JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sejumlah menteri dan pejabat setingkatnya mengadakan rapat koordinasi terkait pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE), Jumat (3/1). Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai leading sektor diplomasi menegaskan tidak akan mengakui prinsip nine dash line (sembilan garis putus) Cina dan meningkatkan penjagaan di perbatasan ZEE dalam bentuk fisik.

Pertemuan selama satu jam di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) berlangsung tertutup. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sendiri menyampaikan beberapa poin yang sudah disampaikan Kemenlu secara tertulis sebelumnya. Yakni, penegasan terkait sikap Indonesia terhadap pernyataan Cina soal latar belakang historis. Retno menjelaskan posisi ZEE Indonesia telah disepakati internasional dalam UNCLOS tahun 1982.

“Cina salah satu party (pihak) yang terlibat dalam UNCLOS 1982. Sehingga sudah kewajiban bagi Cina untuk menghormati implementasi tersebut,” jelas Retno di kantor Kemenkopolhukam kemarin.

Pemerintah Indonesia tetap pada pemahaman bahwa kapal-kapal Cina melakukan pelanggaran. Retno juga menegaskan pemerintah tidak akan menerima argumentasi soal nine dash line yang diyakini secara historis oleh Cina bahwa ZEE Indonesia tersebut masuk dalam wilayah mereka.

“Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line karena merupakan klaim sepihak Cina yang tidak punya alasan hukum yang diakui internasional,” lanjutnya.

Retno menambahkan, kementerian dan lembaga terkait telah sepakat untuk meningkatkan pengawasan dan pemanfaatan perbatasan ZEE tersebut oleh nelayan lokal.

“Disepakati intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan kegiatan perikanan yang merupakan hak Indonesia untuk memanfaatkannya,” jelasnya.

Rakor dihadiri oleh sejumlah petinggi. Di antaranya Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Achmad Taufiquerrochman, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Menkopolhukam Mahfud MD sendiri menyatakan pihak-pihak terkait telah mencermati poin-poin permasalahan terkait ZEE di Natuna.

“Ada penyeludupan, pelanggara batas wilayah ZEE Indonesia oleh kapal Cina yang diawasi coast guard. Kita sudah membaca semua masalah yang terkait,” jelasnya.

Namun, dia menolak adanya pertanyaan di luar pernyataan sikap yang disampaikan oleh Menlu.  Padahal, publik juga menunggu sikap dan langkah yang akan diambil khususnya oleh Prabowo Subianto sebagai Menhan. Sebelumnya, sikap Prabowo hanya disampaikan melalui Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Menhan Dahnil Azhar Simanjuntak pada Kamis (2/1).

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sejumlah menteri dan pejabat setingkatnya mengadakan rapat koordinasi terkait pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE), Jumat (3/1). Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai leading sektor diplomasi menegaskan tidak akan mengakui prinsip nine dash line (sembilan garis putus) Cina dan meningkatkan penjagaan di perbatasan ZEE dalam bentuk fisik.

Pertemuan selama satu jam di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) berlangsung tertutup. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sendiri menyampaikan beberapa poin yang sudah disampaikan Kemenlu secara tertulis sebelumnya. Yakni, penegasan terkait sikap Indonesia terhadap pernyataan Cina soal latar belakang historis. Retno menjelaskan posisi ZEE Indonesia telah disepakati internasional dalam UNCLOS tahun 1982.

“Cina salah satu party (pihak) yang terlibat dalam UNCLOS 1982. Sehingga sudah kewajiban bagi Cina untuk menghormati implementasi tersebut,” jelas Retno di kantor Kemenkopolhukam kemarin.

Pemerintah Indonesia tetap pada pemahaman bahwa kapal-kapal Cina melakukan pelanggaran. Retno juga menegaskan pemerintah tidak akan menerima argumentasi soal nine dash line yang diyakini secara historis oleh Cina bahwa ZEE Indonesia tersebut masuk dalam wilayah mereka.

“Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line karena merupakan klaim sepihak Cina yang tidak punya alasan hukum yang diakui internasional,” lanjutnya.

Retno menambahkan, kementerian dan lembaga terkait telah sepakat untuk meningkatkan pengawasan dan pemanfaatan perbatasan ZEE tersebut oleh nelayan lokal.

“Disepakati intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan kegiatan perikanan yang merupakan hak Indonesia untuk memanfaatkannya,” jelasnya.

Rakor dihadiri oleh sejumlah petinggi. Di antaranya Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Achmad Taufiquerrochman, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Menkopolhukam Mahfud MD sendiri menyatakan pihak-pihak terkait telah mencermati poin-poin permasalahan terkait ZEE di Natuna.

“Ada penyeludupan, pelanggara batas wilayah ZEE Indonesia oleh kapal Cina yang diawasi coast guard. Kita sudah membaca semua masalah yang terkait,” jelasnya.

Namun, dia menolak adanya pertanyaan di luar pernyataan sikap yang disampaikan oleh Menlu.  Padahal, publik juga menunggu sikap dan langkah yang akan diambil khususnya oleh Prabowo Subianto sebagai Menhan. Sebelumnya, sikap Prabowo hanya disampaikan melalui Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Menhan Dahnil Azhar Simanjuntak pada Kamis (2/1).