RIAUPOS.CO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyeleksi ribuan usulan pembangunan jalan dari berbagai daerah di Indonesia. Total ada 2.995 usulan proyek jalan daerah yang diajukan oleh 515 pemerintah daerah dalam rangka program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahun 2025.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa semua usulan tersebut sedang melalui proses verifikasi untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas pembangunan. Proyek-proyek yang dipilih nantinya adalah yang mendukung ketahanan dan swasembada pangan, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Jalan-jalan yang menghubungkan kawasan pertanian ke pasar atau konsumen akan menjadi prioritas utama,” ungkap Dody. Ia menambahkan bahwa konektivitas infrastruktur semacam ini sangat penting agar hasil panen bisa segera sampai ke tangan konsumen tanpa hambatan logistik.
Program IJD sendiri merupakan implementasi dari Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Selain mendukung distribusi pangan, IJD juga dirancang untuk memperlancar distribusi energi di daerah. Pekerjaan fisik di lapangan dijadwalkan dimulai pada kuartal ketiga 2025, dengan target selesai secara bertahap hingga kuartal pertama 2026.
Sebelumnya, Kementerian PUPR sempat merancang agar IJD digabung dengan program infrastruktur lain seperti air minum dan pengelolaan air limbah (AMAL) dalam satu paket Inpres Infrastruktur Daerah (IID). Namun karena urgensi perbaikan jalan yang tinggi, proyek IJD akhirnya dijalankan sebagai program tersendiri.
“Banyak petani kesulitan membawa hasil panen ke pasar karena akses jalan rusak atau terlalu jauh. Karena itu IJD kami dahulukan,” tegas Dody.
Sebagai informasi, program IJD diluncurkan dengan tujuan membangun jalan non-nasional menggunakan dana APBN sebagai bentuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Pada era Presiden Jokowi, program ini muncul sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait jalan rusak. Kini di era Presiden Prabowo, fokusnya diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional.
RIAUPOS.CO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyeleksi ribuan usulan pembangunan jalan dari berbagai daerah di Indonesia. Total ada 2.995 usulan proyek jalan daerah yang diajukan oleh 515 pemerintah daerah dalam rangka program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahun 2025.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa semua usulan tersebut sedang melalui proses verifikasi untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas pembangunan. Proyek-proyek yang dipilih nantinya adalah yang mendukung ketahanan dan swasembada pangan, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Jalan-jalan yang menghubungkan kawasan pertanian ke pasar atau konsumen akan menjadi prioritas utama,” ungkap Dody. Ia menambahkan bahwa konektivitas infrastruktur semacam ini sangat penting agar hasil panen bisa segera sampai ke tangan konsumen tanpa hambatan logistik.
Program IJD sendiri merupakan implementasi dari Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Selain mendukung distribusi pangan, IJD juga dirancang untuk memperlancar distribusi energi di daerah. Pekerjaan fisik di lapangan dijadwalkan dimulai pada kuartal ketiga 2025, dengan target selesai secara bertahap hingga kuartal pertama 2026.
Sebelumnya, Kementerian PUPR sempat merancang agar IJD digabung dengan program infrastruktur lain seperti air minum dan pengelolaan air limbah (AMAL) dalam satu paket Inpres Infrastruktur Daerah (IID). Namun karena urgensi perbaikan jalan yang tinggi, proyek IJD akhirnya dijalankan sebagai program tersendiri.
“Banyak petani kesulitan membawa hasil panen ke pasar karena akses jalan rusak atau terlalu jauh. Karena itu IJD kami dahulukan,” tegas Dody.
Sebagai informasi, program IJD diluncurkan dengan tujuan membangun jalan non-nasional menggunakan dana APBN sebagai bentuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Pada era Presiden Jokowi, program ini muncul sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait jalan rusak. Kini di era Presiden Prabowo, fokusnya diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional.
