JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023 resmi ditutup pada Kamis (4/7) pukul 23.59 WIB. Tim panitia seleksi telah menerima 384 berkas pendaftaran Capim KPK jilid V.
“Sampai jam 23.59 tadi malam, batas akhir pendaftatan via email jumlah pendaftar mencapai 384 orang,†kata anggota Pansel Capim KPK, Hendardi kepada JPG, Jumat (5/7).
Hendardi menuturkan, para pendaftar terdiri dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari dosen, pengacara, jaksa, polisi, hingga TNI. “Para pendaftar berbagai dari latar belakang yang berbeda,†jelas Hendardi.
Sejumlah pendaftar, terdapat dari pimpinan KPK periode 2015-2019, mereka merupkan tiga Wakil Ketua KPK yang saat ini menjabat, yakni Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Laode M. Syarif.
Selain tiga pimpinan KPK tersebut, terdapat sejumlah nama besar lainnya, seperti Penasihat KPK; Mohammad Tsani Annafari, Deputi Pencegahan KPK; Pagala Nainggolan, Wakabareskrim Polri; Irjen Pol Antam Novambar, Mantan Kabareskrim Polri; Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, hingga mantan Komisioner Komnas HAM; Natalius Pigai.
Alexander Marwata
Alex merupakan pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967. Dia sempat berkarier lebih dari 20 tahun di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), tepatnya dari 1987-2011. Pada tahun 2012, ia kemudian melanjutkan kariernya di dunia kehakiman. Alex menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Ketika menjadi hakim, ia sempat menjadi majelis dalam sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik. Termasuk, memberikan hukuman pidana seumur hidup kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.
Tak puas di dunia peradilan, Alex kemudian ikut mendaftar sebagai Capim KPK priode 2015-2019. Alhasil, dia pun terpilih. Kini dia kembali mencoba peruntungannya untuk dapat kembali menduduki posisi pimpinan KPK priode 2019-2023.
Natalius Pigai
Pigai merupakan pria kelahiran Papua, Juni 1975. Pria berumur 44 tahun ini dikenal sebagai seorang aktivis HAM di Indonesia.
Pigai merupakan lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD†Yogyakarta pada 1999. Pigai pernah aktif di beberapa organisasi seperti PRD, PMKRI, Walhi, hingga Kontras.
Pigai tercatat pernah menduduki beberapa posisi penting seperti Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional 1997-2000, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Menakertrans 1999-2004, dan teranyar sebagai Anggota Komnas HAM RI 2012-2017. Kini, Pigai ikut mencoba peruntungan untuk menjadi Capim KPK priode 2019-2023.
Mohammad Tsani Annafari
Sebagian besar publik mungkin merasa asing dengan Tsani. Padahal, dia merupakan Penasihat KPK periode 2017-2021. Dia memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 1998. Ia kemudian memperoleh gelar Master of Science pada Program Studi Global Information and Telecommunication Studies di Waseda University, Tokyo, Jepang pada 2006.
Pria kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur ini mengenyam pendidikan terakhirnya di Universitas Teknologi Gothenburg, Swedia. Di sana, Tsani berhasil menyabet gelar doktor manajemen teknologi dan ekonomi.
Sebelum menjabat sebagai Penasihat KPK, Tsani merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Keuangan dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan bagian Timur.
Laode M Syarief
Syarif lahir di Lemoambo, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965. Ia mengawali karir di Makassar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, sejak 1992. Dia sempat mengeyam pendidikan Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Setelah itu ia melanjutkan pendidikan pada program Master of Laws (LLM) di Faculty of Law, Queensland University of Technology (QUT) Brisbane, dan melanjutkan Ph.D program di Sydney University, School of Law, dengan program kekhususan Hukum Lingkungan Internasional.
Syarif aktif sebagai pembicara di beberapa acara besar di beberapa negara. Dia juga aktif di berbagai organisasi nasional dan internasional, diantaranya; Partnership for Governance Reform in Indonesia , IUCN Academy of Environmental Law , UNODC- Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD).
