JAKARTA (RIAUPOS.CO) – DI akhir periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo merombak lagi susunan menterinya. Kader-kader Partai Gerindra masuk ke jajaran pemerintahan. Apakah ini merupakan cara transisi pemerintahannya dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto?
Isu reshuffle telah berhembus sejak Selasa (13/8). Saat itu, Jokowi berada di Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat dikonfirmasi, dia tidak memberikan pernyataan jelas. “Kalau diperlukan. Saya punya hak prerogatif,” ujarnya.
Kemarin (19/8) dia melantik tiga menteri, satu wakil menteri, dan tiga kepala badan. Yasonna Laoly digantikan oleh Supratman Andi Agtas dari Menteri Hukum dan HAM. Lalu Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia yang sebelumnya Menteri Investasi. Dia digantikan Rosan Roeslani yang sebelumnya Wakil Menteri BUMN. Angga Raka Prabowo juga masuk dalam jajaran pejabat yang dilantik. Dia dipercaya sebagai wakil menteri Kominfo. Jokowi juga melantik Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM. Selain itu, Jokowi melantik dua kepala badan anyar, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan.
Masuknya orang baru ini menunjukkan Jokowi ingin memasukan orang-orang dekat Prabowo. Supratman dan Angga merupakan kader Partai Gerindra. Penempatan Supratman menggeser Yasona Laoly yang merupakan politisi PDI Perjuangan. Sebelumnya, Jokowi juga melantik ponakan Prabowo Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu dan Ketua DPP Gerindra Jawa Tengah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Lalu Rosan dan Hasan yang termasuk dalam tim kemenangan nasional (TKN) Prabowo-Gibran masuk gerbong pemerintahan. Bahlil pun terkenal dekat dengan Prabowo.
Kedekatan pejabat-pejabat anyar dengan Prabowo secara tersirat mereka ungkapkan seusai pelantikan. Hampir semuanya menyatakan telah mengantongi restu presiden terpilih. Seperti yang diucapkan Bahlil. “Tadi pagi saya datang pamitan kepada Presiden Prabowo,” katanya. Dia pun diberi nasehat agar mengelola ESDM harus mementingkan rakyat dan nasionalisme. “Saya pamit, beliau adalah Presiden terpilih. Beliau adalah tokoh yang sudah memberikan nasehat kepada kami,” ujarnya.
Rosan pun juga sudah berkomunikasi dengan Prabowo. Sebelum dilantik dia juga berkomunikasi dengan Prabowo. “Tadi pagi beliau sampaikan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaiknya,” ucapnya. Supratman dan Angga pun juga sama, namun mereka berdalih komunikasi dilakukan karena keduanya adalah kader Gerindra.
Intervensi Prabowo dalam kabinet Jokowi ini bukan baru saja terjadi. Ini berdasar dari pernyataan Taruna Ikrar. Dia sejak Maret melakukan proses seleksi sebagai Kepala BPOM. “Itu atas rekomendasi presiden terpilih sebetulnya. Bapak Prabowo,” ucapnya.
Meski sudah mendapatkan restu Prabowo, dia harus melakukan interview terakhir pada Ahad (18/8) malam. “Dan pada akhirnya juga terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah mengangkat dan melantik saya,” imbuhnya.
Nama Yasona maupun Arifin sudah beberapa kali disebut akan dicopot. Bahkan nama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang merupakan kader satu-satunya Partai Nasdem juga diisukan dalam daftar perombakan. Namun, dia tetap dipertahankan. Di jajaran menteri Jokowi hanya tinggal Bintang Puspayoga dan Tri Rismaharini yang merupakan kader dari PDI Perjuangan.
DPP PDI Perjuangan (PDIP) merespon perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya menduga ada masalah besar yang sedang terjadi di balik keputusan reshuffle Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif.
Secara prinsipil, kata Djarot, PDIP tak bisa menolak atau menyetujui keputusan presiden itu karena reshuffle kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden. Namun, dari sisi penilaian terhadap sebuah kebijakan, PDIP melihat sesuatu yang sangat mengkhawatirkan.
Sebab, kabinet tinggal bekerja kurang dua bulan lagi. Sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apa alasan sebenarnya reshuffle kedua menteri dari PDIP itu. “Apa karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP Partai,” kata Djarot saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, kemarin.
Sebelumnya, PDIP melaksanakan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP dari tahun 2020-2024, menjadi DPP PDIP periode 2020-2025, dengan Megawati sebagai ketua umum dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal.
Pertanyaan kedua yang muncul, kata Djarot, apakah penghentian Yasonna karena hadir di deklarasi Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Diketahui Rahmayadi akan bertarung melawan menantu Jokowi bernama Bobby Nasution.
