JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membocorkan rencana pelantikan menteri Kabinet Kerja jilid II. Pernyataan itu dilontarkan Mahfud usai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Kepada awak media, Mahfud MD mengaku diminta untuk menjadi salah satu menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, dia belum mengetahui posisi apa yang akan didudukinya.

“Jadi nanti hari Rabu saya kembali lagi jam 07.00 WIB untuk diperkenalkan, jam 09.00 WIB penyerahan SK, sesudah itu pelantikan,” kata Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Mahfud menuturkan, meski belum dipastikan untuk duduk dikursi menteri apa, namun saat berdiskusi dengan Presiden, lebih banyak membicarakan persoalan hukum kepada Presiden. Mengenai terkait pelanggaran HAM serta persoalan hukum lainnya.

“Bapak presiden memperhatikan sungguh-sungguh di bidang penegakkan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun. Sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar-benar menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan penegakkan hukum itu harus dimotori  oleh lembaga eksekutif,” terang Mahfud.

Karena, lanjut Mahfud, lembaga eksekutif itu mempunyai semua perangkat yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan itu disediakan oleh negara.

Mahfud juga menyebut, dirinya bersama Jokowi pun turut memperbincangkan soal isu pemberantasan korupsi hingga persoalan deradikalisasi. Hal ini yang diminta Jokowi kepada alumni Univeristas Islam Indonesia (UII) itu.

“Secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam, supaya disatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kebersatuan,” urai Mahfud.

Kendati tidak diberi tahu akan duduk di posisi apa. Namun, Mahfud menyebut, Jokowi telah mengetahui latar belakangnya, jika diminta untuk membantu kinerja pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

“Saya kira ya surprise juga, tadi presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu. Sehingga saya tidak perlu nawar saya ingin apa, beliau tahu yang cocok untuk saya apa. Sehingga saya tidak perlu bertanya, beliau tahu saya tepatnya dimana,” pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membocorkan rencana pelantikan menteri Kabinet Kerja jilid II. Pernyataan itu dilontarkan Mahfud usai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Kepada awak media, Mahfud MD mengaku diminta untuk menjadi salah satu menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, dia belum mengetahui posisi apa yang akan didudukinya.

“Jadi nanti hari Rabu saya kembali lagi jam 07.00 WIB untuk diperkenalkan, jam 09.00 WIB penyerahan SK, sesudah itu pelantikan,” kata Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Mahfud menuturkan, meski belum dipastikan untuk duduk dikursi menteri apa, namun saat berdiskusi dengan Presiden, lebih banyak membicarakan persoalan hukum kepada Presiden. Mengenai terkait pelanggaran HAM serta persoalan hukum lainnya.

“Bapak presiden memperhatikan sungguh-sungguh di bidang penegakkan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun. Sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar-benar menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan penegakkan hukum itu harus dimotori  oleh lembaga eksekutif,” terang Mahfud.

Karena, lanjut Mahfud, lembaga eksekutif itu mempunyai semua perangkat yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan itu disediakan oleh negara.

Mahfud juga menyebut, dirinya bersama Jokowi pun turut memperbincangkan soal isu pemberantasan korupsi hingga persoalan deradikalisasi. Hal ini yang diminta Jokowi kepada alumni Univeristas Islam Indonesia (UII) itu.

“Secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam, supaya disatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kebersatuan,” urai Mahfud.

Kendati tidak diberi tahu akan duduk di posisi apa. Namun, Mahfud menyebut, Jokowi telah mengetahui latar belakangnya, jika diminta untuk membantu kinerja pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

“Saya kira ya surprise juga, tadi presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu. Sehingga saya tidak perlu nawar saya ingin apa, beliau tahu yang cocok untuk saya apa. Sehingga saya tidak perlu bertanya, beliau tahu saya tepatnya dimana,” pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membocorkan rencana pelantikan menteri Kabinet Kerja jilid II. Pernyataan itu dilontarkan Mahfud usai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Kepada awak media, Mahfud MD mengaku diminta untuk menjadi salah satu menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, dia belum mengetahui posisi apa yang akan didudukinya.

“Jadi nanti hari Rabu saya kembali lagi jam 07.00 WIB untuk diperkenalkan, jam 09.00 WIB penyerahan SK, sesudah itu pelantikan,” kata Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Mahfud menuturkan, meski belum dipastikan untuk duduk dikursi menteri apa, namun saat berdiskusi dengan Presiden, lebih banyak membicarakan persoalan hukum kepada Presiden. Mengenai terkait pelanggaran HAM serta persoalan hukum lainnya.

“Bapak presiden memperhatikan sungguh-sungguh di bidang penegakkan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun. Sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar-benar menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan penegakkan hukum itu harus dimotori  oleh lembaga eksekutif,” terang Mahfud.

Karena, lanjut Mahfud, lembaga eksekutif itu mempunyai semua perangkat yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan itu disediakan oleh negara.

Mahfud juga menyebut, dirinya bersama Jokowi pun turut memperbincangkan soal isu pemberantasan korupsi hingga persoalan deradikalisasi. Hal ini yang diminta Jokowi kepada alumni Univeristas Islam Indonesia (UII) itu.

“Secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam, supaya disatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kebersatuan,” urai Mahfud.

Kendati tidak diberi tahu akan duduk di posisi apa. Namun, Mahfud menyebut, Jokowi telah mengetahui latar belakangnya, jika diminta untuk membantu kinerja pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

“Saya kira ya surprise juga, tadi presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu. Sehingga saya tidak perlu nawar saya ingin apa, beliau tahu yang cocok untuk saya apa. Sehingga saya tidak perlu bertanya, beliau tahu saya tepatnya dimana,” pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membocorkan rencana pelantikan menteri Kabinet Kerja jilid II. Pernyataan itu dilontarkan Mahfud usai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Kepada awak media, Mahfud MD mengaku diminta untuk menjadi salah satu menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, dia belum mengetahui posisi apa yang akan didudukinya.

“Jadi nanti hari Rabu saya kembali lagi jam 07.00 WIB untuk diperkenalkan, jam 09.00 WIB penyerahan SK, sesudah itu pelantikan,” kata Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Mahfud menuturkan, meski belum dipastikan untuk duduk dikursi menteri apa, namun saat berdiskusi dengan Presiden, lebih banyak membicarakan persoalan hukum kepada Presiden. Mengenai terkait pelanggaran HAM serta persoalan hukum lainnya.

“Bapak presiden memperhatikan sungguh-sungguh di bidang penegakkan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun. Sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar-benar menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan penegakkan hukum itu harus dimotori  oleh lembaga eksekutif,” terang Mahfud.

Karena, lanjut Mahfud, lembaga eksekutif itu mempunyai semua perangkat yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan itu disediakan oleh negara.

Mahfud juga menyebut, dirinya bersama Jokowi pun turut memperbincangkan soal isu pemberantasan korupsi hingga persoalan deradikalisasi. Hal ini yang diminta Jokowi kepada alumni Univeristas Islam Indonesia (UII) itu.

“Secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam, supaya disatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kebersatuan,” urai Mahfud.

Kendati tidak diberi tahu akan duduk di posisi apa. Namun, Mahfud menyebut, Jokowi telah mengetahui latar belakangnya, jika diminta untuk membantu kinerja pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

“Saya kira ya surprise juga, tadi presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu. Sehingga saya tidak perlu nawar saya ingin apa, beliau tahu yang cocok untuk saya apa. Sehingga saya tidak perlu bertanya, beliau tahu saya tepatnya dimana,” pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman