JAKARTA( RIAUPOS.CO) – Merebaknya Covid-19 varian Omicron di Tanah Air bakal diikuti dengan berbagai kebijakan penting. Mulai dari peninjauan ulang pembelajaran tatap muka (PTM) sampai pelaksanaan ibadah umrah. Seperti diketahui merebaknya varian Omicron, sempat membuat kasus harian Covid-19 melebihi seribu kasus pada Sabtu (15/1) lalu.
Pelaksanaan PTM di tengah pandemi Covid-19 sempat disinggung dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (16/1). Masduki Baidlowi selaku Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan dalam rapat tersebut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dipersilakan menyampaikan perkembangan pelaksanaan PTM.
"Tetapi tidak banyak waktunya," kata Masduki. Tidak semua menteri yang ikut rapat pada waktu itu diberi kesempatan untuk mempresentasikan data. Kesempatan paling banyak diberikan kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Sekolah, meskipun ada SKB empat menteri, Nadiem bilang akan mengikuti perkembangan varian Omicron," kata Masduki.
Jika dalam perkembangannya kasus varian Omicron ini semakin berbahaya, maka pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan dibatasi. Tetapi sebaliknya jika kondisi masih memungkinkan, maka pelaksanaan PTM akan terus dilanjutkan dengan persentase tertentu. Masduki menekankan pelaksanaan PTM di tengah pandemi akan dilakukan dengan fleksibilitas yang tinggi.
"Garis besarnya sekolah tatap muka akan tetap dilakukan. Tetapi melihat situasi dan kondisi Omicron," tutur Masduki.
Dia menegaskan di antara catatan penting dalam rapat tersebut adalah transmisi atau penularan varian Omicron di Indonesia sudah didominasi oleh transmisi lokal. Bukan lagi dari kasus impor yang dibawa oleh pelaku perjalan luar negeri. Munculnya kasus positif Covid-19 di satuan pendidikan membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kian khawatir pada keselamatan siswa. Komisioner KPAI Retno Listyarti mengingatkan, bahwa pola penularan Covid-19 turut dipengaruhi oleh adanya kerumunan dan sulit jaga jarak. Di mana, PTM dengan kapasitas 100 persen siswa sangat berpotensi terhadap penularan tersebut. Anak-anak berada dalam satu ruangan selama waktu yang cukup lama, sekitar 3-5 jam. Kemudian, dari pengawasan KPAI ke sekolah-sekolah, jaga jarak sulit sekali di kelas. Antara satu meja dengan meja yang lain berjarak hanya sekitar 50 cm, tak sampai 100 cm atau 1 meter. Sehingga, sangat rentan tertular dan menularkan.
"Meskipun bukan Omicron sekalipun, namun yang namanya Covid-19 tentu tidak bisa disepelekan," tegasnya.
Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah daerah mempertimbangkan kembali PTM dengan kuota 50 persen. Terutama untuk pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sejak 3 Januari 2022 telah menutup lebih dari 10 sekolah di wilayahnya karena adanya kasus positif Covid-19. KPAI mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh, mempelajari pola kerentanan, dan asal penularan. Dengan begitu, dapat diantisipasi penyebarannya. Pengawasan pun harus diperketat.
"Sebaiknya Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan untuk PTM 50 persen dahulu sambil menunggu kondisi lebih aman bagi pelaksanaan PTM," ungkapnya.
Kondisi ini, kata dia, sebetulnya sudah diprediksi bakal terjadi. Mengingat anak-anak SD belum mendapatkan vaksin lengkap 2 dosis. Lalu, adanya potensi penularan usai liburan Natal dan Tahun Baru. Kedua hal tersebut seharusnya jadi pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan memperbolehkan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen.
