JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah mulai menertibkan penyaluran tabung gas elpiji bersubsidi atau elpiji 3 Kg. Pertengahan tahun ini, pemerintah berniat mendistribusikan elpiji ini secara tertutup. Sebab, selama ini pemanfaatan elpiji bersubsidi tersebut tidak tepat sasaran.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, dengan diterapkannya penyaluran subsidi elpiji secara tertutup, hanya orang miskin yang mendapat subsidi. Masyarakat kategori mampu tidak bisa lagi menggunakan elpiji 3 Kg.

"Elpiji 3 Kg secara tertutup (penyaluran, red) hanya untuk masyarakat yang berhak. Kita sedang persiapan subsidi langsung kepada masyarakat," jelasnya, Selasa (14/1).

Djoko melanjutkan, menurut rencana, ada beberapa skema untuk penyaluran subsidi tersebut. Di antaranya, menggunakan kartu atau barcode yang terhubung langsung dengan perbankan.

"Kayak Pertamina itu pakai QR code. Nanti yang beli elpiji 3 kilogram langsung terekam. Misalnya, beli tiga tabung Rp100.000, nanti langsung transfer ke rekening. Bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau lebih, ketahuan ini orang miskin atau enggak," paparnya.

Menurut Djoko, penyaluran elpiji 3 Kg yang tepat sasaran akan menghemat anggaran subsidi elpiji 10 hingga 15 persen. Namun, setelah itu, harga elpiji 3 Kg akan menyesuaikan dengan harga pasar seperti elpiji 12 Kg.

"Elpiji 12 kilogram, tinggal dibagi 3 atau 4 saja, nanti kita lihat," tuturnya.

Terkait rencana penyaluran elpiji 3 Kg tersebut, Djoko menyatakan telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Di antaranya, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, serta Kemenko PMK.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan teknis penyaluran yang akan digunakan.

"Berbagai sektor terkait sudah setuju untuk elpiji 3 Kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak," kata dia.

Djoko menguraikan, sejauh ini uji coba ‎penyaluran elpiji telah dilakukan. Kemudian, baru akan diputuskan mekanisme penyaluran subsidi tertutup yang paling tepat. Dia memprediksi, skema baru penyaluran elpiji bersubsidi itu bisa dimulai pada pertengahan tahun ini.

"Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa kita terapkan," urainya.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Mohammad Hidayat menambahkan, sejauh ini kapasitas elpiji 3 Kg yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 6,9 juta ton per tahun. Karena itu, skema penyaluran secara tertutup harus dilakukan sehingga subsidi bisa diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Subsidi tidak pada komoditasnya, tapi lebih pada penerima yang berhak," tambahnya.

Sumber: Jawapos.co
Editor: Rinaldi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah mulai menertibkan penyaluran tabung gas elpiji bersubsidi atau elpiji 3 Kg. Pertengahan tahun ini, pemerintah berniat mendistribusikan elpiji ini secara tertutup. Sebab, selama ini pemanfaatan elpiji bersubsidi tersebut tidak tepat sasaran.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, dengan diterapkannya penyaluran subsidi elpiji secara tertutup, hanya orang miskin yang mendapat subsidi. Masyarakat kategori mampu tidak bisa lagi menggunakan elpiji 3 Kg.

"Elpiji 3 Kg secara tertutup (penyaluran, red) hanya untuk masyarakat yang berhak. Kita sedang persiapan subsidi langsung kepada masyarakat," jelasnya, Selasa (14/1).

Djoko melanjutkan, menurut rencana, ada beberapa skema untuk penyaluran subsidi tersebut. Di antaranya, menggunakan kartu atau barcode yang terhubung langsung dengan perbankan.

"Kayak Pertamina itu pakai QR code. Nanti yang beli elpiji 3 kilogram langsung terekam. Misalnya, beli tiga tabung Rp100.000, nanti langsung transfer ke rekening. Bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau lebih, ketahuan ini orang miskin atau enggak," paparnya.

Menurut Djoko, penyaluran elpiji 3 Kg yang tepat sasaran akan menghemat anggaran subsidi elpiji 10 hingga 15 persen. Namun, setelah itu, harga elpiji 3 Kg akan menyesuaikan dengan harga pasar seperti elpiji 12 Kg.

"Elpiji 12 kilogram, tinggal dibagi 3 atau 4 saja, nanti kita lihat," tuturnya.

Terkait rencana penyaluran elpiji 3 Kg tersebut, Djoko menyatakan telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Di antaranya, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, serta Kemenko PMK.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan teknis penyaluran yang akan digunakan.

"Berbagai sektor terkait sudah setuju untuk elpiji 3 Kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak," kata dia.

Djoko menguraikan, sejauh ini uji coba ‎penyaluran elpiji telah dilakukan. Kemudian, baru akan diputuskan mekanisme penyaluran subsidi tertutup yang paling tepat. Dia memprediksi, skema baru penyaluran elpiji bersubsidi itu bisa dimulai pada pertengahan tahun ini.

"Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa kita terapkan," urainya.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Mohammad Hidayat menambahkan, sejauh ini kapasitas elpiji 3 Kg yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 6,9 juta ton per tahun. Karena itu, skema penyaluran secara tertutup harus dilakukan sehingga subsidi bisa diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Subsidi tidak pada komoditasnya, tapi lebih pada penerima yang berhak," tambahnya.

