RENGAT (RIAUPOS.CO) – DPRD Indragiri Hulu (Inhu) melalui tujuh fraksi sampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan RAPBD 2021. Dari fraksi yang ada, lebih banyak menyorot infrastruktur dan pembangunan Pasar Sri Gading Air Molek.
Bahkan ada diantara fraksi, juga banyak menyayangkan lambannya penyampaian KUA PPAS RAPBD Perubahan 2021 ke DPRD. Sehingga tidak ada waktu bagi DPRD Inhu untuk melakukan pembahasan.
Pandangan fraksi ini sebagai tindak lanjut atas rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD 2022, Selasa (9/11). Paripurna pandangan umum tujuh fraksi ini, dipimpin Wakil Ketua II H Suwardi Ritonga SE didampingi Wakil Ketua I Masyrullah SP. Sementara pihak eksekutif dihadiri Wakil Bupati Inhu Drs H Junaidi Rachmat MSi.
Dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Inhu itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangan umum. Pandangan umum Fraksi PKB disampaikan oleh Ir H Adek Candra MSi.
"Infrastruktur jalan menjadi masalah klasik di kabupaten ini. Dimana infrastruktur jalan belum terselesaikan dan berdampak fatal kepada sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan, administrasi dan pelayanan," ujar Adek Candra, Rabu (10/11).
Infrastruktur jalan itu tidak saja untuk jalan dengan status kabupaten tetapi juga pada jalan provinsi. Untuk jalan provinsi yakni Simpang Japura – Peranap, Jalan Napal, Jalan Batang Cenaku. Kemudian untuk jalan kabupaten yakni Jalan Lubuk Batu Jaya, Jalan Batang Peranap dan sejumlah titik lainnya.
Atas kondisi infrastruktur jalan ini, Pemkab Inhu hendaknya dapat mencari solusi agar hal ini tidak dikeluhkan masyarakat. "Infrastruktur jalan merupakan urat nadi untuk semua sektor," ungkap.
Kemudian untuk pembangunan Pasar Sri Gading Air Molek di Kecamatan Pasir Penyu, juga menjadi sorotan sejumlah fraksi. Seperti disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Golkar.
Sejumlah fraksi menanyakan keseriusan Pemkab Inhu. Karena pasca Pasar Sri Gading Air Molek terbakar pada 2013 lalu, tidak kunjung dibangun. "Pasar Sri Gading Air Molek juga sebagai salah satu sektor perekonomian bagi masyarakat," sebut Ketua Fraksi PKS Muhammad Syafaat SHI.
Selanjutnya yang menjadi sorotan fraksi yakni tentang keterlambatan penyampaian KUA PPAS RAPBD Perubahan 2021. Sehingga tidak ada waktu pembahasan di dewan. Sorotan ini disampaikan Fraksi Gabungan Amanat Demokrat Persatuan Indonesia, Fraksi Demokrat Karya Nurani Persatuan dan lainnya.
Sementara itu, jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi yang disampaikan Wakil Bupati Inhu Drs H Junaidi Rachmat MSi bahwa, untuk jalan kewenangan Provinsi Riau di Kabupaten Inhu sudah dilakukan komunikasi dengan Pemprov Riau. "Bappeda Inhu sudah melakukan ekpos di Bappeda Litbang Provinsi Riau terkait kondisi ruas jalan provinsi yang berada di Kabupaten Inhu untuk peningkatan/pemeliharaan," ucapnya.
Sedangkan untuk jalan di Kecamatan Batang Cenaku, Rakit Kulim, Batang Peranap dan lainnya Pemerintah Daerah sudah mengusulkan ke DAK. Kemudian untuk pengaman tebing Sungai Indragiri yang lonsor yang sudah memakan badan jalan kabupaten di sejumlah titik sudah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera III tentang kondisi lonsor/abrasi Sungai Indragiri.(kas)
