TEPI BARAT (RIAUPOS.CO) – Sebagai protes atas kegagalan organisasi mengambil sikap terkait normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel, Palestina mengundurkan diri dari kepresidenan Dewan Liga Arab. 

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki, Selasa (22/9/2020), mengumumkan, keputusan itu setelah Liga Arab gagal menyetujui draf resolusi yang mengutuk kesepakatan normalisasi antara UEA dengan Israel.

Posisi kepresidenan Dewan Liga Arab dipegang secara bergilir oleh negara-negara anggota. Palestina memimpin sesi terakhir pada dewan awal bulan ini dan akan memegang posisi tersebut hingga Maret 2021.

"Negara Palestina menolak untuk mencatat dalam sejarahnya, hubungan kepresidenan dengan kemunduran dalam nilai dan prinsip yang telah terbukti saat pertemuan terakhir dewan menteri luar negeri," kata Maliki, di Ramallah, Tepi Barat, seperti dikutip dari AFP.

Delegasi Palestina mengajukan draf resolusi dalam pertemuan yang dihadiri menteri luar negeri dari 22 negara anggota Liga Arab itu untuk mengutuk kesepakatan normalisasi.

Bahrain belum termasuk dalam draf karena pertemuan pertama di Kairo, Mesir, membahas resolusi yang diusulkan Palestina berlangsung sebelum kesepakatan serupa diteken di Gedung Putih, Washington DC, pada 15 September lalu.

Palestina beranggapan, insiatif Arab yang diteken pada 2002 di mana negara-negara Arab sepakat tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai perdamaian Israel-Palestina terwujud, telah dikhianati. Inisiatif yang diusulkan Arab Saudi itu diperbarui pada 2017.

Sumber: Arab News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun

TEPI BARAT (RIAUPOS.CO) – Sebagai protes atas kegagalan organisasi mengambil sikap terkait normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel, Palestina mengundurkan diri dari kepresidenan Dewan Liga Arab. 

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki, Selasa (22/9/2020), mengumumkan, keputusan itu setelah Liga Arab gagal menyetujui draf resolusi yang mengutuk kesepakatan normalisasi antara UEA dengan Israel.

- Advertisement -

Posisi kepresidenan Dewan Liga Arab dipegang secara bergilir oleh negara-negara anggota. Palestina memimpin sesi terakhir pada dewan awal bulan ini dan akan memegang posisi tersebut hingga Maret 2021.

"Negara Palestina menolak untuk mencatat dalam sejarahnya, hubungan kepresidenan dengan kemunduran dalam nilai dan prinsip yang telah terbukti saat pertemuan terakhir dewan menteri luar negeri," kata Maliki, di Ramallah, Tepi Barat, seperti dikutip dari AFP.

- Advertisement -

Delegasi Palestina mengajukan draf resolusi dalam pertemuan yang dihadiri menteri luar negeri dari 22 negara anggota Liga Arab itu untuk mengutuk kesepakatan normalisasi.

Bahrain belum termasuk dalam draf karena pertemuan pertama di Kairo, Mesir, membahas resolusi yang diusulkan Palestina berlangsung sebelum kesepakatan serupa diteken di Gedung Putih, Washington DC, pada 15 September lalu.

Palestina beranggapan, insiatif Arab yang diteken pada 2002 di mana negara-negara Arab sepakat tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai perdamaian Israel-Palestina terwujud, telah dikhianati. Inisiatif yang diusulkan Arab Saudi itu diperbarui pada 2017.

Sumber: Arab News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun