JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara (AU) mengalami kecelakaan dan jatuh di Kampar, Riau, Senin (15/6). Pesawat tempur jenis BAe Hawk 209 dengan nomor registrasi TT-0209 itu jatuh sekitar pukul 08.13 WIB.
Insiden tersebut terjadi tak berselang lama setelah sebuah helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat (AD) jatuh di Kendal, Jawa Tengah, pada Sabtu (6/6) lalu. Melihat kedua peristiwa tersebut, anggota Komisi I DPR, Willy Aditya mendorong Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menggelar audit terhadap alutsista yang dimiliki.
Hasil audit itu, lanjut Willy, dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menyetujui tambahan anggaran untuk penyediaan alutsista. “Saya rasa DPR akan menyetujui penambahan anggaran alutsista jika audit komprehensif dilakukan termasuk hasil investigasi terhadap sejumlah kecelakaan alutsista. Jadi, anggaran yang dikeluarkan itu akan punya dasar yang kuat,” ucap politikus Partai Nasdem tersebut.
Willy memperkirakan, masih banyak pesawat dan helikopter jenis BAe Hawk 209 dan MI-17 yang dimiliki TNI. Mengantisipasi kecelakaan serupa terjadi di kemudian hari, menurutnya penting untuk dilakukan audit secara komprehensif.
- Advertisement -
“Maka menemukan penyebab kecelakaan sangat penting dan mendesak. Kalau perlu di-grounded dahulu pesawat dan helikopte dari jenis yang mengalami kecelakaan sampai ada kepastian penyebabnya,” tuturnya.
Dia pun menegaskan, DPR akan mendukung Kemenhan dan TNI meminta pertanggungjawaban dari pabrikan, apabila ditemukan unsur gagal produksi. “Ini penting untuk mendudukan posisi Indonesia sebagai konsumen kritis terhadap produk yang dihasilkan pabrikan. Kalau mereka tidak mau bertanggung jawab ya diganti saja dengan produsen yang lebih bertanggung jawab,” pungkasnya.
- Advertisement -
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara (AU) mengalami kecelakaan dan jatuh di Kampar, Riau, Senin (15/6). Pesawat tempur jenis BAe Hawk 209 dengan nomor registrasi TT-0209 itu jatuh sekitar pukul 08.13 WIB.
Insiden tersebut terjadi tak berselang lama setelah sebuah helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat (AD) jatuh di Kendal, Jawa Tengah, pada Sabtu (6/6) lalu. Melihat kedua peristiwa tersebut, anggota Komisi I DPR, Willy Aditya mendorong Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menggelar audit terhadap alutsista yang dimiliki.
Hasil audit itu, lanjut Willy, dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menyetujui tambahan anggaran untuk penyediaan alutsista. “Saya rasa DPR akan menyetujui penambahan anggaran alutsista jika audit komprehensif dilakukan termasuk hasil investigasi terhadap sejumlah kecelakaan alutsista. Jadi, anggaran yang dikeluarkan itu akan punya dasar yang kuat,” ucap politikus Partai Nasdem tersebut.
Willy memperkirakan, masih banyak pesawat dan helikopter jenis BAe Hawk 209 dan MI-17 yang dimiliki TNI. Mengantisipasi kecelakaan serupa terjadi di kemudian hari, menurutnya penting untuk dilakukan audit secara komprehensif.
“Maka menemukan penyebab kecelakaan sangat penting dan mendesak. Kalau perlu di-grounded dahulu pesawat dan helikopte dari jenis yang mengalami kecelakaan sampai ada kepastian penyebabnya,” tuturnya.
Dia pun menegaskan, DPR akan mendukung Kemenhan dan TNI meminta pertanggungjawaban dari pabrikan, apabila ditemukan unsur gagal produksi. “Ini penting untuk mendudukan posisi Indonesia sebagai konsumen kritis terhadap produk yang dihasilkan pabrikan. Kalau mereka tidak mau bertanggung jawab ya diganti saja dengan produsen yang lebih bertanggung jawab,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
