NEW DELHI (RIAUPOS.CO) – Pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dituduh berkhianat setelah diduga memata-matai oposisi dan pesaingnya.

Partai oposisi terbesar di India, Kongres Nasional India menuding rezim Modi mengintai pergerakan dan menyadap komunikasi politikus yang menjadi rivalnya lewat spyware Pegasus milik perusahaan Israel, NSO Group Ltd.

Dugaan ini muncul setelah investigasi kolaboratif mengungkap lebih dari 1000 ponsel diintai secara global menggunakan spyware canggih tersebut. Di antara ribuan nomor ponsel itu, sekitar 300 di antaranya tercatat milik aktivis, jurnalis, hingga politikus oposisi India.

Menurut laporan tersebut, dua menteri yang menjabat di pemerintahan Narendra Modi, tiga pemimpin oposisi, satu otoritas konstitusional, beberapa jurnalis, hingga pebisnis kemungkinan menjadi sasaran mata-mata Pegasus.

Salah satu nomor ponsel itu diketahui milik politikus Rahul Gandhi yang menjadi pesaing utama Modi, dan Kepala Komisioner Pemilu India Ashok Lavasa.

"Apakah memata-matai pasukan keamanan India, sistem peradilan, menteri kabinet, pemimpin oposisi termasuk Rauh Gandhi, jurnalis, kegiatan lainnya melalui spyware entitas asing bukan pengkhianatan dan pembongkaran keamanan nasional yang tidak dapat dimaafkan?" kata juru bicara Kongres Randeep Surjewala dalam jumpa pers di New Delhi.

Surjewala lantas mempertanyakan apakah Modi atau jajarannya juga mengontrak NSO dengan sejumlah besar uang untuk melakukan mata-mata tersebut.

Kantor Modi belum menanggapi permintaan konfirmasi dan klarifikasi terkait hal ini. Namun, juru bicara Modi, Ravi Shankar Prasad membantah keterkaitan pemerintah dengan spyware Pegasus tersebut.

"Tidak ada sedikitpun bukti dalam kasus Pegasus yang menunjukkan hubungan dengan pemerintah atau partai berkuasa. Jika lebih dari 45 negara menggunakan Pegasus, mengapa hanya India yang menjadi sasaran?" papar Prasad seperti dikutip Aljazeera.

Menteri Teknologi India, Ashwini Vaishnaw juga menegaskan tidak pernah ada upaya pemerintah untuk melakukan pengintaian dan mata-mata tersebut. Ponsel Vaishnaw juga diketahui masuk dalam salah satu target pengintaian NSO.

Perangkat lunak spionase Pegasus selama ini memang hanya dilisensikan kepada pemerintah negara. Perangkat lunak mata-mata itu memiliki kemampuan membobol telepon dan mengakses data ponsel yang terpasang di nomor tersebut.

Sejauh ini, India juga tidak pernah mengonfirmasi menggunakan teknologi tersebut. Namun, melansir The Guardian, ratusan nomor ponsel India yang masuk dalam pengawasan NSO sebagian besar milik para pengkritik pemerintahan Modi.

"Ini jelas pengkhianatan dan pengabaian keamanan nasional oleh pemerintah Modi, terlebih ketika perusahaan asing mungkin memiliki akses ke data-data ini. Ini adalah penistaan yang tak termaafkan dan pelanggaran sumpah konstitusional oleh menteri dalam negeri dan perdana menteri," bunyi pernyataan Kongres Nasional India.

Pada masa kampanye pemilu 2019, pemerintah Modi pernah membantah telah membeli spyware Pegasus. Saat itu, pemerintah Modi juga dituduh meretas lebih dari 1.400 nomor telepon yang terdiri dari pengacara, aktivis, dan jurnalis.

Sumber: The Guardian/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
 

NEW DELHI (RIAUPOS.CO) – Pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dituduh berkhianat setelah diduga memata-matai oposisi dan pesaingnya.

Partai oposisi terbesar di India, Kongres Nasional India menuding rezim Modi mengintai pergerakan dan menyadap komunikasi politikus yang menjadi rivalnya lewat spyware Pegasus milik perusahaan Israel, NSO Group Ltd.

Dugaan ini muncul setelah investigasi kolaboratif mengungkap lebih dari 1000 ponsel diintai secara global menggunakan spyware canggih tersebut. Di antara ribuan nomor ponsel itu, sekitar 300 di antaranya tercatat milik aktivis, jurnalis, hingga politikus oposisi India.

Menurut laporan tersebut, dua menteri yang menjabat di pemerintahan Narendra Modi, tiga pemimpin oposisi, satu otoritas konstitusional, beberapa jurnalis, hingga pebisnis kemungkinan menjadi sasaran mata-mata Pegasus.

Salah satu nomor ponsel itu diketahui milik politikus Rahul Gandhi yang menjadi pesaing utama Modi, dan Kepala Komisioner Pemilu India Ashok Lavasa.

