PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi menegur para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, yang hingga saat ini belum mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan tahun 2020.
"Saya sudah dapat laporan dari pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa masih banyak OPD yang belum mengumumkan RUP. Ini tolong jadi perhatian lah," kata gubernur di depan para kepala OPD saat kegiatan rapat di kantor Gubernur Riau.
Lebih lanjut dikatakannya, terkait sistem pengadaan saat ini juga sudah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, agar kepala OPD dapat menyegerakan RUP tersebut.
"Saya ingatkan segeralah RUP diumumkan. Ini juga menjadi masukan KPK, mereka memonitor nilai pengadaan nampak belum tinggi. Saya heran kenapa RUP ini diumumkan sedikit-sedikit. Apa salahnya diumumkan semuanya RUP. Ini yang saya minta pimpinan OPD ini agar diumumkan segera," pintanya.
- Advertisement -
Dengan cepatnya diumumkan RUP ini, maka kegiatan pemerintah bisa cepat dikerjakan, maka semakin cepat uang bergulir di masyarakat. Dengan begitu semakin cepat pertumbuhan ekonomi masyarakat atas kegiatan-kegiatan itu.
"Saya minta tahun ini ada perubahan, sehingga progres kegiatan itu tidak lagi diujung akhir tahun. Yang akibatnya nanti kepala OPD menambah 50 hari kerja ke rekanan untuk menyelesaikan kegiatan, seperti tahun kemarin proyek jembatan Sail di Dinas PUPR," sebutnya.
- Advertisement -
Apalagi dari hasil pertemuan gubernur dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, diinformasikan banyak uang kabupaten/kota dan provinsi yang terpendam pada bulan November dan Desember ada sebesar Rp220 triliun.(adv)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi menegur para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, yang hingga saat ini belum mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan tahun 2020.
"Saya sudah dapat laporan dari pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa masih banyak OPD yang belum mengumumkan RUP. Ini tolong jadi perhatian lah," kata gubernur di depan para kepala OPD saat kegiatan rapat di kantor Gubernur Riau.
Lebih lanjut dikatakannya, terkait sistem pengadaan saat ini juga sudah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, agar kepala OPD dapat menyegerakan RUP tersebut.
"Saya ingatkan segeralah RUP diumumkan. Ini juga menjadi masukan KPK, mereka memonitor nilai pengadaan nampak belum tinggi. Saya heran kenapa RUP ini diumumkan sedikit-sedikit. Apa salahnya diumumkan semuanya RUP. Ini yang saya minta pimpinan OPD ini agar diumumkan segera," pintanya.
Dengan cepatnya diumumkan RUP ini, maka kegiatan pemerintah bisa cepat dikerjakan, maka semakin cepat uang bergulir di masyarakat. Dengan begitu semakin cepat pertumbuhan ekonomi masyarakat atas kegiatan-kegiatan itu.
"Saya minta tahun ini ada perubahan, sehingga progres kegiatan itu tidak lagi diujung akhir tahun. Yang akibatnya nanti kepala OPD menambah 50 hari kerja ke rekanan untuk menyelesaikan kegiatan, seperti tahun kemarin proyek jembatan Sail di Dinas PUPR," sebutnya.
Apalagi dari hasil pertemuan gubernur dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, diinformasikan banyak uang kabupaten/kota dan provinsi yang terpendam pada bulan November dan Desember ada sebesar Rp220 triliun.(adv)
