PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) menjadi salah satu program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada APBD 2021 ini. Meski agak sedikit terlambat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memastikan pembangunan 1.621 RLH bakal segera direalisasikan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan, Senin (12/7).

Penegasan itu disampaikan dia, berkenaan dengan terancamnya pelaksanaan RLH karena adanya perubahan regulasi sesuai dengan visi-misi Gubernur Riau. Tapi kini program RLH harus tetap terlaksana.

“Setelah kami melakukan beberapa kali pertemuan, Alhamdulillah sudah tidak ada masalah dan ini akan tetap terlaksana di tahun ini sebayak 1.621 unit," ujar Parisman.

Parisman membenarkan jika program RLH belum ada progres sama sekali atau masih nol persen. Hal itu disebabkan kurang tanggapnya OPD terkait dalam merespons regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana adanya perubahan regulasi pengadaan RLH terbaru yakni harus melalui pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

"Beberapa pekan lalu, kami membentuk tim percepatan program RLH. Karena kami khawatir program ini tidak terlaksana. Kami undang semua untuk hearing mulai dari Dinas PUPR Riau, Dinas PUPR kabupaten/kota, BPKAD, Bappeda, dan Pemprov Riau. Dan dilanjutkan lagi pertemuan dengan Sekdaprov. Setelah melalui beberapa kali pertemuan kami akhirnya menemukan solusi," ujarnya.

Parisman meminta masyarakat tidak khawatir. Sebab, bagi calon penerima yang sudah terverifikasi akan segera dibangunkan RLH dengan anggaran pada kisaran Rp60-70 juta per unit.

"Anggaran bervariasi ada yang Rp60 juta, Rp65 juta dan Rp70 juta tergantung daerah. Kalau tidak salah, Kabupaten Indragiri Hilir itu senilai Rp70 juta. Karena jarak yang membuat berbeda dan lokasinya agak berat. Ada yang melalui sungai sehingga biaya bahan lebih tinggi," sambungnya.

Parisman memastikan, calon penerima program RLH tepat sasaran karena konsultan dan tim verifikasi sudah melakukan kroscek langsung ke lokasi penerima program. Sebab, pihaknya juga telah melakukan verifikasi serta validasi penerima. Termasuk juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi penerima RLH.(adv/nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) menjadi salah satu program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada APBD 2021 ini. Meski agak sedikit terlambat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memastikan pembangunan 1.621 RLH bakal segera direalisasikan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan, Senin (12/7).

Penegasan itu disampaikan dia, berkenaan dengan terancamnya pelaksanaan RLH karena adanya perubahan regulasi sesuai dengan visi-misi Gubernur Riau. Tapi kini program RLH harus tetap terlaksana.

“Setelah kami melakukan beberapa kali pertemuan, Alhamdulillah sudah tidak ada masalah dan ini akan tetap terlaksana di tahun ini sebayak 1.621 unit," ujar Parisman.

Parisman membenarkan jika program RLH belum ada progres sama sekali atau masih nol persen. Hal itu disebabkan kurang tanggapnya OPD terkait dalam merespons regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana adanya perubahan regulasi pengadaan RLH terbaru yakni harus melalui pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

"Beberapa pekan lalu, kami membentuk tim percepatan program RLH. Karena kami khawatir program ini tidak terlaksana. Kami undang semua untuk hearing mulai dari Dinas PUPR Riau, Dinas PUPR kabupaten/kota, BPKAD, Bappeda, dan Pemprov Riau. Dan dilanjutkan lagi pertemuan dengan Sekdaprov. Setelah melalui beberapa kali pertemuan kami akhirnya menemukan solusi," ujarnya.

Parisman meminta masyarakat tidak khawatir. Sebab, bagi calon penerima yang sudah terverifikasi akan segera dibangunkan RLH dengan anggaran pada kisaran Rp60-70 juta per unit.

"Anggaran bervariasi ada yang Rp60 juta, Rp65 juta dan Rp70 juta tergantung daerah. Kalau tidak salah, Kabupaten Indragiri Hilir itu senilai Rp70 juta. Karena jarak yang membuat berbeda dan lokasinya agak berat. Ada yang melalui sungai sehingga biaya bahan lebih tinggi," sambungnya.

Parisman memastikan, calon penerima program RLH tepat sasaran karena konsultan dan tim verifikasi sudah melakukan kroscek langsung ke lokasi penerima program. Sebab, pihaknya juga telah melakukan verifikasi serta validasi penerima. Termasuk juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi penerima RLH.(adv/nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) menjadi salah satu program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada APBD 2021 ini. Meski agak sedikit terlambat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memastikan pembangunan 1.621 RLH bakal segera direalisasikan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan, Senin (12/7).

