpendek,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta BPBD kabupaten/ kota proaktif menyikapi bencana yang terjadi. Serta, memberikan pemahaman mitigasi bencana kepada masyarakat. “Mitigasi kebencanaan juga sudah kami sosialisasikan di sekolah. Pemahaman bencana sejak dini perlu dilakukan kepada anak-anak,” tuturnya.

Dalam laporan timnya, Kamis (26/12), Pesisir Selatan juga terdampak banjir akibat luapan Batang Lumpo dengan ketinggian air 50-70 cm. Hal itu disebabkan intensitas hujan tinggi sejak pukul 15.30. Di Kecamatan IV Jurai, Nagari Bukik Kaciak, Kampung Koto Ranggo, rumah terendam sebanyak 43 unit 55 KK.  Ladang siap panen milik warga atas nama Edi dan Dasril terkena banjir tersebut.

Di Kampung Ambacang Badak sebanyak 17 unit rumah dengan jumlah 20 KK juga terendam. Di Nagari Lumpo ada 20 unit rumah terendam, Nagari Sungai Sariak, 32 unit rumah, di Nagari Taratak Tangah Lumpo, 80 unit rumah. Sedangkan di Nagari Sungai Gayo Lumpo 41 unit rumah juga terendam dan menggenangi 21 Ha sawah milik warga.(tim/jpg)