"Apakah memata-matai pasukan keamanan India, sistem peradilan, menteri kabinet, pemimpin oposisi termasuk Rauh Gandhi, jurnalis, kegiatan lainnya melalui spyware entitas asing bukan pengkhianatan dan pembongkaran keamanan nasional yang tidak dapat dimaafkan?" kata juru bicara Kongres Randeep Surjewala dalam jumpa pers di New Delhi.

Surjewala lantas mempertanyakan apakah Modi atau jajarannya juga mengontrak NSO dengan sejumlah besar uang untuk melakukan mata-mata tersebut.

Kantor Modi belum menanggapi permintaan konfirmasi dan klarifikasi terkait hal ini. Namun, juru bicara Modi, Ravi Shankar Prasad membantah keterkaitan pemerintah dengan spyware Pegasus tersebut.

"Tidak ada sedikitpun bukti dalam kasus Pegasus yang menunjukkan hubungan dengan pemerintah atau partai berkuasa. Jika lebih dari 45 negara menggunakan Pegasus, mengapa hanya India yang menjadi sasaran?" papar Prasad seperti dikutip Aljazeera.

Menteri Teknologi India, Ashwini Vaishnaw juga menegaskan tidak pernah ada upaya pemerintah untuk melakukan pengintaian dan mata-mata tersebut. Ponsel Vaishnaw juga diketahui masuk dalam salah satu target pengintaian NSO.

Perangkat lunak spionase Pegasus selama ini memang hanya dilisensikan kepada pemerintah negara. Perangkat lunak mata-mata itu memiliki kemampuan membobol telepon dan mengakses data ponsel yang terpasang di nomor tersebut.

Sejauh ini, India juga tidak pernah mengonfirmasi menggunakan teknologi tersebut. Namun, melansir The Guardian, ratusan nomor ponsel India yang masuk dalam pengawasan NSO sebagian besar milik para pengkritik pemerintahan Modi.

"Ini jelas pengkhianatan dan pengabaian keamanan nasional oleh pemerintah Modi, terlebih ketika perusahaan asing mungkin memiliki akses ke data-data ini. Ini adalah penistaan yang tak termaafkan dan pelanggaran sumpah konstitusional oleh menteri dalam negeri dan perdana menteri," bunyi pernyataan Kongres Nasional India.

Pada masa kampanye pemilu 2019, pemerintah Modi pernah membantah telah membeli spyware Pegasus. Saat itu, pemerintah Modi juga dituduh meretas lebih dari 1.400 nomor telepon yang terdiri dari pengacara, aktivis, dan jurnalis.

Sumber: The Guardian/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
 

NEW DELHI (RIAUPOS.CO) – Pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dituduh berkhianat setelah diduga memata-matai oposisi dan pesaingnya.

Partai oposisi terbesar di India, Kongres Nasional India menuding rezim Modi mengintai pergerakan dan menyadap komunikasi politikus yang menjadi rivalnya lewat spyware Pegasus milik perusahaan Israel, NSO Group Ltd.

Dugaan ini muncul setelah investigasi kolaboratif mengungkap lebih dari 1000 ponsel diintai secara global menggunakan spyware canggih tersebut. Di antara ribuan nomor ponsel itu, sekitar 300 di antaranya tercatat milik aktivis, jurnalis, hingga politikus oposisi India.

Menurut laporan tersebut, dua menteri yang menjabat di pemerintahan Narendra Modi, tiga pemimpin oposisi, satu otoritas konstitusional, beberapa jurnalis, hingga pebisnis kemungkinan menjadi sasaran mata-mata Pegasus.

Salah satu nomor ponsel itu diketahui milik politikus Rahul Gandhi yang menjadi pesaing utama Modi, dan Kepala Komisioner Pemilu India Ashok Lavasa.

"Apakah memata-matai pasukan keamanan India, sistem peradilan, menteri kabinet, pemimpin oposisi termasuk Rauh Gandhi, jurnalis, kegiatan lainnya melalui spyware entitas asing bukan pengkhianatan dan pembongkaran keamanan nasional yang tidak dapat dimaafkan?" kata juru bicara Kongres Randeep Surjewala dalam jumpa pers di New Delhi.

Surjewala lantas mempertanyakan apakah Modi atau jajarannya juga mengontrak NSO dengan sejumlah besar uang untuk melakukan mata-mata tersebut.

Kantor Modi belum menanggapi permintaan konfirmasi dan klarifikasi terkait hal ini. Namun, juru bicara Modi, Ravi Shankar Prasad membantah keterkaitan pemerintah dengan spyware Pegasus tersebut.

"Tidak ada sedikitpun bukti dalam kasus Pegasus yang menunjukkan hubungan dengan pemerintah atau partai berkuasa. Jika lebih dari 45 negara menggunakan Pegasus, mengapa hanya India yang menjadi sasaran?" papar Prasad seperti dikutip Aljazeera.

Menteri Teknologi India, Ashwini Vaishnaw juga menegaskan tidak pernah ada upaya pemerintah untuk melakukan pengintaian dan mata-mata tersebut. Ponsel Vaishnaw juga diketahui masuk dalam salah satu target pengintaian NSO.

