JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti mengungkapkan adanya kartel pada saat dia menjabat dalam kabinet pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sektor kelautan dan perikanan. Hal itu terjadi ketika dirinya merapikan adiministrasi kapal ikan dalam negeri bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melihat potensi pajak kapal.
Akan tetapi, pada saat melakukan pendataan kapal, dirinya menemukan adanya sekitar 5.000 kapal terdaftar berukuran 100 gross ton (GT) lebih. Bahkan, kapal-kapal tersebut hanya dimiliki oleh 8 perusahaan. "Di sini ada kartel besar yang menguasai sumber daya laut kita," tutur Susi dalam webminar, Jumat (12/6).
Bahkan, kapal-kapal tersebut juga tidak membayar pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sesuai. Kejadian tersebut terjadi ketika dirinya bertanya kepada pemilik kapal terkait jumlah kapal yang beroperasi di Indonesia. "Saya tanya, punya kapal berapa? Dia jawab mungkin dua," ujar dia.
Kala itu, dia pun geram atas pernyataan pemilik kapal tersebut. Pasalnya, bagaimana mungkin kapal ratusan GT yang panjangnya 20 meter tidak dia ingat jumlahnya. "Sampai Bu Sri bilang kita sawat (lempar) aja pakai sepatu, saya juga mau lempar pakai sepatu highheel," terang Susi.
Setelah itu, usai melakukan pendataan ulang untuk pajak kapal, penerimaan negara naik dari awalnya Rp300 miliar menjadi Rp1,8 triliun di Pelabuhan Muara Baru. Namun, hal itu bisa saja lebih besar apabila pengusaha lebih jujur dalam melaporkan hasil tangkapannya. "Pajak itu Rp25 triliun yang bisa dipetik Bu Sri Mulyani kalau kita benar mencatat hasil tangkapannya, regulated ini penting untuk menjaga keberlanjutan tadi," tegasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti mengungkapkan adanya kartel pada saat dia menjabat dalam kabinet pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sektor kelautan dan perikanan. Hal itu terjadi ketika dirinya merapikan adiministrasi kapal ikan dalam negeri bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melihat potensi pajak kapal.
Akan tetapi, pada saat melakukan pendataan kapal, dirinya menemukan adanya sekitar 5.000 kapal terdaftar berukuran 100 gross ton (GT) lebih. Bahkan, kapal-kapal tersebut hanya dimiliki oleh 8 perusahaan. "Di sini ada kartel besar yang menguasai sumber daya laut kita," tutur Susi dalam webminar, Jumat (12/6).
- Advertisement -
Bahkan, kapal-kapal tersebut juga tidak membayar pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sesuai. Kejadian tersebut terjadi ketika dirinya bertanya kepada pemilik kapal terkait jumlah kapal yang beroperasi di Indonesia. "Saya tanya, punya kapal berapa? Dia jawab mungkin dua," ujar dia.
Kala itu, dia pun geram atas pernyataan pemilik kapal tersebut. Pasalnya, bagaimana mungkin kapal ratusan GT yang panjangnya 20 meter tidak dia ingat jumlahnya. "Sampai Bu Sri bilang kita sawat (lempar) aja pakai sepatu, saya juga mau lempar pakai sepatu highheel," terang Susi.
- Advertisement -
Setelah itu, usai melakukan pendataan ulang untuk pajak kapal, penerimaan negara naik dari awalnya Rp300 miliar menjadi Rp1,8 triliun di Pelabuhan Muara Baru. Namun, hal itu bisa saja lebih besar apabila pengusaha lebih jujur dalam melaporkan hasil tangkapannya. "Pajak itu Rp25 triliun yang bisa dipetik Bu Sri Mulyani kalau kita benar mencatat hasil tangkapannya, regulated ini penting untuk menjaga keberlanjutan tadi," tegasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
