BANGKINANG (RIAUPOS.CO) — Belasan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Kampar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kampar pada Rabu (12/2) siang.
Dalam aksinya, mahasiswa mengedepankan momen satu tahun kepemimpinan Catur Sugeng Susanto sebagai Bupati Kampar. Dalam aksinya, lewat orasi dan spanduk, mahasiswa memberikan rapor merah pada kinerja bupati.
- Advertisement -
Ketua KAMMI Kampar M Ikhwansyah dalam orasi menyampaikan, setidaknya tujuh poin yang memperkuat argumen Catur mendapatkan rapor merah. Salah poin yang mereka tekankan adalah ketidakmampuan Pemkab Kampar menyediakan bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu.
"APBD Kampar sudah besar. Tahun 2020 sebesar Rp2,5 triliun. Untuk itu kami minta agar Bupati Kampar menganggarkan bantuan beasiswa berprestasi untuk kalangan tidak mampu," sebut Ikhwansyah.
- Advertisement -
Program beasiswa ini sendiri menurut para pengunjuk rasa merupakan salah satu janji yang pernah dilontarkan dalam kampanye Azis Zaenal-Catur Sugeng Susanto. Hal ini, menurut Ikhwansyah pula, juga sesuai dengan UU Nomor 20/2003 pasal 12.
Selain soal beasiswa, mahasiswa juag menyinggung soal kekosongan kursi Wakil Bupati Kampar. Bahkan mahasiswa membuat spanduk cukup besar bertuliskan 'Bupati Jomblo, Butuh Wakil.' Indikator lain rapor merah bupati ini menurut mahasiswa adalah gagalnya tercapai visi dan misi untuk mewujudkan Kampar Maju dan Sejahtera melalui program 3i.
Mahasiswa juga mengutip data yang menurut mereka dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa 69,32 persen kepala keluarga di Kampar hidup di bawah kemiskinan. Pembangunan yang tidak merata dan lemahnya bupati dalam pemberantasan korupsi juga disebut-sebut mahasiswa menjadi pemicu mereka memberi bupati rapor merah.
Namun sayangnya, aksi pemberian rapor merah tidak terjadi sama sekali. Karena Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto yang ingin mereka temui tak kunjung muncul. Mahasiswa menolak memberikan pengeras suara kepada Staf Ahli Bupati Azwan yang menerima aksi unjuk rasa. "Bupati tidak berada di tempat, sedang dinas di luar daerah," sebut Azwan.(end)
BANGKINANG (RIAUPOS.CO) — Belasan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Kampar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kampar pada Rabu (12/2) siang.
Dalam aksinya, mahasiswa mengedepankan momen satu tahun kepemimpinan Catur Sugeng Susanto sebagai Bupati Kampar. Dalam aksinya, lewat orasi dan spanduk, mahasiswa memberikan rapor merah pada kinerja bupati.
Ketua KAMMI Kampar M Ikhwansyah dalam orasi menyampaikan, setidaknya tujuh poin yang memperkuat argumen Catur mendapatkan rapor merah. Salah poin yang mereka tekankan adalah ketidakmampuan Pemkab Kampar menyediakan bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu.
"APBD Kampar sudah besar. Tahun 2020 sebesar Rp2,5 triliun. Untuk itu kami minta agar Bupati Kampar menganggarkan bantuan beasiswa berprestasi untuk kalangan tidak mampu," sebut Ikhwansyah.
Program beasiswa ini sendiri menurut para pengunjuk rasa merupakan salah satu janji yang pernah dilontarkan dalam kampanye Azis Zaenal-Catur Sugeng Susanto. Hal ini, menurut Ikhwansyah pula, juga sesuai dengan UU Nomor 20/2003 pasal 12.
Selain soal beasiswa, mahasiswa juag menyinggung soal kekosongan kursi Wakil Bupati Kampar. Bahkan mahasiswa membuat spanduk cukup besar bertuliskan 'Bupati Jomblo, Butuh Wakil.' Indikator lain rapor merah bupati ini menurut mahasiswa adalah gagalnya tercapai visi dan misi untuk mewujudkan Kampar Maju dan Sejahtera melalui program 3i.
Mahasiswa juga mengutip data yang menurut mereka dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa 69,32 persen kepala keluarga di Kampar hidup di bawah kemiskinan. Pembangunan yang tidak merata dan lemahnya bupati dalam pemberantasan korupsi juga disebut-sebut mahasiswa menjadi pemicu mereka memberi bupati rapor merah.
Namun sayangnya, aksi pemberian rapor merah tidak terjadi sama sekali. Karena Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto yang ingin mereka temui tak kunjung muncul. Mahasiswa menolak memberikan pengeras suara kepada Staf Ahli Bupati Azwan yang menerima aksi unjuk rasa. "Bupati tidak berada di tempat, sedang dinas di luar daerah," sebut Azwan.(end)
