TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) — Persoalan pelayanan kesehatan di sejumlah Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Kuantan Singingi terus disorot anggota DPRD Kuansing, Jefri Antoni ST. Ia menyarankan agar Pemkab Kuansing peduli terhadap persoalan kesehatan masyarakat ini.
"Namun yang tidak kala penting pemerintah harus respek dan tanggap terhadap isu-isu dan persoalan yang berkembang saat ini. Seperti soal mandeknya pelayanan kesehatan," saran Ketua Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kuansing, Jefri Antoni ST, kepada Riau Pos, Ahad (10/11) kemarin.
Ada sejumlah persoalan yang dialami para tenaga kesehatan di Kuansing saat ini. Jefri mencontohkan, masalah gaji para bidan, perawat. Dan tidak jelasnya status mereka. Dan begitupula dengan status dokter. Ia mendesak agar persoalan itu menjadi perhatian serius pemerintah.
"Mereka yang tidak pegawai ini tak digaji. Kalaupun dapat duit, itu palingan satu bulan itu hanya berkisar Rp200 hingga Rp300 ribu. Ini miris sekali. Dan saya lihat, pemerintah tutup mata. Dan ini harus jadi perhatian bersama," desak Jefri Antoni.
Terhadap persoalan ini, Politisi Demokrat ini juga menyarankan agar semua pihak terkait menaruh kepeduliaan terhadap mereka. Dengan diberikannya gaji yang layak.
"Harusnya ini jadi perhatian. Karena di satu sisi, petugas kesehatan kita memaksanya untuk bekerja maksimal. Di lain sisi, status mereka tidak jelas. Tak digaji. Mereka hanya melayani suka rela. Dan itu kondisinya," ungkap Jefri Antoni.
Sebelumnya, Wabup Kuansing H Halim yang dikonfirmasi soal ini, Ahad kemarin, menyarankan agar persoalan itu ditanyakan langsung ke bupati. "Mestinya tanya sama pak bupati. Coba langsung tanya pak bupati ya. Biar pak bupati yang langsung menegur kadisnya," sarannya.(jps)
TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) — Persoalan pelayanan kesehatan di sejumlah Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Kuantan Singingi terus disorot anggota DPRD Kuansing, Jefri Antoni ST. Ia menyarankan agar Pemkab Kuansing peduli terhadap persoalan kesehatan masyarakat ini.
"Namun yang tidak kala penting pemerintah harus respek dan tanggap terhadap isu-isu dan persoalan yang berkembang saat ini. Seperti soal mandeknya pelayanan kesehatan," saran Ketua Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kuansing, Jefri Antoni ST, kepada Riau Pos, Ahad (10/11) kemarin.
Ada sejumlah persoalan yang dialami para tenaga kesehatan di Kuansing saat ini. Jefri mencontohkan, masalah gaji para bidan, perawat. Dan tidak jelasnya status mereka. Dan begitupula dengan status dokter. Ia mendesak agar persoalan itu menjadi perhatian serius pemerintah.
"Mereka yang tidak pegawai ini tak digaji. Kalaupun dapat duit, itu palingan satu bulan itu hanya berkisar Rp200 hingga Rp300 ribu. Ini miris sekali. Dan saya lihat, pemerintah tutup mata. Dan ini harus jadi perhatian bersama," desak Jefri Antoni.
Terhadap persoalan ini, Politisi Demokrat ini juga menyarankan agar semua pihak terkait menaruh kepeduliaan terhadap mereka. Dengan diberikannya gaji yang layak.
"Harusnya ini jadi perhatian. Karena di satu sisi, petugas kesehatan kita memaksanya untuk bekerja maksimal. Di lain sisi, status mereka tidak jelas. Tak digaji. Mereka hanya melayani suka rela. Dan itu kondisinya," ungkap Jefri Antoni.
Sebelumnya, Wabup Kuansing H Halim yang dikonfirmasi soal ini, Ahad kemarin, menyarankan agar persoalan itu ditanyakan langsung ke bupati. "Mestinya tanya sama pak bupati. Coba langsung tanya pak bupati ya. Biar pak bupati yang langsung menegur kadisnya," sarannya.(jps)
