Rabu, 9 April 2025

Berdedikasi, 2 Pejabat Utama BPK Terima Anugerah Bintang Kartika Eka Paksi

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – TNI AD menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi (KEP) kepada 2 pejabat utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Mereka yakni Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, dan Pimpinan 1 BPR RI Bidang Pembinaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI, Agung Firman Sampurna.

Acara digelar di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (15/10). Prosesi penyematan penghargaan dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan menengah TNI AD.

Andika mengatakan, penghargaan ini diberikan setelah melalui persetujuan Mabes TNI dan dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 108/TK/Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019, tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi.

“Intinya kami merasa berterima kasih kepada jasa beliau berdua sehingga atas advice, pengawasan, tuntunan beliau, tata kelola laporan keuangan TNI AD sebagai bagian Kemenhan RI tahun 2018, mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian,” kata Andika.

Baca Juga:  Tergiur Mobil Mewah, Gadaikan Surat Tanah

Adanya penghargaan ini, diharapkan Andika bisa memacu kinerja 2 pejabat utama BPK ini menjadi lebih baik. Serta kontribusi kepada Kementerian Pertahanan maupun TNI dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang bagus semakin meningkat.

Bekerja Secara Profesional

Sementara itu, Moermahadi mengaku terkejut atas pemberian tanda kehormatan ini. Sebab, dia tidak pernah mengira maupun mengharapkan tanda jasa ini. Dia sebagai Ketua BPK RI hanya berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, dan menjalankan pengawasan kepada setiap lembaga negara.

“Kami bekerja secara profesional. Apa yang kami sampaikan dan rekomendasikan itulah kerja kami,” kata Moermahadi.

Dia menyampaikan, penghargaan ini didedikasikan untuk lembaga BPK secara keseluruhan. Karena sebagai pimpinan dia tidak bisa bekerja sendiri. Ada banyak jajaran di bawahnya yang turut membantu.

Baca Juga:  Balas Dendam, Rusia Usir 85 Diplomat Prancis, Spanyol, dan Italia

Lebih lanjut, Moermahadi menjelaskan, pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada keuangan Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2018 atas dasar 4 kriteria. Yaknu laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan itu sistem pengendalian internalnya sudah sesuai ketentuan pemerintahan.

“Kemudian ketaatan terhadap perundang-undangan, kemudian bukti yang cukup. Untuk empat poin itu yang menjadi kriteria kami,” pungkas Moermahadi.

Editor :Deslina
Sumber: jawapos.com

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – TNI AD menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi (KEP) kepada 2 pejabat utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Mereka yakni Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, dan Pimpinan 1 BPR RI Bidang Pembinaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI, Agung Firman Sampurna.

Acara digelar di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (15/10). Prosesi penyematan penghargaan dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan menengah TNI AD.

Andika mengatakan, penghargaan ini diberikan setelah melalui persetujuan Mabes TNI dan dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 108/TK/Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019, tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi.

“Intinya kami merasa berterima kasih kepada jasa beliau berdua sehingga atas advice, pengawasan, tuntunan beliau, tata kelola laporan keuangan TNI AD sebagai bagian Kemenhan RI tahun 2018, mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian,” kata Andika.

Baca Juga:  ’’Tokcer’’, Baru Satu Bulan Menikah Zaskia Gotik Positif Hamil

Adanya penghargaan ini, diharapkan Andika bisa memacu kinerja 2 pejabat utama BPK ini menjadi lebih baik. Serta kontribusi kepada Kementerian Pertahanan maupun TNI dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang bagus semakin meningkat.

Bekerja Secara Profesional

Sementara itu, Moermahadi mengaku terkejut atas pemberian tanda kehormatan ini. Sebab, dia tidak pernah mengira maupun mengharapkan tanda jasa ini. Dia sebagai Ketua BPK RI hanya berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, dan menjalankan pengawasan kepada setiap lembaga negara.

“Kami bekerja secara profesional. Apa yang kami sampaikan dan rekomendasikan itulah kerja kami,” kata Moermahadi.

Dia menyampaikan, penghargaan ini didedikasikan untuk lembaga BPK secara keseluruhan. Karena sebagai pimpinan dia tidak bisa bekerja sendiri. Ada banyak jajaran di bawahnya yang turut membantu.

Baca Juga:  Viral Ustaz Mampu Gandakan Uang, Polisi Turun Tangan

Lebih lanjut, Moermahadi menjelaskan, pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada keuangan Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2018 atas dasar 4 kriteria. Yaknu laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan itu sistem pengendalian internalnya sudah sesuai ketentuan pemerintahan.

“Kemudian ketaatan terhadap perundang-undangan, kemudian bukti yang cukup. Untuk empat poin itu yang menjadi kriteria kami,” pungkas Moermahadi.

