PEMERINTAH daerah Rokan Hilir (Rohil) didorong siap mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa tenaga kerja tempatan yang handal dibidangnya, menyongsong peralihan pengelolaan Blok Rokan dari PT CPI ke Pertamina.
"Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) harus sudah memiliki data base tenaga kerja bidang migas dengan pengalaman dan sertifikasi yang memenuhi standar yang ditetapkan perusahan migas," kata Direktur Eksekutif the Rokan Institute Adharsam, Kamis (5/8) di Bagansiapiapi.
Selain itu terangnya tranparansi dalam perekrutan juga menjadi hal penting. Pemerintah daerah juga harus bisa memfasilitasi putra daaerah yang belum memiliki sertifikasi untuk mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan tempat pelatihan yang telah ditetapkan kementrian terkait.
"Regulasi mengenai kewajiban perusahaan untuk merekrut tenaga kerja lokal sepatutnya diselaraskan dengan kesiapan SDM yang mumpuni. Kita tidak ingin lagi mendengar putra daerah ditolak bekerja di perusaahan migas karena belum memiliki pengalaman dan sertifikat yang dibutuhkan," katanya.
Adapun soal biaya kata Adharsam dan kendala teknis yang selama ini menjadi persoalan klasik tersebut harus dijawab dengan langkah cepat dan kongkrit oleh Pemda. "Semoga peralihan pengelolaan blok rokan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi daaerah. Selain peningkatan PAD juga penyerapan tenaga kerja, serta pengelolan yang ramah lingkungan," katanya.
Terpisah dimintai tanggapan terkait hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Rohil Irawan SE menyebutkan apa yang dikemukakan tersebut sudah tepat dan memang harus dilakukan pemerintah saat ini. "Memang kita harus banyak membuat pelatihan kerja di bidang migas atau sesuai yang dibutuhkan pasar kerja," kata Irawan.
Dikaitkan dengan kondisi alih kelola Chevron yang baru terjadi tahun ini, maka idealnya tahun depan harus dibuat banyak kegiatan-kegiatan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja siap pakai dibidang migas.(adv)
PEMERINTAH daerah Rokan Hilir (Rohil) didorong siap mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa tenaga kerja tempatan yang handal dibidangnya, menyongsong peralihan pengelolaan Blok Rokan dari PT CPI ke Pertamina.
"Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) harus sudah memiliki data base tenaga kerja bidang migas dengan pengalaman dan sertifikasi yang memenuhi standar yang ditetapkan perusahan migas," kata Direktur Eksekutif the Rokan Institute Adharsam, Kamis (5/8) di Bagansiapiapi.
Selain itu terangnya tranparansi dalam perekrutan juga menjadi hal penting. Pemerintah daerah juga harus bisa memfasilitasi putra daaerah yang belum memiliki sertifikasi untuk mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan tempat pelatihan yang telah ditetapkan kementrian terkait.
"Regulasi mengenai kewajiban perusahaan untuk merekrut tenaga kerja lokal sepatutnya diselaraskan dengan kesiapan SDM yang mumpuni. Kita tidak ingin lagi mendengar putra daerah ditolak bekerja di perusaahan migas karena belum memiliki pengalaman dan sertifikat yang dibutuhkan," katanya.
Adapun soal biaya kata Adharsam dan kendala teknis yang selama ini menjadi persoalan klasik tersebut harus dijawab dengan langkah cepat dan kongkrit oleh Pemda. "Semoga peralihan pengelolaan blok rokan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi daaerah. Selain peningkatan PAD juga penyerapan tenaga kerja, serta pengelolan yang ramah lingkungan," katanya.
Terpisah dimintai tanggapan terkait hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Rohil Irawan SE menyebutkan apa yang dikemukakan tersebut sudah tepat dan memang harus dilakukan pemerintah saat ini. "Memang kita harus banyak membuat pelatihan kerja di bidang migas atau sesuai yang dibutuhkan pasar kerja," kata Irawan.
Dikaitkan dengan kondisi alih kelola Chevron yang baru terjadi tahun ini, maka idealnya tahun depan harus dibuat banyak kegiatan-kegiatan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja siap pakai dibidang migas.(adv)
