JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah (Cakada) yang disusung oleh Partai Golkar untuk Wilayah Sumatera telah selesai. Golkar sendiri mengusung sebanyak 53 bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari calon gubernur, bupati, walikota di Riau, Sumatera Utara, Kepri, dan Sumatera Barat yang akan melangsungkan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
"Alhamdulillah hari ini 3 September 2020. Pengurus PP Sumatra 1-DPP Partai Golkar menuntasksn tugas menetapkan calon kepala dan wakil kepala daerah di 53 daerah di Sumatera Utara, Riau, Kepri dan Sumatera Barat, baik calon gubernur, walikota atau wakil ealikota serta bupati atau wakil bupati," kata Ketua PP Sumatra 1-DPP Partai Golkar, Idris Laena, di Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Ketua Fraksi Golkar MPR RI itu menyebut, proses penetapan bakal calon kepala daerah yang diusung oleh Golkar memang cukup panjang mulai dari penjaringan kader-kader Golkar ditingkat DPD kabupaten/kota kemudian diusulkan ke DPD provinsi.
"DPD Golkar provinsi, yang kemudian mengerucutkan menjadi maksimal tiga nama untuk diteruskan kepada DPP Partai Golkar. Alhamdulillah pada tahap seleksi dengan dibantu oleh lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP Partai Golkar maka calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Golkar akhirnya dapat ditetapkan," ujarnya.
Sebagai Ketua PP Sumatra 1-DPP Partai Golkar, dia mengapresiasi kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh pengurus DPD dan kader-kader Golkar lainnya sehingga bisa diselesaikan tepat waktu.
"Saya bersama bersama pengurus sangat mengapresiasi kerjasama dari kawan-kawan mulai dari DPD hingga DPP terkhusus kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto yang telah memberikan arahan," ujarnya.
Selanjutnya, kata Idris, semua pasangan calon yang telah mendapatakan surat keputuan (SK) dari Golkar diminta untuk segera mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang dibuka mulai besok tanggal 4 sampai 6 September 2020 dan mengikuti proses berikutnya.
Ia menegaskan, dalam proses pengusungan pasangan calon yang berjalan hampir setahun ini, Golkar lebih memperioritaskan kader partainya sendiri dan tanpa mahar.
"Dan yang paling penting, calon kepala daerah dari Partai Golkar tidak boleh ada mahar. Tugas berikutnya adalah bagaimana berjuang keras agar calon yang diusung bisa menang," ujarnya mengakhiri.
Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Hary B Koriun