Editor :Deslina
Sumber: jawapos.com

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

spot_img

Berdedikasi, 2 Pejabat Utama BPK Terima Anugerah Bintang Kartika Eka Paksi

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – TNI AD menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi (KEP) kepada 2 pejabat utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Mereka yakni Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, dan Pimpinan 1 BPR RI Bidang Pembinaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI, Agung Firman Sampurna.

Acara digelar di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (15/10). Prosesi penyematan penghargaan dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan menengah TNI AD.

Andika mengatakan, penghargaan ini diberikan setelah melalui persetujuan Mabes TNI dan dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 108/TK/Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019, tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi.

“Intinya kami merasa berterima kasih kepada jasa beliau berdua sehingga atas advice, pengawasan, tuntunan beliau, tata kelola laporan keuangan TNI AD sebagai bagian Kemenhan RI tahun 2018, mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian,” kata Andika.

Baca Juga:  Iran Kembali Izinkan Warganya Bekerja

Adanya penghargaan ini, diharapkan Andika bisa memacu kinerja 2 pejabat utama BPK ini menjadi lebih baik. Serta kontribusi kepada Kementerian Pertahanan maupun TNI dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang bagus semakin meningkat.

Bekerja Secara Profesional

Sementara itu, Moermahadi mengaku terkejut atas pemberian tanda kehormatan ini. Sebab, dia tidak pernah mengira maupun mengharapkan tanda jasa ini. Dia sebagai Ketua BPK RI hanya berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, dan menjalankan pengawasan kepada setiap lembaga negara.

“Kami bekerja secara profesional. Apa yang kami sampaikan dan rekomendasikan itulah kerja kami,” kata Moermahadi.

Dia menyampaikan, penghargaan ini didedikasikan untuk lembaga BPK secara keseluruhan. Karena sebagai pimpinan dia tidak bisa bekerja sendiri. Ada banyak jajaran di bawahnya yang turut membantu.

Baca Juga:  ’’Tokcer’’, Baru Satu Bulan Menikah Zaskia Gotik Positif Hamil

Lebih lanjut, Moermahadi menjelaskan, pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada keuangan Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2018 atas dasar 4 kriteria. Yaknu laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan itu sistem pengendalian internalnya sudah sesuai ketentuan pemerintahan.

“Kemudian ketaatan terhadap perundang-undangan, kemudian bukti yang cukup. Untuk empat poin itu yang menjadi kriteria kami,” pungkas Moermahadi.

Editor :Deslina
Sumber: jawapos.com

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – TNI AD menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi (KEP) kepada 2 pejabat utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Mereka yakni Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, dan Pimpinan 1 BPR RI Bidang Pembinaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI, Agung Firman Sampurna.

Acara digelar di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (15/10). Prosesi penyematan penghargaan dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan menengah TNI AD.

Andika mengatakan, penghargaan ini diberikan setelah melalui persetujuan Mabes TNI dan dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 108/TK/Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019, tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi.

“Intinya kami merasa berterima kasih kepada jasa beliau berdua sehingga atas advice, pengawasan, tuntunan beliau, tata kelola laporan keuangan TNI AD sebagai bagian Kemenhan RI tahun 2018, mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian,” kata Andika.

Baca Juga:  Setnov Kembali ke Sukamiskin

Adanya penghargaan ini, diharapkan Andika bisa memacu kinerja 2 pejabat utama BPK ini menjadi lebih baik. Serta kontribusi kepada Kementerian Pertahanan maupun TNI dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang bagus semakin meningkat.

Bekerja Secara Profesional

Sementara itu, Moermahadi mengaku terkejut atas pemberian tanda kehormatan ini. Sebab, dia tidak pernah mengira maupun mengharapkan tanda jasa ini. Dia sebagai Ketua BPK RI hanya berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, dan menjalankan pengawasan kepada setiap lembaga negara.

“Kami bekerja secara profesional. Apa yang kami sampaikan dan rekomendasikan itulah kerja kami,” kata Moermahadi.

Dia menyampaikan, penghargaan ini didedikasikan untuk lembaga BPK secara keseluruhan. Karena sebagai pimpinan dia tidak bisa bekerja sendiri. Ada banyak jajaran di bawahnya yang turut membantu.

Baca Juga:  AS dan Uni Eropa Hentikan Sementara Pemakaian Vaksin Johnson & Johnson

Lebih lanjut, Moermahadi menjelaskan, pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada keuangan Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2018 atas dasar 4 kriteria. Yaknu laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan itu sistem pengendalian internalnya sudah sesuai ketentuan pemerintahan.

“Kemudian ketaatan terhadap perundang-undangan, kemudian bukti yang cukup. Untuk empat poin itu yang menjadi kriteria kami,” pungkas Moermahadi.

Editor :Deslina
Sumber: jawapos.com

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari