JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada Senin (29/4) mendatang. Total, ada 297 perkara yang wajib dituntaskan selama 30 hari kerja.
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, mengingat banyaknya sengketa, sidang PHPU pileg bakal digelar melalui tiga panel hakim secara bersamaan. Masing-masing panel terdiri atas tiga hakim. ’’Senin, Selasa sudah kita jadwalkan. Jadi, sidang pendahuluan itu kita sudah panggil para pihaknya,’’ ujarnya di gedung MK, Jakarta, kemarin (26/4).
Sidang pendahuluan, kata Fajar, akan berlangsung selama empat hari. Selama masa itu, para pemohon diberi ruang untuk membeberkan dalil-dalil permohonannya. Alokasi waktu per pemohon beragam. Sebab, ada potensi satu pemohon melaporkan kasus di banyak daerah pemilihan.
Terkait persiapan hakim, Fajar mengaku sejak Rabu (24/4) sudah melakukan gelar perkara guna memahami semua gugatan. ’’Jadi misalnya panel I, (sebanyak) 103 perkara itu bedah semuanya, dijembreng semuanya, untuk dilihat isu-isunya apa,’’ tuturnya.
Komposisi hakim per panelnya, lanjut Fajar, belum bisa dibeberkan. Yang pasti, hakim Anwar Usman tidak akan menangani perkara yang terkait PSI. Hal itu mengacu putusan MKMK yang melarang keterlibatan hakim pada perkara yang memiliki hubungan keluarga. Anwar sendiri diketahui berstatus paman Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Adapun Arsul Sani, meski berstatus mantan politikus PPP, diputuskan tidak memiliki larangan khusus. Sebab, statusnya sebagai anggota partai sudah lama ditinggalkan. Arsul juga tidak terdapat hubungan keluarga.
Selaku termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mematangkan jawaban. Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, daerah-daerah yang terdapat PHPU pileg sedang berkonsultasi, berkonsolidasi, dan menyiapkan alat bukti dan jawaban.
’’Sambil kita menunggu surat resmi dari MK terkait kasus-kasus yang sudah diregistrasi dan titiknya mana saja,’’ ujarnya di kantor DKPP, Jakarta, kemarin. Afif menambahkan, dalam menghadapi PHPU pileg, KPU menyiapkan delapan kuasa hukum.
Koalisi Besar, Gerindra Yakin Tak Ada Resistansi
Meski PKB dan Nasdem telah merapat, Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih membuka ruang bagi partai lain. Selain untuk jalannya pemerintahan lima tahun mendatang, dukungan koalisi yang solid juga diperlukan dalam masa transisi enam bulan mendatang.
Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, KIM sebagai pengusung Prabowo-Gibran memang membutuhkan mitra koalisi baru. Sebab, kekuatan mereka di parlemen saat ini kurang dari 50 persen.
Dosen ilmu politik Universitas Indonesia itu menduga, selain PKB dan Nasdem, partai lain yang berpeluang merapat adalah PPP. Sementara PDIP dan PKS, dia memprediksi sedang mempertimbangkan berada di luar pemerintahan.
Merapatnya PKB, Nasdem, dan PPP ke pemerintahan terpilih bukan hal mengejutkan. Sebab, pascareformasi, tiga partai tersebut belum memiliki tradisi yang kuat untuk berada di luar kekuasaan. ’’Sehingga argumen partai-partai ini akan terus berada di lingkaran pemerintahan semakin menguatkan tradisi yang dimaksud,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.
Hal itu berbeda dengan PDIP dan PKS. Kedua partai yang dikenal memiliki kader loyal tersebut punya pengalaman sebagai partai di luar pemerintahan. ’’Tentu tidak punya masalah bila pilihan ini diambil,’’ ujarnya.
Meski, kemungkinan apa pun masih bisa terjadi untuk PDIP dan PKS. ’’Kita tidak tahu nanti dalam perkembangan apakah dua partai ini akan juga mempertimbangkan masuk dalam pemerintahan,’’ kata doktor jebolan Universitat Hamburg itu.
Lebih lanjut, Aditya menilai pembentukan koalisi pemerintahan baru bagi partai pengusung menjadi penting. Sebab, itu menyangkut konfigurasi kekuatan politik baru dan juga struktur kelembagaan pemerintahan baru yang sedang dipersiapkan selama masa transisi.
Dalam enam bulan ke depan, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih punya agenda transisi untuk menyiapkan dukungan politik bagi presiden terpilih. Meski punya kepentingan, Aditya mengingatkan perlunya upaya memperkuat kekritisan publik yang direpresentasikan oleh kekuatan partai politik di parlemen.
Menurut dia, perlu ada partai yang mengambil sikap di luar pemerintahan. ’’Bukan hanya semata-mata berfokus kepada pemerintahan tetapi mengabaikan check and balances kekuasaan di sebuah negara yang demokratis,’’ katanya.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menekankan, komunikasi politik dengan partai-partai lain akan terus berjalan. Dia menengarai pertemuan dengan Nasdem belum menjadi akhir safari politik Prabowo. ’’Akan terus terjadi pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh dan pemimpin partai politik lainnya,’’ ujarnya.
Soal komunikasi dengan PDIP dan PKS, Muzani juga tidak menutup kans tersebut. Sebagaimana komitmen Prabowo, akan mengajak semua pemimpin untuk bersama-sama membangun Indonesia. Dengan PDIP, komunikasi juga terjalin melalui Puan Maharani. Prabowo, diakui Muzani, masih berupaya bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.
Ditanya soal potensi resistansi dari partai KIM jika koalisi terlalu besar, wakil ketua MPR tersebut yakin tidak akan terjadi. Sesuai kesepakatan, KIM menyerahkan Prabowo untuk melakukan komunikasi politik dengan pimpinan partai politik mana pun. ’’Karena ada kebutuhan untuk saling menguatkan dalam pemerintahan yang akan datang,’’ tuturnya.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengamini hal itu. Anak bungsu Presiden Jokowi tersebut menilai masuknya partai lain seperti PKB dan Nasdem ke KIM sebagai hal positif. ’’Saya rasa baik,’’ ujarnya di Jakarta.
Suami Erina Gudono itu juga meyakini, dengan adanya tambahan tokoh-tokoh seperti Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar, akan ada sumbangan ide untuk membangun negara ke depan. ’’Saya berharap ada pandangan-pandangan,’’ katanya.
Sementara itu, PKS juga tidak menutup opsi bergabung dengan pemerintah. Sinyal itu ditunjukkan dengan sikap mereka mengundang Prabowo Subianto dalam kegiatan halalbihalal partainya hari ini (27/4).
Sekjen PKS Aboe Al-Habsyi menegaskan, jika Prabowo mau hadir, pihaknya siap menyambut secara maksimal. ’’Kalau Pak Prabowo datang, kita juga akan kasih karpet merah,’’ ucapnya.
Dari situ, mungkin pembicaraan lebih jauh akan ditindaklanjuti. Tapi, Aboe memastikan, masuknya PKS di pemerintahan bukan hal yang harus terjadi. Sebab, secara prinsip PKS siap dengan semua opsi. ’’PKS paling siap dengan segala situasi. Mau di dalam, mau di luar,’’ tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua TKN Raja Juli Antoni belum mengetahui apakah Prabowo akan hadir atau tidak. Hal itu sangat bergantung pada kesibukannya. Jika ada waktu, dia meyakini akan hadir. ’’Kalau ada kesibukan lain, ya ada pertemuan (dengan PKS) di kesempatan lain,’’ ujarnya.
Pertemuan Tertutup
Terpisah, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kemarin menggelar acara tertutup dengan para kader. Acara itu bagian dari persiapan PDIP menghadapi pilkada.
Di kesempatan tersebut, Megawati menyampaikan sejumlah kualifikasi sikap yang harus diperkuat oleh para kader partai, khususnya yang akan maju di Pilkada Serentak 2024. Yakni kedisiplinan, kejujuran, dan kemauan untuk bekerja menjadi solusi masalah rakyat.
Megawati juga memberikan semangat kepada para kader yang duduk sebagai kepala daerah agar tidak lemah. Di tengah tekanan serta intimidasi yang terjadi, semangat tidak boleh turun. Sebaliknya, kerja keras harus semakin dilaksanakan.
Dalam konteks itu, menurut Megawati, seluruh kader partai khususnya para kepala daerah memiliki sejumlah syarat kualitas yang harus diperkuat.
Kedisiplinan, kata Mega, harus mencakup berbagai dimensi, seperti disiplin organisasi hingga disiplin dalam bertindak dalam konteks hukum. Sebab, potensi sektor hukum bisa dieksploitasi dan menjadi lubang yang rentan terhadap intimidasi.
Kualifikasi yang kedua adalah soal kejujuran yang dimensinya sangat luas. Menurut Megawati, kejujuran sangat diperlukan dalam konteks berorganisasi. Semisal, jika partai menginstruksikan sebuah program kerja tertentu, kader berbohong dengan mengaku sudah melaksanakan, tetapi aslinya dilakukan dengan setengah hati.
’’Jadi kedua, tidak bohong. Bagi saya, kalau kita berkomitmen die hard, ya harus die hard beneran. Kalau bohong, lebih baik tidak usah,’’ tegas Megawati.
Kualitas ketiga adalah komitmen untuk semakin rajin turun ke bawah dan bekerja di tengah rakyat.
’’Dalami masalah rakyat dan bantu rakyat untuk mencari solusinya. Jadi, pesan saya terus dan selalu turun ke bawah kepada rakyat. Rakyat harus kita bantu dan lindungi,’’ pungkas Megawati.
Rapat koordinasi itu dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Tampak hadir sejumlah pengurus DPP PDIP seperti Wakil Bendahara Rudianto Tjen hingga para ketua DPP seperti Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, Wuryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, dan Ribka Tjiptaning.
Kepala daerah yang hadir adalah para bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, dan gubernur/wakil gubernur dari seluruh Indonesia yang baru menjabat 1 (satu) kali. Peserta rapat itu berjumlah hampir 200 orang.(far/c17/ttg/bay/das)
Laporan JPG, Jakarta