Menurutnya, anak memang memiliki hak pendidikan yang harus dipenuhi. Namun, ada hak hidup dan hak sehat yang utama untuk diperhatikan terlebih dahulu. Deputi Bidang Perlindungan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Agustina Erni mengungkapkan, pihaknya mendukung adanya PTM 100 persen namun pelaksanaan tidak boleh mengabaikan 5 SIAP. Yaitu, pemda harus melihat jumlah kasus Covid-19, kesiapan anak dalam menerapkan protokol kesehatan, kesiapan keluarga dalam mendukung dan mempersiapkan anak PTM, kesiapan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan PTM, lalu siap sarana, dan siap prasarana untuk mendukung PTM.
Dia menekankan, perlunya peran semua pihak terutama orang tua agar PTM dapat berjalan dengan baik.
"Satuan pendidikan perlu melibatkan peran aktif orang tua dan memastikan seluruh warga sekolah melaksanakan protokol keselamatan dan kesehatan dalam proses belajar," ungkapnya.
Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) Suharti mengungkapkan, bahwa penyelenggaraan PTM 100 persen ini mengikuti kondisi PPKM di wilayah tersebut sesuai amanat SKB empat menteri. Sehingga, bila level PPKM berubah maka ketentuan PTM juga menyesuaikan. Selain itu, dalam SKB 4 Menteri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678, Nomor 443-5847 Tahun 2021 memang sudah dicantumkan mengenai aturan tersebut. PTM di satuan pendidikan sekurang-kurangnya dilakukan 14×24 jam apabila terjadi penularan Covid-19. Penutupan PTM hanya berlaku untuk sekolah yang diketahui terjadi penularan Covid-19. Kemudian, wajib dilakukan penelusuran hingga penanganan kasus yang terjadi. Aturan ini pun terbilang lebih ketat dibanding SKB sebelumnya yang hanya mengatur penutupan dilakukan selama 3×24 jam saja.
Transmisi Lokal Dominasi Kasus Omicron
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menuturkan cepat atau lambat, kasus Covid-19 di Indonesia bakal kembali meningkat. Di antaranya disebabkan varian Omicron. Apalagi saat ini transmisi lokal telah mendominasi penularan varian Omicron dibandingkan kasus impor dari pelaku perjalanan luar negeri.
Luhut mengatakan pada Sabtu (15/1) lalu kasus positif harian Covid-19 kembali menembus angka seribu lebih. Tepatnya adalah 1.054 kasus. Jumlah ini hampir sama ketika awal- awal peningkatan kasus varian Delta pada 11 Oktober 2021 lalu. "Sore ini (kasus positif harian, red) menurun. Kembali di bawah seribu, yaitu 800 sekian," kata Luhut di Jakarta kemarin (16/1).
Luhut menegsakan saat ini transmisi lokal sudah lebih tinggi dibandingkan pelaku perjalanan luar negeri. Kemudian kemunculan varian Omicron didominasi di Jawa dan Bali. Kenaikan kasus di Jawa ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Dia mengatakan pemerintah memprediksi bakal terjadi kenaikan kasus di DKI Jakarta, jika masyarakat tidak hati-hati.
Luhut mengatakan meningkatnya kasus harian Covid-19 di atas seribu kasus, membuat pemerintah menjalankan beberapa upaya mitigasi. Di antaranya adalah akselerasi vaksinasi booster atau suntikan dosis ketiga. Khususnya untuk masyarakat di wilayah aglomerasi DKI Jakarta. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi pemberlakukan PPKM setiap pekannya.
Luhut menyampaikan sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kemarin (16/1). Di antaranya adalah tidak ada salahnya masyarakat mulai membatasi kegiatan di luar rumah. Jika tidak sangat mendesak, pemerintah sebaiknya berada di rumah saja.
Kemudian masyarakat juga tidak melakukan aktivitas kumpul-kumpul, jita tidak sangat mendesak. Kepada perkantoran, jika ada opsi bekerja dari rumah untuk memasikmalkannya. Pengaturannya diserahkan kepada perusahaan masing-masing.
"Presiden juga meminta membatasi kegiatan ke luar negeri. Pejabat pemerintah sudah dilarang ke luar negeri," katanya.
Lalu kegiatan-kegiatan seperti rapat atau pertemuan, selama bisa dilakukan secara daring untuk digelar daring terlebih dahulu. Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, jika dilihat dari sisi kasus aktif sejak 8 hingga 15 Januari 2022, dari 8.683 kasus, kontribusi luar Jawa Bali sebanyak 194 kasus atau 23 persen.
"Kemudian dari jumlah kematian juga terkait per tanggal 15 di luar Jawa-Bali ada 69, transmisi lokal 66, imported case 3," jelasnya.
Airlangga juga memberi catatan agar seluruh pihak harus siap menghadapi puncak kasus Omicron. Selama 40 hari ke depan, ia meminta masyarakat waspada pada dinamika yang terjadi.
"Saya hanya memberi catatan bahwa masyarakat perlu bersiap-siap dan juga perlu terus menjaga protokol dan karena puncak dari kasus ini diperkirakan masih akan terus berbasis berbagai negara dalam 40 hari ke depan," katanya.
Untuk penerapan PPKM di luar Jawa Bali, dia menyebut akan dilakukan selama 14 hari ke depan. Kriteria yang ditetapkan yakni berdasar level asesmen dan juga capaian vaksinasi dosisi pertama di bawa 50 persen akan dinaikkan satu tingkat/level. Adapun jumlah kabupaten/kota PPKM Level 1 menjadi 238 kabupaten/kota, meningkat dari sebelumnya 227 kabupaten/kota. Kemudian, kabupaten/kota Level 2 turun menjadi 138 kabupaten/kota dari 148 kabupaten/kota. Itu karena sudah bergeser ke Level 1 dan dengan PPKM level 3 tinggal 10 kabupaten/kota dan di Level 4 nihil kabupaten/kota.
Dia melanjutkan, pemerintah juga tetap mempersiapkan vaksin dan menggenjot capaian vaksinasi di seluruh wilayah Tanah Air.
"Vaksin itu dipersiapkan, baik vaksin Merah Putih maupun vaksin yang berproduksi di dalam negeri, di mana akan dipersiapkan untuk pertengahan tahun ini atau yang diperkirakan di semester II," jelas Airlangga.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) menambahkan, pihaknya pun telah melaporkan update terbaru mengenai perkembangan Omicron di dunia. Diketahui bahwa beberapa negara telah mengalami puncak kasus, di mana puncak tersebt terjadi secara cepat dan tinggi. waktunya berkisar antara 35 sampai 65 hari.
Indonesia sendiri, kata dia, pertama kali teridentifikasi kasus Omicron pada pertengahan Desember 2021. Kemudian mulai naik di awal Januari 2022. Diperkirakan, antara 35-65 hari setelahnya akan terjadi kenaikan kasus cukup cepat dan tinggi. "Itu yang memang harus dipersiapkan," ujarnya.
Selain itu, dari data negara-negara tersebut diketahui pula tingkat hospitalisasi Omicron ini mencapai 30-40 persen dari hospitalisasi Delta sebelumnya. Artinya, walaupun kenaikan kasusnya lebih cepat dan tinggi, tapi hospitalisasi lebih rendah. Karenanya, ia meminta agar masyarakat tidak panik ketika kasus mulai terdeteksi naik dengan cepat. Pemerintah juga akan terus memonitor ketat hospitalisasi.
Sampai saat ini, lanjut dia, sudah lebih dari 500 orang positif omicron yang dirawat di rumah sakit. Dari jumlah tersebut sekitar 300 orang sudah dipulangkan dan hanya 3 orang yang perlu oksigen. Di mana, dua di antaranya pun sudah sembuh dan pulang. Di sisi lain, Menkes pun mengamini bahwa saat ini, 90 persen kasus transmisi lokal Omicron terjadi di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, DKI Jakarta akan persiapkan secara khusus sebagai medan perang pertama menghadapi varian baru dari Covid-19 ini.