Penegasan itu disampaikan dia, berkenaan dengan terancamnya pelaksanaan RLH karena adanya perubahan regulasi sesuai dengan visi-misi Gubernur Riau. Tapi kini program RLH harus tetap terlaksana.

“Setelah kami melakukan beberapa kali pertemuan, Alhamdulillah sudah tidak ada masalah dan ini akan tetap terlaksana di tahun ini sebayak 1.621 unit," ujar Parisman.

Parisman membenarkan jika program RLH belum ada progres sama sekali atau masih nol persen. Hal itu disebabkan kurang tanggapnya OPD terkait dalam merespons regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana adanya perubahan regulasi pengadaan RLH terbaru yakni harus melalui pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

"Beberapa pekan lalu, kami membentuk tim percepatan program RLH. Karena kami khawatir program ini tidak terlaksana. Kami undang semua untuk hearing mulai dari Dinas PUPR Riau, Dinas PUPR kabupaten/kota, BPKAD, Bappeda, dan Pemprov Riau. Dan dilanjutkan lagi pertemuan dengan Sekdaprov. Setelah melalui beberapa kali pertemuan kami akhirnya menemukan solusi," ujarnya.

Parisman meminta masyarakat tidak khawatir. Sebab, bagi calon penerima yang sudah terverifikasi akan segera dibangunkan RLH dengan anggaran pada kisaran Rp60-70 juta per unit.

"Anggaran bervariasi ada yang Rp60 juta, Rp65 juta dan Rp70 juta tergantung daerah. Kalau tidak salah, Kabupaten Indragiri Hilir itu senilai Rp70 juta. Karena jarak yang membuat berbeda dan lokasinya agak berat. Ada yang melalui sungai sehingga biaya bahan lebih tinggi," sambungnya.

Parisman memastikan, calon penerima program RLH tepat sasaran karena konsultan dan tim verifikasi sudah melakukan kroscek langsung ke lokasi penerima program. Sebab, pihaknya juga telah melakukan verifikasi serta validasi penerima. Termasuk juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi penerima RLH.(adv/nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) menjadi salah satu program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada APBD 2021 ini. Meski agak sedikit terlambat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memastikan pembangunan 1.621 RLH bakal segera direalisasikan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan, Senin (12/7).

Penegasan itu disampaikan dia, berkenaan dengan terancamnya pelaksanaan RLH karena adanya perubahan regulasi sesuai dengan visi-misi Gubernur Riau. Tapi kini program RLH harus tetap terlaksana.

“Setelah kami melakukan beberapa kali pertemuan, Alhamdulillah sudah tidak ada masalah dan ini akan tetap terlaksana di tahun ini sebayak 1.621 unit," ujar Parisman.

Parisman membenarkan jika program RLH belum ada progres sama sekali atau masih nol persen. Hal itu disebabkan kurang tanggapnya OPD terkait dalam merespons regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana adanya perubahan regulasi pengadaan RLH terbaru yakni harus melalui pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

"Beberapa pekan lalu, kami membentuk tim percepatan program RLH. Karena kami khawatir program ini tidak terlaksana. Kami undang semua untuk hearing mulai dari Dinas PUPR Riau, Dinas PUPR kabupaten/kota, BPKAD, Bappeda, dan Pemprov Riau. Dan dilanjutkan lagi pertemuan dengan Sekdaprov. Setelah melalui beberapa kali pertemuan kami akhirnya menemukan solusi," ujarnya.

Parisman meminta masyarakat tidak khawatir. Sebab, bagi calon penerima yang sudah terverifikasi akan segera dibangunkan RLH dengan anggaran pada kisaran Rp60-70 juta per unit.

"Anggaran bervariasi ada yang Rp60 juta, Rp65 juta dan Rp70 juta tergantung daerah. Kalau tidak salah, Kabupaten Indragiri Hilir itu senilai Rp70 juta. Karena jarak yang membuat berbeda dan lokasinya agak berat. Ada yang melalui sungai sehingga biaya bahan lebih tinggi," sambungnya.

Parisman memastikan, calon penerima program RLH tepat sasaran karena konsultan dan tim verifikasi sudah melakukan kroscek langsung ke lokasi penerima program. Sebab, pihaknya juga telah melakukan verifikasi serta validasi penerima. Termasuk juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi penerima RLH.(adv/nda)