JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Pengamat politik Satyo Purwanto menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) wajib mengevaluasi Rini Soemarno dari kursi Menteri BUMN setelah kejadian pemadaman listrik atau blackout di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, Minggu (4/8) kemarin.
“Dengan kejadian listrik padam sepulau Jawa, ini kan jadi akumulasi lagi, ya, untuk soal pengelolaan BUMN ini di bawah menteri Rini Soemarno itu,” ucap Satyo saat dihubungi, Selasa (6/8).
Menurut dia, peristiwa padam setrum bukan hanya soal urusan teknis. Listrik padam ialah urusan salah kelola PT PLN, yang notabene berada di bawah naungan Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno.
“Presiden kan bisa menilai kinerja anak buahnya, kalau terlalu banyak kasus di BUMN dan sangat merugikan, buat apa begitu, dilama-lamakan untuk dipertahankan,” ucap dia.
- Advertisement -
Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi ini menyarankan, Jokowi tidak perlu ragu mengevaluasi Rini. Jika diperlukan, Rini dievaluasi sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden RI pada Oktober 2019.
“Enggak usah nunggu sampai pelantikan presiden di Oktober nanti, iya, karena BUMN ini kan pertama soal bisnis negara yang hitungannya itu hari,” ungkap dia.(mg10)
- Advertisement -
Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Pengamat politik Satyo Purwanto menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) wajib mengevaluasi Rini Soemarno dari kursi Menteri BUMN setelah kejadian pemadaman listrik atau blackout di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, Minggu (4/8) kemarin.
“Dengan kejadian listrik padam sepulau Jawa, ini kan jadi akumulasi lagi, ya, untuk soal pengelolaan BUMN ini di bawah menteri Rini Soemarno itu,” ucap Satyo saat dihubungi, Selasa (6/8).
Menurut dia, peristiwa padam setrum bukan hanya soal urusan teknis. Listrik padam ialah urusan salah kelola PT PLN, yang notabene berada di bawah naungan Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno.
“Presiden kan bisa menilai kinerja anak buahnya, kalau terlalu banyak kasus di BUMN dan sangat merugikan, buat apa begitu, dilama-lamakan untuk dipertahankan,” ucap dia.
Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi ini menyarankan, Jokowi tidak perlu ragu mengevaluasi Rini. Jika diperlukan, Rini dievaluasi sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden RI pada Oktober 2019.
“Enggak usah nunggu sampai pelantikan presiden di Oktober nanti, iya, karena BUMN ini kan pertama soal bisnis negara yang hitungannya itu hari,” ungkap dia.(mg10)
Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina
