PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Ketika perjalanan umrah baru berjalan tiga bulan terakhir (Sejak November 2020), kini di Februari 2021 sudah berhenti total. Association of The Indonesia Tour and Travel Agencies/Asita meminta pemerintah dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, melakukan lobi agar pelarangan masuk ke negara itu bisa dibatalkan.

Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Pemerintah DPP Asita, Dede Firmansyah mengatakan dari sejumlah negara yang masuk daftar larangan, negara asal Covid-19 yaitu Tiongkok malah tidak dilarang.

"Soal pelarangan masuk Arab Saudi kami melihat negara China malah tidak masuk ke dalam daftar negara yang dilarang, harusnya dijelaskan apa alasannya 20 negara ini dilarang masuk, karena tidak ada jaminan Tiongkok ini dijamin bebas dari virus Covid-19," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Riaupos.co, Rabu (17/2/2021).

Dede mengklaim pemerintahan Arab Saudi harusnya menyadari peran besar dari masyarakat Indonesia yang selama ini berkunjung ke Arab untuk menjalankan ibadah, baik haji maupun umrah.

Menurutnya data pada 2017 lalu jumlah jemaah umrah yang berangkat ke Tanah Suci itu mencapai 750.000 orang, sedangkan jemaah haji setiap tahunnya saat ini di angka 200.000 orang.

Tidak hanya itu, peran lainnya seperti masyarakat Indonesia yang memilih tinggal di Arab Saudi juga ikut mendorong aktivitas ekonomi setempat.

"Harusnya dengan melihat peran masyarakat Indonesia yang besar di Arab Saudi, menjadi pertimbangan untuk membatalkan aturan larangan masuk ini," ujarnya.

Dede mengaku para pelaku travel umrah saat ini kembali mengalami kondisi yang berat akibat larangan masuk ke Arab Saudi bagi pengunjung asal Indonesia. Padahal kegiatan umrah baru mulai kembali berjalan dan bisa memberangkatkan jemaah umrah sejak November 2020 lalu.

Pemerintah Arab Saudi dikatakannya, pada Selasa (2/2/2021) mulai melarang warga negara asing dari 20 negara guna mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan itu tidak berlaku untuk diplomat, warga Arab Saudi, petugas medis beserta keluarga mereka.

Perjalanan akan dilarang dari UEA, Mesir, Lebanon, dan Turki, serta AS, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Irlandia, Portugal, Swiss, Swedia, Brasil, Argentina, Afrika Selatan, India, Indonesia, Pakistan, dan Jepang.

Larangan itu juga berlaku untuk pelancong yang transit melalui salah satu dari 20 negara dalam 14 hari sebelum kunjungan yang direncanakan ke Kerajaan. Banyak penumpang telah menggunakan Dubai sebagai pusat transit dari negara-negara yang tidak memiliki penerbangan langsung ke Arab Saudi, opsi itu sekarang tidak lagi tersedia.

"Ini yang menjadi perhatian kami di Asita, di saat perjalanan umrah baru berjalan tiga bulan terakhir, kini di Februari sudah berhenti total. Tolong pemerintah menjadikan ini perhatian Khusus,” pungkasnya.

Editor: Eka G Putra

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Ketika perjalanan umrah baru berjalan tiga bulan terakhir (Sejak November 2020), kini di Februari 2021 sudah berhenti total. Association of The Indonesia Tour and Travel Agencies/Asita meminta pemerintah dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, melakukan lobi agar pelarangan masuk ke negara itu bisa dibatalkan.

Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Pemerintah DPP Asita, Dede Firmansyah mengatakan dari sejumlah negara yang masuk daftar larangan, negara asal Covid-19 yaitu Tiongkok malah tidak dilarang.

"Soal pelarangan masuk Arab Saudi kami melihat negara China malah tidak masuk ke dalam daftar negara yang dilarang, harusnya dijelaskan apa alasannya 20 negara ini dilarang masuk, karena tidak ada jaminan Tiongkok ini dijamin bebas dari virus Covid-19," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Riaupos.co, Rabu (17/2/2021).

Dede mengklaim pemerintahan Arab Saudi harusnya menyadari peran besar dari masyarakat Indonesia yang selama ini berkunjung ke Arab untuk menjalankan ibadah, baik haji maupun umrah.

Menurutnya data pada 2017 lalu jumlah jemaah umrah yang berangkat ke Tanah Suci itu mencapai 750.000 orang, sedangkan jemaah haji setiap tahunnya saat ini di angka 200.000 orang.

Tidak hanya itu, peran lainnya seperti masyarakat Indonesia yang memilih tinggal di Arab Saudi juga ikut mendorong aktivitas ekonomi setempat.

"Harusnya dengan melihat peran masyarakat Indonesia yang besar di Arab Saudi, menjadi pertimbangan untuk membatalkan aturan larangan masuk ini," ujarnya.

Dede mengaku para pelaku travel umrah saat ini kembali mengalami kondisi yang berat akibat larangan masuk ke Arab Saudi bagi pengunjung asal Indonesia. Padahal kegiatan umrah baru mulai kembali berjalan dan bisa memberangkatkan jemaah umrah sejak November 2020 lalu.

Pemerintah Arab Saudi dikatakannya, pada Selasa (2/2/2021) mulai melarang warga negara asing dari 20 negara guna mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan itu tidak berlaku untuk diplomat, warga Arab Saudi, petugas medis beserta keluarga mereka.

Perjalanan akan dilarang dari UEA, Mesir, Lebanon, dan Turki, serta AS, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Irlandia, Portugal, Swiss, Swedia, Brasil, Argentina, Afrika Selatan, India, Indonesia, Pakistan, dan Jepang.

Larangan itu juga berlaku untuk pelancong yang transit melalui salah satu dari 20 negara dalam 14 hari sebelum kunjungan yang direncanakan ke Kerajaan. Banyak penumpang telah menggunakan Dubai sebagai pusat transit dari negara-negara yang tidak memiliki penerbangan langsung ke Arab Saudi, opsi itu sekarang tidak lagi tersedia.

"Ini yang menjadi perhatian kami di Asita, di saat perjalanan umrah baru berjalan tiga bulan terakhir, kini di Februari sudah berhenti total. Tolong pemerintah menjadikan ini perhatian Khusus,” pungkasnya.

Editor: Eka G Putra