Perangkat lunak spionase Pegasus selama ini memang hanya dilisensikan kepada pemerintah negara. Perangkat lunak mata-mata itu memiliki kemampuan membobol telepon dan mengakses data ponsel yang terpasang di nomor tersebut.

Sejauh ini, India juga tidak pernah mengonfirmasi menggunakan teknologi tersebut. Namun, melansir The Guardian, ratusan nomor ponsel India yang masuk dalam pengawasan NSO sebagian besar milik para pengkritik pemerintahan Modi.

"Ini jelas pengkhianatan dan pengabaian keamanan nasional oleh pemerintah Modi, terlebih ketika perusahaan asing mungkin memiliki akses ke data-data ini. Ini adalah penistaan yang tak termaafkan dan pelanggaran sumpah konstitusional oleh menteri dalam negeri dan perdana menteri," bunyi pernyataan Kongres Nasional India.

Pada masa kampanye pemilu 2019, pemerintah Modi pernah membantah telah membeli spyware Pegasus. Saat itu, pemerintah Modi juga dituduh meretas lebih dari 1.400 nomor telepon yang terdiri dari pengacara, aktivis, dan jurnalis.

Sumber: The Guardian/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
 

NEW DELHI (RIAUPOS.CO) – Pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dituduh berkhianat setelah diduga memata-matai oposisi dan pesaingnya.

Partai oposisi terbesar di India, Kongres Nasional India menuding rezim Modi mengintai pergerakan dan menyadap komunikasi politikus yang menjadi rivalnya lewat spyware Pegasus milik perusahaan Israel, NSO Group Ltd.

Dugaan ini muncul setelah investigasi kolaboratif mengungkap lebih dari 1000 ponsel diintai secara global menggunakan spyware canggih tersebut. Di antara ribuan nomor ponsel itu, sekitar 300 di antaranya tercatat milik aktivis, jurnalis, hingga politikus oposisi India.

Menurut laporan tersebut, dua menteri yang menjabat di pemerintahan Narendra Modi, tiga pemimpin oposisi, satu otoritas konstitusional, beberapa jurnalis, hingga pebisnis kemungkinan menjadi sasaran mata-mata Pegasus.

Salah satu nomor ponsel itu diketahui milik politikus Rahul Gandhi yang menjadi pesaing utama Modi, dan Kepala Komisioner Pemilu India Ashok Lavasa.

"Apakah memata-matai pasukan keamanan India, sistem peradilan, menteri kabinet, pemimpin oposisi termasuk Rauh Gandhi, jurnalis, kegiatan lainnya melalui spyware entitas asing bukan pengkhianatan dan pembongkaran keamanan nasional yang tidak dapat dimaafkan?" kata juru bicara Kongres Randeep Surjewala dalam jumpa pers di New Delhi.

Surjewala lantas mempertanyakan apakah Modi atau jajarannya juga mengontrak NSO dengan sejumlah besar uang untuk melakukan mata-mata tersebut.

Kantor Modi belum menanggapi permintaan konfirmasi dan klarifikasi terkait hal ini. Namun, juru bicara Modi, Ravi Shankar Prasad membantah keterkaitan pemerintah dengan spyware Pegasus tersebut.

"Tidak ada sedikitpun bukti dalam kasus Pegasus yang menunjukkan hubungan dengan pemerintah atau partai berkuasa. Jika lebih dari 45 negara menggunakan Pegasus, mengapa hanya India yang menjadi sasaran?" papar Prasad seperti dikutip Aljazeera.

Menteri Teknologi India, Ashwini Vaishnaw juga menegaskan tidak pernah ada upaya pemerintah untuk melakukan pengintaian dan mata-mata tersebut. Ponsel Vaishnaw juga diketahui masuk dalam salah satu target pengintaian NSO.

Perangkat lunak spionase Pegasus selama ini memang hanya dilisensikan kepada pemerintah negara. Perangkat lunak mata-mata itu memiliki kemampuan membobol telepon dan mengakses data ponsel yang terpasang di nomor tersebut.

Sejauh ini, India juga tidak pernah mengonfirmasi menggunakan teknologi tersebut. Namun, melansir The Guardian, ratusan nomor ponsel India yang masuk dalam pengawasan NSO sebagian besar milik para pengkritik pemerintahan Modi.

"Ini jelas pengkhianatan dan pengabaian keamanan nasional oleh pemerintah Modi, terlebih ketika perusahaan asing mungkin memiliki akses ke data-data ini. Ini adalah penistaan yang tak termaafkan dan pelanggaran sumpah konstitusional oleh menteri dalam negeri dan perdana menteri," bunyi pernyataan Kongres Nasional India.

Pada masa kampanye pemilu 2019, pemerintah Modi pernah membantah telah membeli spyware Pegasus. Saat itu, pemerintah Modi juga dituduh meretas lebih dari 1.400 nomor telepon yang terdiri dari pengacara, aktivis, dan jurnalis.

Sumber: The Guardian/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun