JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Cina  melakukan klaim sepihak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna. Salah satu cara pemerintah agar pengklaiman tersebut tidak terjadi adalah dengan mengirimkan kapal-kapal penangkap ikan ke Natuna.

“Ya mereka harus mengisi armada-armada kapal laut berbendera Indonesia, nelayan Indonesia di sana (Natuna), penuhi lah ZEE Indonesia dengan kapal-kapal Indonesia sehingga orang juga tau kalau itu (Natuna) ada yang punya,” ujar Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan di kantornya, Kamis (9/1).

Maka dari itu kapal para nelayan Indonesia harus melaut dan menangkap ikan di perairan tersebut. Saat ini, pemerintah juga akan melakukan pengiriman 120 kapal dari pantai utara (Pantura) Jawa untuk melaut di Natuna.

"Jawa Tengah itu sudah menyanggupi akan mengirimkan 120 kapal ke Natuna, nelayan-nelayan kita harus memanfaatkan sumber daya di sana," kata Ketua Dewan Pakar KNTI Alan F. Karopitan.

Alan menyebut saat ini terdapat kekosongan sekitar 540 kapal di Natuna. Dengan begitu, pemerintah harus mengisi kekosongan itu dengan mengarahkan para nelayan yang dekat dengan WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) 711 tersebut.

"Kalau ada yang diarahkan kesana sudah bagus. Dari segi izin sebetulnya memungkinkan, karena boleh menangkap ikan di wilayah WPP yang berdekatan, misalnya perairan Laut Jawa (WPP-NRI 712) dan Natuna kan dekat, boleh aja, laut Natuna dan Selat Malaka (WPP-NRI 571) kan juga masih dekat," tambah Alan.

Dani juga menyampaikan, salah satu alasan perairan Natuna masih kekurangan pelayanan di karenakan dalam 5 tahun terkahir pemerintah memperketat perizinan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.

"Menurut saya, belajar dari pengalaman ini, penting agar pemerintah mulai coba melihat perairan di ZEE itu mendorong kapal-kapal besar menangkap di sana, itu menjawab konflik perebutan wilayah," ujarnya.

Apabila para nelayan dialihkan ke perairan Natuna, hal itu disebut dapat mempertegas bahwa kawasan tersebut berada dibawah kedaulatan Indonesia.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Cina  melakukan klaim sepihak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna. Salah satu cara pemerintah agar pengklaiman tersebut tidak terjadi adalah dengan mengirimkan kapal-kapal penangkap ikan ke Natuna.

“Ya mereka harus mengisi armada-armada kapal laut berbendera Indonesia, nelayan Indonesia di sana (Natuna), penuhi lah ZEE Indonesia dengan kapal-kapal Indonesia sehingga orang juga tau kalau itu (Natuna) ada yang punya,” ujar Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan di kantornya, Kamis (9/1).

Maka dari itu kapal para nelayan Indonesia harus melaut dan menangkap ikan di perairan tersebut. Saat ini, pemerintah juga akan melakukan pengiriman 120 kapal dari pantai utara (Pantura) Jawa untuk melaut di Natuna.

"Jawa Tengah itu sudah menyanggupi akan mengirimkan 120 kapal ke Natuna, nelayan-nelayan kita harus memanfaatkan sumber daya di sana," kata Ketua Dewan Pakar KNTI Alan F. Karopitan.

Alan menyebut saat ini terdapat kekosongan sekitar 540 kapal di Natuna. Dengan begitu, pemerintah harus mengisi kekosongan itu dengan mengarahkan para nelayan yang dekat dengan WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) 711 tersebut.

"Kalau ada yang diarahkan kesana sudah bagus. Dari segi izin sebetulnya memungkinkan, karena boleh menangkap ikan di wilayah WPP yang berdekatan, misalnya perairan Laut Jawa (WPP-NRI 712) dan Natuna kan dekat, boleh aja, laut Natuna dan Selat Malaka (WPP-NRI 571) kan juga masih dekat," tambah Alan.

Dani juga menyampaikan, salah satu alasan perairan Natuna masih kekurangan pelayanan di karenakan dalam 5 tahun terkahir pemerintah memperketat perizinan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.

"Menurut saya, belajar dari pengalaman ini, penting agar pemerintah mulai coba melihat perairan di ZEE itu mendorong kapal-kapal besar menangkap di sana, itu menjawab konflik perebutan wilayah," ujarnya.

Apabila para nelayan dialihkan ke perairan Natuna, hal itu disebut dapat mempertegas bahwa kawasan tersebut berada dibawah kedaulatan Indonesia.