Tanda tanya ketiga adalah soal ketidakhadiran Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 saat pelantikan menteri baru. Bagi PDIP, kata Djarot, etika pemerintahan yang benar adalah seorang presiden tidak mengambil keputusan strategis di akhir masa jabatan, agar tak mewariskan beban masalah untuk pemerintahan berikutnya.
Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri menyatakan, wajar jika publik menganggap ada udang dibalik batu dalam keputusan reshuffle kabinet. Ia ingatkan bahwa segala kebijakan negara yang berbasis kepentingan pribadi seseorang, akan menghasilkan hal tak baik bagi bangsa maupun negara. “Kalau keputusan itu hanya untuk keluarga dan nepotisme dan politis, itu amat berbahaya bagi Indonesia,” pungkasnya.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyatakan, Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Sebab, tidak ada alasan etis, substansial, tekhnis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser.
Menurutnya, Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan. Penggantian Yasona Laoly adalah murni agenda politik untuk merevisi UU MD3. Ada tiga tujuan yang ingin dicapai, yaitu agar Partai Golkar bisa menguasai parlemen dengan menjadi ketua DPR RI.
Hal itu akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional dan daerah. “Untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan,” paparnya.
Tujuan kedua adalah untuk memudahkan Jokowi dalam membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam. Tujuan berikutnya, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan muktamar, kongres, atau munas sebelum pilkada.
Deddy mengatakan, peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol, sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya.
Soal pergantian Menteri ESDM, menurut Deddy, adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi. Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki, serta memastikan sumber ekonomi ke depan.
Deddy menegaskan, reshuffle kabinet kali ini adalah triangle political game atau permainan politik segitiga dalam menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik. “Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong,” tegasnya.
Sebelum lengser dari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) kemarin, Yasonna Laoly sempat berpamitan dengan jajaran pejabat dan ASN. “For the last day, terima kasih atas kerja keras saudara-saudara sekalian. Selama saya menjabat 10 tahun kurang dua bulan ini,” terangnya di peringatan Hari Pengayoman ke-79, kemarin.
Dia pun berpesan agar jajaran ASN di lingkungan Kemenkumham tetap bekerja secara profesional dan terus bekerja dan memberikan yang terbaik bagi institusi siapapun pemimpinnya nanti. Yasonna sempat memperkenalkan siapa calon penggantinya itu dalam pidato sambutannya. “Saya tahu beliau. Sahabat saya di Baleg. Orang yang rendah hati. Saya minta saudara-suadara mengikuti beliau,” katanya.
Yasonna mengaku telah dipanggil presiden pada Ahad (18/8) malam. Dipertemuan itu, presiden menyampaikan bahwa dirinya bakal diganti. Di kesempatan itu pula, Yasonna meminta izin ke presiden untuk tak menghadiri pelantikan menteri baru. Yasonna izin ke presiden bahwa dirinya ingin menjadi instruktur upacara di Hari Pengayoman yang dimulai pukul 08.00 WIB. Presiden menyetujui permintaannya.
Dalam pertemuan itu, Yasonna tak mempertanyakan apa alasannya dia diganti. Toh, itu juga bukan kewenangannya. Selepas pertemuan, Yasonna bahkan langsung menelepon Supratman. “Saya mengucapkan selamat, congratulations,” katanya. Yasonna siap jika sewaktu-waktu Supratman membutuhkan bantuannya terkait tata kelola di KemenkumHAM.
Yasonna berharap segera bisa melangsungkan pisah sambut kepada pejabat penggantinya. Dia merasa tak ada beban meninggalkan jabatan itu. Baginya, jabatan hanyalah amanah.”Saya sudah sangat siap,” jelasnya.
Yasonna mengatakan, sebelum ada resuflle ini dirinya sudah berniat mundur menjadi menteri pada pertengahan September nanti. Itu lantaran dirinya sedang menyiapkan untuk duduk sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Dia terpilih dari dapil Sumut 1.
Dua Badan Baru Bingung Berkantor di Mana
Ada dua badan baru yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Kemarin (19/8) Kepala Negara melantik Kepala Badan Gizi Nasional dan Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan.
Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional. Sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana punya tugas untuk membentuk organisasi. Nantinya lembaga anyar ini akan bisa berjalan efektif setelah pemerintahan Prabowo-Gibran efektif.
“Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih (Prabowo),” katanya. Namun badan ini harus dibentuk sekarang karena terkait dengan siklus anggaran sehingga nanti dilaksanakan tahun depan sejak Januari. “Saya kira ini adalah satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan,” ucapnya.
Dadan diminta untuk menyiapkan pondasi Badan Gizi Nasional. Prabowo-Gibran memang memiliki program makan bergizi gratis.
