Kamis, 10 April 2025

Syamsurizal Minta Pemerintah Tegas ke Cina 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kedaulatan dan keamanan penjagaan batas laut Indonesia kembali dipertanyakan. Setelah kapal nelayan berbendera Cina dipastikan Kemenlu melanggar kawasan zona ekonomi ekslusif (ZEE). Tepatnya di perairan Natuna, Kepulauan Riau. 

Tidak sampai di situ, kapal nelayan Cina yang di kawal kapal coast guard mengusir kapal nelayan Indonesia. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI asal Riau, Syamsurizal meminta pemerintah Indonesia untuk lebih garang. Hingga benar-benar mengambil sikap dengan menindak tegas terhadap kapal nelayan milik Cina, yang telah melanggar zona dan melakukan pengusiran terhadap nelayan Indonesia. 

"Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap kapal nelayan Cina, tidak hanya menunggu respon dari Kedutaan Cina di Jakarta, memang saat ini pemerintah sudah membuat laporan resmi ke kedutaan Cina, menempuh jalan diplomasi saja," ujarnya kepada Riau Pos, Kamis (2/1).(yus)

Baca Juga:  Pensiun Jadi Wakil Presiden, JK: Tidak Berarti Pengabdian Berakhir

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kedaulatan dan keamanan penjagaan batas laut Indonesia kembali dipertanyakan. Setelah kapal nelayan berbendera Cina dipastikan Kemenlu melanggar kawasan zona ekonomi ekslusif (ZEE). Tepatnya di perairan Natuna, Kepulauan Riau. 

Tidak sampai di situ, kapal nelayan Cina yang di kawal kapal coast guard mengusir kapal nelayan Indonesia. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI asal Riau, Syamsurizal meminta pemerintah Indonesia untuk lebih garang. Hingga benar-benar mengambil sikap dengan menindak tegas terhadap kapal nelayan milik Cina, yang telah melanggar zona dan melakukan pengusiran terhadap nelayan Indonesia. 

"Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap kapal nelayan Cina, tidak hanya menunggu respon dari Kedutaan Cina di Jakarta, memang saat ini pemerintah sudah membuat laporan resmi ke kedutaan Cina, menempuh jalan diplomasi saja," ujarnya kepada Riau Pos, Kamis (2/1).(yus)

Baca Juga:  Dari soal Hubungan Seks hingga Ibu Hamil
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

spot_img

Syamsurizal Minta Pemerintah Tegas ke Cina 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kedaulatan dan keamanan penjagaan batas laut Indonesia kembali dipertanyakan. Setelah kapal nelayan berbendera Cina dipastikan Kemenlu melanggar kawasan zona ekonomi ekslusif (ZEE). Tepatnya di perairan Natuna, Kepulauan Riau. 

Tidak sampai di situ, kapal nelayan Cina yang di kawal kapal coast guard mengusir kapal nelayan Indonesia. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI asal Riau, Syamsurizal meminta pemerintah Indonesia untuk lebih garang. Hingga benar-benar mengambil sikap dengan menindak tegas terhadap kapal nelayan milik Cina, yang telah melanggar zona dan melakukan pengusiran terhadap nelayan Indonesia. 

"Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap kapal nelayan Cina, tidak hanya menunggu respon dari Kedutaan Cina di Jakarta, memang saat ini pemerintah sudah membuat laporan resmi ke kedutaan Cina, menempuh jalan diplomasi saja," ujarnya kepada Riau Pos, Kamis (2/1).(yus)

Baca Juga:  Indomaret Salurkan 250 Ribu Masker dan Sembako

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kedaulatan dan keamanan penjagaan batas laut Indonesia kembali dipertanyakan. Setelah kapal nelayan berbendera Cina dipastikan Kemenlu melanggar kawasan zona ekonomi ekslusif (ZEE). Tepatnya di perairan Natuna, Kepulauan Riau. 

Tidak sampai di situ, kapal nelayan Cina yang di kawal kapal coast guard mengusir kapal nelayan Indonesia. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI asal Riau, Syamsurizal meminta pemerintah Indonesia untuk lebih garang. Hingga benar-benar mengambil sikap dengan menindak tegas terhadap kapal nelayan milik Cina, yang telah melanggar zona dan melakukan pengusiran terhadap nelayan Indonesia. 

"Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap kapal nelayan Cina, tidak hanya menunggu respon dari Kedutaan Cina di Jakarta, memang saat ini pemerintah sudah membuat laporan resmi ke kedutaan Cina, menempuh jalan diplomasi saja," ujarnya kepada Riau Pos, Kamis (2/1).(yus)

Baca Juga:  Pensiun Jadi Wakil Presiden, JK: Tidak Berarti Pengabdian Berakhir
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari