PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu sempat menyampaikan wacana kenaikan biaya ibadah haji pada tahun 2021. Wacana itu disampaikan dia saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR RI.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Pemerintah DPP Association of Indonesia Tour and Travel Agency (Asita) Dede Firmansyah mengharapkan pemerintah membantu masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji, dengan memberikan subsidi untuk biaya tambahan ini.
Menurut Dede, di masa pandemi ini, perekonomian masyarakat belum pulih sepenuhnya. Ia mengungkapkan, jika biaya haji naik bukan tidak mungkin akan banyak masyarakat menengah ke bawah yang batal naik haji tahun ini.
“Orang-orang mengumpulkam duit, jual tanah, jual sapi, tak kebayang. Sudah Covid, tak dapat apa-apa, ditambah naiknya biaya haji, kasihan sekali. Mereka yang ikut haji reguler ini mayoritas menengah ke bawah,” katanya, Sabtu (10/4).
Dede menjelaskan, pemerintah dinilai harus membantu mensubsidi biaya tambahan haji tersebut. “Kalau bisa disubsidi kenapa enggak. Pemerintah bisa mengupayakan alokasi dana buat yang haji, karena ini memang sangat minim,” ujarnya.
Untuk diketahui, BPKH dalam paparannya menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari kisaran Rp35 juta menjadi Rp44 juta dengan kalkulasi pembengkakan biaya untuk menopang pos kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Menurut Dede, angka tersebut sangat berat bagi orang-orang yang kurang mampu. Ia mengharapkan pemerintah mengalokasikan dana untuk mengatasi pembengkakan biaya ini. Ia juga mengharapkan keberpihakan DPR RI untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji.(anf)
