JAKARTA (RIAUPSO.CO) – Pemerintah terus mendorong peningkatan ekspor sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan devisa dan memperkuat neraca perdangangan internasional. Untuk mendukung peningkatan penerimaan, selain merumuskan sejumlah kebijakan yang mempermudah ekspor, pemerintah juga terus meningkatkan perjanjian perdagangan dengan sejumlah negara yang berpotensi mendongkrak penerimaan devisa negara.
Hal tersebut disampaikan Mendag Lutfi dalam “Konferensi Pers Outlook Perdagangan 2022” yang digelar secara virtual hari ini, Selasa (18/1). Turut hadir sebagai narasumber yaitu Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Dr. Muhammad Ikhsan, SE., MA.
Momentum pertumbuhan ekspor perlu dijaga mengingat capaian kinerja ekspor Indonesia pada 2021, yang terdiri atas ekspor migas dan nonmigas, telah memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah dengan nilai USD 231,54 miliar. Besaran ini bahkan mengalahkan nilai ekspor tertinggi Indonesia yang selama ini dicatatkan pada 2011 sebesar USD 203,50 miliar.
“Ekspor Indonesia di 2021 menembus angka USD 231,54 Miliar. Angka ini merupakan yang tertinggi, melampaui catatan nilai ekspor tertinggi Indonesia selama ini di 2011 yang sebesar USD 203,50 miliar,” ungkap Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi menambahkan, nilai ekspor 2021 yang menjadi rekor baru ini didominasi oleh produk-produk manufaktur. Produk-produk tersebut adalah CPO dan turunannya, besi baja, produk elektronik dan elektronika, serta kendaraan bermotor dan suku cadangnya. “Empat dari lima produk ekspor utama di 2021 merupakan produk manufaktur,” kata Mendag Lutfi.
Secara rinci, lima komoditas ekspor nonmigas terbesar Indonesia pada 2021 adalah batu bara dengan nilai USD 32,84 miliar, CPO (USD 32,83 miliar), besi baja (USD 20,95 miliar), produk elektronik dan elektronika (USD 11,80 miliar), serta kendaraan bermotor dan suku cadangnya (USD 8,64 miliar).
Sementara itu, neraca perdagangan kumulatif Indonesia periode Januari–Desember 2021 mencatatkan surplus sebesar USD 35,54 miliar. Surplus tersebut diperoleh dari defisit neraca migas sebesar USD 13,25 miliar dan surplus neraca nonmigas sebesar USD 48,60 miliar. Nilai surplus nonmigas 2021 tersebut turut mencatatkan rekor sebagai surplus nonmigas terbesar sepanjang sejarah.
Bila dibandingkan dengan ekspor 2020 yang mencatatkan nilai USD 163,19 miliar, ekspor 2021 tumbuh hingga sebesar 41,88 persen. Di sisi lain, impor 2021 tercatat sebesar USD 196,20 miliar atau tumbuh 38,59 persen dibanding impor 2020 yang sebesar USD 141,57 miliar.
Mendag Lutfi menyampaikan, pada 2021 surplus perdagangan tertinggi Indonesia dengan negara mitra dicatatkan oleh perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD 14,52 miliar, disusul dengan Filipina (USD 7,33 miliar), dan India (USD 5,62 miliar).
Sementara perdagangan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 2021 mengalami defisit sebesar USD 2,45 miliar. Namun, defisit ini berkurang hingga 68,84 persen dibandingkan pada 2020 yang sebesar USD 7,85 miliar.
Lebih lanjut Mendag Lutfi juga menyampaikan, Kemendag akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekspor di tahun 2022. Sejumlah tantangan yang menjadi perhatian utama Mendag Lutfi adalah kebijakan tapering off, hambatan logistik dunia, krisis energi, serta strategi menghadapi pandemi Covid-19.
“Indonesia memperhatikan kebijakan tapering off oleh Amerika Serikat. Selain itu, diharapkan penyelesaian gangguan logistik global akan lebih baik pada 2022. Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi krisis energi dalam perekonomian global serta terus melakukan upaya pengendalian pandemi Covid-19. Langkah ini perlu dilakukan untuk mendorong kinerja perdagangan dan menjaga momentum pertumbuhan ekspor,” tegasnya.
