NATUNA (RIAUPOS.CO) — Berbagai elemen masyarakat di Natuna menggelar pertemuan di gedung Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, Kamis (23/1). Hasil pertemuan, mereka menyatakan kesepakatan pemekaran Natuna menuju provinsi, berpisah dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Pertemuan ini dihadiri Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, ketua LAM Natuna, ketua Perjuangan Natuna Barat dan Natuna Selatan serta lintas organisasi kemasyarakat dan kepemudaan, lintas partai dan tokoh masyarakat.
Keputusan rembuk bersama di antaranya sepakat untuk menjadikan Natuna sebagai provinsi, sepakat membentuk tim perjuangan untuk memperjuangkan Natuna sebagai provinsi dan membentuk tim 9. Di antaranya STAI Natuna, praktisi hukum, KNPI Natuna, ketua Perjuangan Natuna Barat, ketua Perjuangan Natuna Selatan, ketua LAM Natuna, ketua GOW Natuna, media dan ketua MUI Natuna.
"Keinginan Natuna menjadi provinsi memang sudah sejak lama yang dirintis petinggi-petinggi yang pernah memimpin Natuna namun masih belum direstui oleh pemerintah pusat," kata Kartubi.
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, keinginan Natuna menjadi provinsi sudah dilakukan sejak 2007 lalu, dalam berkas lama milik Daeng Rusnadi, terdapat wacana pembentukan Provinsi Natuna. "Rembuk bersama ini sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dan memadukan pemikiran bersama untuk ke depan bagaimana langkah kita agar Provinsi Natuna dapat terwujud," jelas Ngesti.
Perjuangan tim yang sudah disepakati ini kata Ngesti, adalah langkah awal yang harus dilanjutkan. Dan tidak terdapat kaitannya antara keinginan pemekaran Provinsi Natuna terhadap sengketa di laut Natuna Utara. Karena wacana pembentukan provinsi ini jauh sudah sejak lama digaungkan. "Mengenai illegal fishing nelayan asing itu sudah lama, hanya saja tidak terekspose. Seluruh elemen masyarakat diharapkan terus dan selalu berjuang untuk Natuna," harapnya.
Di tempat terpisah, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyatakan, menjadikan Natuna sebagai provinsi adalah wujud dari NKRI diperbatasan ujung utara. "Kalau untuk pembuktian NKRI, ya pemerintah pusat harus jadikan Natuna ini provinsi," ujarnya.(rpg)