Meski sudah memiliki payung hukum, nampaknya Dadan akan kerja keras. Hingga dilantik, dia belum tahu akan berkantor di mana. Dia hanya menunggu arahan. “2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi,” tuturnya.
Dadan dilantik untuk periode Jokowi. Dia mengaku tidak tahu apakah setelah Prabowo dan Gibran resmi memimpin Indonesia, dia akan dipertahankan atau tidak. “Tapi tugas saya sekarang adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan prosedur persiapan makan bergizi untuk anak sekolah, anak santri, ibu hamil, ibu nyusui, dan anak balita,” ucapnya.
Setelah pelantikan ini, akan dibentuk organisasinya. Mulai dari pejabat tinggi pratama hingga deputi. Lalu selanjutnya akan dibuat peraturan badan dan aturan terkait lainnya. “Saya harapkan pekan pertama Desember itu sudah terima DIPA. Kalau sudah terima DIPA artinya 2 Januari program ini sudah bisa dilaksanakan,” ucapnya. Praktis, Dadan akan ngebut selama empat bulan kedepan.
Badan Gizi Nasional ini nanti akan punya anggaran Rp71 triliun. Dana yang besar ini akan mendanai seluruh kegiatan di Indonesia. “Kami sudah melakukan piloting, itu hampir 8 bulan dan kami ingin meng-copy paste apa yang sudah kita buat ke seluruh Indonesia,” ucapnya. Alasan lainnya, dengan melakukan secara serempak maka akan tahu kekurangan dan kelebihan pelaksanaan di masing-masing daereh. “Karena kita ingin mendapatkan indeks masing-masing daerah itu berapa yang layaknya. Karena antara daerah Jawa Barat dengan daerah Papua kan tentu saja beda. Jadi kita harus membuat rasionalisasi terkait dengan itu,” ucapnya. Sebelumnya, muncul isu bahwa satu porsi makan bergizi ini senilai Rp7.000.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan lembaganya adalah sebuah lembaga baru di Kantor Kepresidenan. Tugasnya untuk memberikan dukungan kepada Presiden soal-soal komunikasi. “Ya terutama yang berkaitan dengan kebijakan strategis Presiden dan program-program prioritas,” bebernya.
Selain itu, Hasan menyebutkan lembaganya juga berfungsi sebagai koordinator antar kementerian. “Karena ini lembaga baru, mungkin dalam waktu dekat kita akan segera merampungkan susunan organisasinya,” ucapnya. Sama seperti Dadan, dia pun belum tahu akan berkantor di mana dan dengan siapa. Yang jelas untuk jumlahnya akan bergantung pada presiden.
Ada dugaan Hasan ditarik ke pusat untuk menjadi tameng Prabowo dan Gibran. Namun dia tidak tegas menampik itu. Dia hanya menyatakan akan menyiapkan statemen soal apa saja yang dilakukan pemerintah. “Ini bukan soal menangkal. Tapi kemudian kita kan harus memberikan pengertian kepada masyarakat kalau misalnya ada informasi yang sifatnya disinformatif,” ujarnya.
Jokowi juga melantik Kepala BPOM. Berbeda dengan pejabat lainnya, Taruna Ikrar dilantik untuk satu periode pemimpinan. Jadi tidak tergantung siapa yang menjabat sebagai presiden.
Dia menyebutkan ada lima hal yang harus dilakukan. Pertama adalah membantu menekan harga obat. Dia menyebut harga obat di Indonesia terlampau mahal. “Kenapa? Ternyata kan kalau pengamatan saya harga tadi mahal karena perlu diregulasi dengan baik,” ujarnya.
Selanjutnya dia diminta koordinasi antar lembaga. Selama ini lembaga di sektor kesehatan jalan masing-masing. Ketiga adalah soal regulasi obat baru. Taruna mencontohkan produk biologi yang sudah ditemukan di internasional sulit masuk ke Indonesia. Ini juga yang menyebabkan obat mahal.
“Yang keempat, perlunya ada inovasi. Inovasi dalam konteks bagaimana regulasi ini,” ungkapnya, selama ini dalam pengujian obat ada uji klinis tiga fase. Namun ada beberapa produk yang menurutnya tidak perlu mengikuti alur itu. “Teknologi kan berkembang. Kita harus mengikuti,” imbuhnya.
Terakhir terkait standar BPOM yang perlu ditingkatkan. Harapannya, apa yang sudah disahkan BPOM dapat dipercaya secara internasional. Menurutnya reputasi BPOM harus ditingkatkan. Dengan kemampuannya, Taruna cukup percaya diri. “Saya sebagai direktur konsil dokter sedunia. Dengan konteks itu, Bapak Presiden percaya kita bisa membawa badan pengawas obat dan makanan ini naik kelas,” katanya.(elo/lum/lyn/jpg)
Laporan JPG, Jakarta
