PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Kementerian Perhubungan melalui Direkorat Jenderal Perhubungan Darat merencanakan program pengembangan sarana angkutan umum massal (SAUM) berbasis jalan di kawasan perkotaan. Untuk penerapannya, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama 11 kepala daerah lain se-Indonesia bersepakat menandatangani memorandum of understanding (MoU).
Pengembangan SAUM ini memakai skema pembelian layanan (buy the service), pada lim kota percontohan yaitu Medan, Palembang, Surakarta, Yogyakarta dan Denpasar. Serta operasional bantuan bus rapid transit (BRT) untuk mendorong pengembangan angkutan massal pada empat pemerintah daerah seperti Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung, Kota Palembang, dan Kota Pekanbaru.
Wako Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersalaman dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi usai penandatanganan MoU.
Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengundang Gubernur dan Wali Kota yang terkait untuk hadir pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) program pengembangan angkutan massal berbasis Jalan BRT.
Penandatangan nota kesepahaman perencanaan pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta, Jumat (6/12).
"Alhamdulillah dengan kesungguhan Pemerintah Kota Pekanbaru mengembangkan dan melakukan pembenahan angkutan di perkotaan, ini berbuah manis. Dipastikan, Kota Pekanbaru akan menjadi pilot project dan menjadi satu dari beberapa kota lainnya menjadi program percontohan untuk program buy the service," kata Wako Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT usai penandatanganan MoU didampingi Kadis Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso, dan Kabag Humas Kota Pekanbaru Masirba H Sulaiman.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi memberikan sambutan.
Firdaus sendiri, berkomitmen untuk mewujudkan program nasional tersebut dengan baik. Terlebih Kota Pekanbaru menjadi satu dari beberapa kota lainnya yang ditunjuk secara langsung oleh Kemenhub. "Untuk itu kita siap mewujudkan angkutan transportasi massal pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan, dengan skema pembelian layanan," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi mengatakan, Kemenhub RI akan memberikan bantuan kepada program pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan.
Bantuan yang dicanangkan pada rapat koordinasi urban transport yang dilaksanakan pada Februari 2019 di Kemenko Maritim. "Urgensinya pembenahan transportasi merupakan hal yang mendorong terlaksananya pilot project, sehingga intervensi pemerintah pusat harus dilakukan," ujar Budi.(adv/ali)
