PEKANBARU (RIAUPOS) — Ketua DPRD Riau Indra Gunawan mengaku kesal dengan sejumlah perusahaan di Riau. Pasalnya, ada 1,1 juta hektare lahan perkebunan yang sama sekali tidak terdata di Pemerintah Provinsi Riau. Artinya ada potensi pendapatan yang hilang di sana. Terutama dari sektor pajak. Maka dari itu, dirinya memastikan bakal membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ini data yang betul dan akurat. Dari 2,5 juta lahan di Riau, yang terdata itu baru 1,4 juta. Yang 1,1 juta hektare itu ke mana? Kami minta tim pansus yang akan dibentuk nanti membuat perhitungan bagaimana asumsi pajaknya?” katanya kepada Riau Pos, Senin (11/11).
Lebih jauh disampaikan dia, adapun perusahaan yang melanggar diduga merupakan perusahaan luar. Termasuk yang paling banyak adalah perusahaan asal Negeri Jiran, Malaysia. Maka dari itu ia mengecam negara tetangga karena ada banyak perusahaan swasta berbendera Malaysia tidak patuh terhadap aturan.
Indra Gunawan
- Advertisement -
"Ini banyak perusahaan Malaysia. Harus tahu dia (Pemerintah Malaysia, red). Untuk mencari nafkah di Bumi Lancang Kuning ini harus jelas pajaknya terhadap daerah Riau," tegasnya.
Menurut dia, Pemprov Riau sendiri sangat dirugikan akibat persoalan ini. Karena alam yang digarap di Riau sama sekali tidak menguntungkan daerah.
- Advertisement -
Saat ditanya bagaimana dengan hasil rekomendasi Pansus Monitoring DPRD Riau yang lama, mengingat sebeumnya DPRD juga telah membuat pansus serupa, legislator asal Bengkalis itu menegaskan pansus yang baru akan membatalkan pansus yang lama.
Kemudian memuat agenda kerja yang lebih komprehensif. Mulai dari legalitas perkebunan perusahaan, potensi pajak, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan. "Segera nanti akan saya sampaikan ke komisi terkait ini agar dibentuk pansus dalam waktu dekat," tambahnya.(ADV)
PEKANBARU (RIAUPOS) — Ketua DPRD Riau Indra Gunawan mengaku kesal dengan sejumlah perusahaan di Riau. Pasalnya, ada 1,1 juta hektare lahan perkebunan yang sama sekali tidak terdata di Pemerintah Provinsi Riau. Artinya ada potensi pendapatan yang hilang di sana. Terutama dari sektor pajak. Maka dari itu, dirinya memastikan bakal membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ini data yang betul dan akurat. Dari 2,5 juta lahan di Riau, yang terdata itu baru 1,4 juta. Yang 1,1 juta hektare itu ke mana? Kami minta tim pansus yang akan dibentuk nanti membuat perhitungan bagaimana asumsi pajaknya?” katanya kepada Riau Pos, Senin (11/11).
Lebih jauh disampaikan dia, adapun perusahaan yang melanggar diduga merupakan perusahaan luar. Termasuk yang paling banyak adalah perusahaan asal Negeri Jiran, Malaysia. Maka dari itu ia mengecam negara tetangga karena ada banyak perusahaan swasta berbendera Malaysia tidak patuh terhadap aturan.
Indra Gunawan
"Ini banyak perusahaan Malaysia. Harus tahu dia (Pemerintah Malaysia, red). Untuk mencari nafkah di Bumi Lancang Kuning ini harus jelas pajaknya terhadap daerah Riau," tegasnya.
Menurut dia, Pemprov Riau sendiri sangat dirugikan akibat persoalan ini. Karena alam yang digarap di Riau sama sekali tidak menguntungkan daerah.
Saat ditanya bagaimana dengan hasil rekomendasi Pansus Monitoring DPRD Riau yang lama, mengingat sebeumnya DPRD juga telah membuat pansus serupa, legislator asal Bengkalis itu menegaskan pansus yang baru akan membatalkan pansus yang lama.
Kemudian memuat agenda kerja yang lebih komprehensif. Mulai dari legalitas perkebunan perusahaan, potensi pajak, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan. "Segera nanti akan saya sampaikan ke komisi terkait ini agar dibentuk pansus dalam waktu dekat," tambahnya.(ADV)