Terkait perjanjian dagang, Mendag Lutfi menambahkan saat ini yang sedang diupayakan dan menuju tahap penyelesaian di antaranya dengan Uni Emirat Arab yang diharapkan dapat selesai Maret 2022. Selanjutnya, Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Bangladesh yang juga dalam tahap penyelesaian di tahun 2022.
“Selanjutnya, Tunisia yang akan dipercepat. Sedangkan dengan Turki dan Iran akan segera dimulai kembali putarannya. Untuk Uni Eropa juga sudah memasuki putaran kesebelas dan ditargetkan selesai akhir 2022. Beberapa perundingan dengan negara mitra dagang lainnya yang sudah memasuki tahap awal juga akan diteruskan, di antaranya India, Kanada, Pakistan untuk perdagangan barang, dan Chile untuk perdagangan jasa.” tutup Mendag Lutfi.
Stabilitas Harga Bahan Pokok Tekan Inflasi Volatile Food
Sementara itu, di sektor perdagangan dalam negeri, Mendag Lutfi mengungkapkan, secara umum inflasi volatile food sepanjang 2021 sebesar 3,20 persen YoY, relatif rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,62 persen YoY. Pada 2021, volatile food menyumbang 16 persen dari keseluruhan inflasi yang tercatat sebesar 1,87 persen YoY.
Jika dilihat dinamika inflasi selama empat tahun terakhir, terdapat dua periode kenaikan harga setiap tahunnya, yakni pada periode Puasa–Lebaran serta Natal–Tahun Baru. Namun, pada periode Puasa–Lebaran 2021, inflasi volatile food di bawah satu persen. Hal ini menunjukan tidak terjadi kenaikan harga yang terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh pasokan pangan yang cukup dan permintaan yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi. Sementara pada periode Natal dan Tahun Baru 2021, komoditas yang menyumbang inflasi antara lain telur, daging ayam, minyak goreng, cabai rawit merah, dan daging sapi.
“Akan tetapi jika dilihat dari harga-harga tersebut, saat ini cabai sudah turun signifikan dibanding akhir tahun lalu. Sementara, telur saat ini harganya sudah mendekati harga acuan,” jelas Mendag Lutfi.
Sementara Ikhsan menyampaikan, inflasi harus dijaga di tingkat normal yaitu 3+1 persen. Sementara pada 2021, inflasi tercatat sebesar 1,87 persen yang artinya di bawah normal. Capaian 2021 merefleksikan permintaan yang masih rendah. Selain itu, juga karena keberhasilan dalam mengendalikan inflasi volatile food yang terendah selama empat tahun terakhir. Menjaga inflasi tetap normal dilakukan dengan menjaga produksi, menjaga perubahan suplai agar stok di dalam negeri tetap ada, serta menjaga agar administered prices tidak naik.
Menurut Ikhsan, pada 2022 terdapat beberapa risiko yang harus dihadapi. Di antaranya mengenai volatile food, kenaikan harga pangan pada Lebaran, Natal, dan Tahun Baru harus dijaga. Selain itu, adanya kenaikan harga komoditas seperti minyak goreng serta antisipasi kondisi cuaca.
“Hal tersebut harus diwaspadai terutama pada triwulan pertama. Untuk itu perlu disiapkan mitigasi, misalnya dengan meningkatkan stok supaya inflasi pada volatile food dapat dijaga. Yang harus juga diantisipasi adalah kenaikan harga energi. Diharapkan hal ini akan bergerak ke pola normal sehingga tekanan pada administered prices bisa berkurang,” terang Ikhsan.
Di sisi lain, Arsjad mengungkapkan, sisi kebijakan maupun reformasi struktural yang sedang dijalankan sangat membantu. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja akan membuat investasi lebih banyak lagi dan meningkatkan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Pada 2022, hal yang harus ditingkatkan bersama-sama adalah penyerapan tenaga kerja. Dilihat dari sisi investasi, penyerapan tenaga kerja tercatat sebesar 5,9 persen secara tahunan. Jadi, masih ada pekerjaan rumah bagaimana penyerapan tenaga kerja lebih optimal. Selain itu, yang harus diperhatikan juga terkait logistik agar peluang yang ada dapat dimaksimalisasi,” ujar Arsjad.(rls)
Laporan: Eka G Putra (Jakarta)
