SINABOI (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Rokan Hilir (Rohil) H Jasmadi SE melakukan reses di Kepenghuluan Sinaboi, Sinaboi, Jumat (26/6/2020) sore. Kegiatan reses dihadiri Camat Sinaboi TM Hasyim, pihak kepenghuluan dan warga.
"Sesuai aturan reses menjadi kewajiban dilaksanakan empat bulan sekali, ini masa sidang kedua bagi kami anggota DPRD melaksanakan yang mana untuk reses pertama tak dilaksanakan karena kondisi Covid-19," kata Jasmadi.
Terdapat sejumlah titik pelaksanaan reses, yakni di Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampar, Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan Pekaitan dan di Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi.
Soal reses, kata Jasmadi tak masalah apakah merupakan pendukung atau tidak, karena hal itu sebagai amanah undang-undang untuk menjemput aspirasi di tengah masyarakat.
"Terhadap usulan yang disampaikan masyarakat akan kami kawal agar terwujud dalam program pembangunan," katanya.
Ia menerangkan untuk program yang sudah terwujud di daerah tersebut seperti pembangunan RLH nelayan, pengadaan boat, renovasi polindes, pemeliharaan Jalan Syuhada, Semenisasi Jalan Pertanian, dan lain-lain.
Sementara aspirasi masyarakat pada kesempatan itu umumnya berupa perbaikan infrastruktur jalan dan bantuan sarana prasarana terkait dengan bidang perikanan, dan pertanian yang mayoritas digeluti masyarakat setempat.
Laporan : Zulfadhli (Bagansiapiapi)
Editor: Eka G Putra
SINABOI (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Rokan Hilir (Rohil) H Jasmadi SE melakukan reses di Kepenghuluan Sinaboi, Sinaboi, Jumat (26/6/2020) sore. Kegiatan reses dihadiri Camat Sinaboi TM Hasyim, pihak kepenghuluan dan warga.
"Sesuai aturan reses menjadi kewajiban dilaksanakan empat bulan sekali, ini masa sidang kedua bagi kami anggota DPRD melaksanakan yang mana untuk reses pertama tak dilaksanakan karena kondisi Covid-19," kata Jasmadi.
- Advertisement -
Terdapat sejumlah titik pelaksanaan reses, yakni di Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampar, Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan Pekaitan dan di Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi.
Soal reses, kata Jasmadi tak masalah apakah merupakan pendukung atau tidak, karena hal itu sebagai amanah undang-undang untuk menjemput aspirasi di tengah masyarakat.
- Advertisement -
"Terhadap usulan yang disampaikan masyarakat akan kami kawal agar terwujud dalam program pembangunan," katanya.
Ia menerangkan untuk program yang sudah terwujud di daerah tersebut seperti pembangunan RLH nelayan, pengadaan boat, renovasi polindes, pemeliharaan Jalan Syuhada, Semenisasi Jalan Pertanian, dan lain-lain.
Sementara aspirasi masyarakat pada kesempatan itu umumnya berupa perbaikan infrastruktur jalan dan bantuan sarana prasarana terkait dengan bidang perikanan, dan pertanian yang mayoritas digeluti masyarakat setempat.
Laporan : Zulfadhli (Bagansiapiapi)
Editor: Eka G Putra