Sumber: Jawapos.co
Editor: Rinaldi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah mulai menertibkan penyaluran tabung gas elpiji bersubsidi atau elpiji 3 Kg. Pertengahan tahun ini, pemerintah berniat mendistribusikan elpiji ini secara tertutup. Sebab, selama ini pemanfaatan elpiji bersubsidi tersebut tidak tepat sasaran.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, dengan diterapkannya penyaluran subsidi elpiji secara tertutup, hanya orang miskin yang mendapat subsidi. Masyarakat kategori mampu tidak bisa lagi menggunakan elpiji 3 Kg.

"Elpiji 3 Kg secara tertutup (penyaluran, red) hanya untuk masyarakat yang berhak. Kita sedang persiapan subsidi langsung kepada masyarakat," jelasnya, Selasa (14/1).

Djoko melanjutkan, menurut rencana, ada beberapa skema untuk penyaluran subsidi tersebut. Di antaranya, menggunakan kartu atau barcode yang terhubung langsung dengan perbankan.

"Kayak Pertamina itu pakai QR code. Nanti yang beli elpiji 3 kilogram langsung terekam. Misalnya, beli tiga tabung Rp100.000, nanti langsung transfer ke rekening. Bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau lebih, ketahuan ini orang miskin atau enggak," paparnya.

Menurut Djoko, penyaluran elpiji 3 Kg yang tepat sasaran akan menghemat anggaran subsidi elpiji 10 hingga 15 persen. Namun, setelah itu, harga elpiji 3 Kg akan menyesuaikan dengan harga pasar seperti elpiji 12 Kg.

"Elpiji 12 kilogram, tinggal dibagi 3 atau 4 saja, nanti kita lihat," tuturnya.

Terkait rencana penyaluran elpiji 3 Kg tersebut, Djoko menyatakan telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Di antaranya, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, serta Kemenko PMK.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan teknis penyaluran yang akan digunakan.

"Berbagai sektor terkait sudah setuju untuk elpiji 3 Kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak," kata dia.

Djoko menguraikan, sejauh ini uji coba ‎penyaluran elpiji telah dilakukan. Kemudian, baru akan diputuskan mekanisme penyaluran subsidi tertutup yang paling tepat. Dia memprediksi, skema baru penyaluran elpiji bersubsidi itu bisa dimulai pada pertengahan tahun ini.

"Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa kita terapkan," urainya.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Mohammad Hidayat menambahkan, sejauh ini kapasitas elpiji 3 Kg yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 6,9 juta ton per tahun. Karena itu, skema penyaluran secara tertutup harus dilakukan sehingga subsidi bisa diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Subsidi tidak pada komoditasnya, tapi lebih pada penerima yang berhak," tambahnya.

Sumber: Jawapos.co
Editor: Rinaldi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah mulai menertibkan penyaluran tabung gas elpiji bersubsidi atau elpiji 3 Kg. Pertengahan tahun ini, pemerintah berniat mendistribusikan elpiji ini secara tertutup. Sebab, selama ini pemanfaatan elpiji bersubsidi tersebut tidak tepat sasaran.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, dengan diterapkannya penyaluran subsidi elpiji secara tertutup, hanya orang miskin yang mendapat subsidi. Masyarakat kategori mampu tidak bisa lagi menggunakan elpiji 3 Kg.

"Elpiji 3 Kg secara tertutup (penyaluran, red) hanya untuk masyarakat yang berhak. Kita sedang persiapan subsidi langsung kepada masyarakat," jelasnya, Selasa (14/1).

Djoko melanjutkan, menurut rencana, ada beberapa skema untuk penyaluran subsidi tersebut. Di antaranya, menggunakan kartu atau barcode yang terhubung langsung dengan perbankan.

"Kayak Pertamina itu pakai QR code. Nanti yang beli elpiji 3 kilogram langsung terekam. Misalnya, beli tiga tabung Rp100.000, nanti langsung transfer ke rekening. Bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau lebih, ketahuan ini orang miskin atau enggak," paparnya.

Menurut Djoko, penyaluran elpiji 3 Kg yang tepat sasaran akan menghemat anggaran subsidi elpiji 10 hingga 15 persen. Namun, setelah itu, harga elpiji 3 Kg akan menyesuaikan dengan harga pasar seperti elpiji 12 Kg.

"Elpiji 12 kilogram, tinggal dibagi 3 atau 4 saja, nanti kita lihat," tuturnya.

Terkait rencana penyaluran elpiji 3 Kg tersebut, Djoko menyatakan telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Di antaranya, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, serta Kemenko PMK.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan teknis penyaluran yang akan digunakan.

"Berbagai sektor terkait sudah setuju untuk elpiji 3 Kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak," kata dia.

Djoko menguraikan, sejauh ini uji coba ‎penyaluran elpiji telah dilakukan. Kemudian, baru akan diputuskan mekanisme penyaluran subsidi tertutup yang paling tepat. Dia memprediksi, skema baru penyaluran elpiji bersubsidi itu bisa dimulai pada pertengahan tahun ini.

"Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa kita terapkan," urainya.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Mohammad Hidayat menambahkan, sejauh ini kapasitas elpiji 3 Kg yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 6,9 juta ton per tahun. Karena itu, skema penyaluran secara tertutup harus dilakukan sehingga subsidi bisa diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Subsidi tidak pada komoditasnya, tapi lebih pada penerima yang berhak," tambahnya.

Sumber: Jawapos.co
Editor: Rinaldi