JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I masih bermasalah. Namun, pemerintah akan membuka rekrutmen PPPK tahap II. Hal ini mendapat kritikan dari para pentolan honorer K2.
“Pemerintah enggak cukup tersedia software untuk perekrutan PPPK tahap I. Pengadan kemarin (Februari) kuat nuansa politiknya makanya sampai saat ini bermasalah,” kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saefuddin kepada JPNN, Senin (8/7).
- Advertisement -
Dia memprediksi, rekrutmen PPPK tahap II akan kacau balau karena akan diikuti oleh pelamar umum. Bukan hanya dibatasi honorer K2 dan nonkategori.
“Aduh, yang tahap I saja servernya susah diakses apalagi nanti kalau digabung dengan pelamar umum. Lebih banyak lagi pasti jumlah pelamarnya. Kasihan juga nasib rekan-rekan kami yang baru mau ikut. Pemerintah, oh pemerintah apa mau kalian sihhh,” sergahnya.
Pemerintah dinilai menjadikan honorer K2 sebagai boneka politik. Dipaksa ikut tes, giliran lulus PPPK disuruh menunggu dengan alasan belum ada Perpres.
- Advertisement -
Mestinya, kata Ahmad, pemerintah menaati jadwal yang sudah dibuat. Bukan malah menggantung nasib honorer K2.
“Tadinya saya dan rekan-rekan yakin lebaran sudah terima SK dan gaji ASN. Eh, ternyata oh ternyata. Perpres saja belum ada. Pesan kami kepada pemerintah (KemenPAN-RB dan BKN), janganlah nasib kami ini dijadikan panggung komedian yang enggak lucu,” tegasnya.(esy)
Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I masih bermasalah. Namun, pemerintah akan membuka rekrutmen PPPK tahap II. Hal ini mendapat kritikan dari para pentolan honorer K2.
“Pemerintah enggak cukup tersedia software untuk perekrutan PPPK tahap I. Pengadan kemarin (Februari) kuat nuansa politiknya makanya sampai saat ini bermasalah,” kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saefuddin kepada JPNN, Senin (8/7).
Dia memprediksi, rekrutmen PPPK tahap II akan kacau balau karena akan diikuti oleh pelamar umum. Bukan hanya dibatasi honorer K2 dan nonkategori.
“Aduh, yang tahap I saja servernya susah diakses apalagi nanti kalau digabung dengan pelamar umum. Lebih banyak lagi pasti jumlah pelamarnya. Kasihan juga nasib rekan-rekan kami yang baru mau ikut. Pemerintah, oh pemerintah apa mau kalian sihhh,” sergahnya.
Pemerintah dinilai menjadikan honorer K2 sebagai boneka politik. Dipaksa ikut tes, giliran lulus PPPK disuruh menunggu dengan alasan belum ada Perpres.
Mestinya, kata Ahmad, pemerintah menaati jadwal yang sudah dibuat. Bukan malah menggantung nasib honorer K2.
“Tadinya saya dan rekan-rekan yakin lebaran sudah terima SK dan gaji ASN. Eh, ternyata oh ternyata. Perpres saja belum ada. Pesan kami kepada pemerintah (KemenPAN-RB dan BKN), janganlah nasib kami ini dijadikan panggung komedian yang enggak lucu,” tegasnya.(esy)
Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina
