JERUSALEM (RIAUPOS.CO) – Koalisi Pemerintahan Israel di ambang perpecahan. Partai Raam menangguhkan keanggotaan di kabinet Perdana Menteri (PM) Naftali Bennett dan juga di parlemen terhitung mulai Ahad (17/4) hingga dua pekan kedepan. Hal ini dilakukan terkait dengan bentrok yang terjadi di Masjidil Aqsa.
"Jika pemerintah terus melanjutkan kebijakannya untuk melawan penduduk Jerusalem, kami akan mundur semua," bunyi pernyataan yang dirilis oleh Raam seperti dikutip Agence France-Presse.
Penangguhan di parlemen itu sejatinya tidak bakal berdampak. Itu karena saat ini Knesset, sebutan parlemen Israel, tengah reses. Namun hal tersebut bakal mengurangi tekanan yang ditujukan ke Raam yang merupakan golongan partai Arab-Israel atau warga Palestina di Israel.
Bagi kelompok oposisi, ini merupakan kesempatan untuk melemahkan koalisi, mendorong pembelotan dan berujung pada melumpuhkan pemerintahan. Dilansir The Times of Israel, salah satu anggota Raam memang sempat mengancam untuk keluar dari koalisi pemerintahan. Jika itu terjadi, kabinet Bennett bakal makin goyah. Sebab sebelumnya sudah ada anggota dari partai Yahudi yang mundur gara-gara masalah distribusi roti di rumah sakit.
Sejak awal terbentuk, koalisi Pemerintahan Israel di bawah Bennett ini memang mendapatkan sorotan. Sebab di dalamnya ada kelompok sayap kiri, nasionalis Yahudi garis keras, Partai Islam Raam dan beberapa partai berbasis agama lainnya. Padahal, Raam dan partai-partai Yahudi kerap tidak sejalan dan bentrok. Bennett berhasil membangun koalisi itu dengan susah payah. (sha/bay/jpg)