"Kita harus memastikan kita bisa menahan perang mengadapi Omicron di DKI Jakarta ini," ungkapnya.
Meski tak boleh panik, namun ia meminta semuanya tetap harus waspada. Prokes harus ditingkatkan, penggunaan PeduliLindungi di semua lokasi publik harus diperketat, 3T (testing, tracing, dan treatment) dan isolasi terpusatnya harus kembali ditingkatkan. Kemudian, masyarkaat diminta tidak berkerumun dan mengurangi mobilitasnya terutama ke luar kota dan luar negeri. Selain itu, TNI dan Polri juga telah diminta untuk membantu 3T.
"Ini akan mengurangi laju penularan dari Omicron yang akan naik sangat tinggi dan sangat cepat di Jabodetabek dalam beberapa pekan ke depan ini," katanya.
Kemenag Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Umrah
Sementara itu beredar kabar pemerintah bakal menghentikan sementara pengiriman jamaah umrah. Informasi penghentian sementara ini beredar luas di masyarakat, bersumber pernyataan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief.
"Jamaah umrah akan diberangkatkan sampai tanggal 15 Januari 2022 dan kita coba hentikan sementara dalam rangka evaluasi," katanya dalam keterangan resminya.
Hilman lantas meluruskan kabar tersebut. "In sya Allah akan disampaikan malam ini (tadi malam, red). Umrahnya (tetap) jalan. PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah) minta lebih disiplin," katanya melalui pesan singkat.
Hilman menuturkan PPIU diminta untuk mengatur flow atau aliran pemberangkatan jamaah dan jadwal keberangkatan dengan baik. Lebih lanjut Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengungkapkan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo kemarin, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sempat menyinggung soal umrah. "Tetapi belum ada keputusan pasti. Dibuka atau tidak," katanya.
Masduki mengatakan kesimpulan dari rapat tersebut, perjalanan ke luar negeri akan sangat dibatasi.
"Termasuk umrah. Disarankan tidak dahulu," katanya.
Sebab untuk mengantisipasi puncak varian Omicron yang diperkirakan terjadi pertengahan Februari sampai awal Maret depan. Dia menegaskan pemerintah sangat berhati-hati, supaya tidak terjadi lonjakan kasus seperti Juni dan Juli tahun lalu.
Kabar lainnya sebanyak sebelas dari 25 orang personel tim advance umrah dinyatakan positif varian Omicron. Salah satunya yang dinyatakan positif Covid-19 adalah Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi.
"Namun nggak parah. Hanya seperti flu biasa saja dengan demam dan batu-batuk sedikit. Dengan obat batuk dan flu, alhamdulillah sembuh," katanya.
Akibat dinyatakan positif Covid-19 itu, Syam dan rekan-rekannya sesama tim advance harus lebih panjang menjalani karantina sepulang dari Saudi. Saat ini mereka menjalani karantina di Wisma Atlet. Dia mengatakan sebelas orang tim advance yang positif Covid-19 varian Omicron itu belum semuanya sembuh.
"Kami tidak tahu pastinya ini varian apa. Kalaupun ini Omicron, tidak segalak yang diperkirakan," katanya.
Syam menuturkan saat mereka akan terbang pulang dari Saudi menuju Indonesia, hasil PCR negatif semua. Kemudian ketika tiba di Soekarno-Hatta, hanya satu orang yang negatif. Dia menduga virus yang ada di dalam tubuhnya masih dalam masa inkubasi. Sehingga tidak terbaca oleh PCR di Arab Saudi sebelum pulang ke Tanah Air. Dia menegaskan kasus positif tim advance ini memang benar dan bukan rekayasa.(wan/dee/mia/jpg/ted)
Laporan JPG, Jakarta
