Sabtu, 23 November 2024
spot_img

Rp150 Miliar untuk Bangun 1.842 Unit RLH di Riau

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalokasikan dana sebesar Rp150 miliar  untuk pembangunan 1.842 unit Rumah Layak Huni (RLH) pada 2019 ini. Pembangunan RLH tersebut dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Riau.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Riau, Muhammad Amin mengatakan, untuk pembangunan tahap awal, pihaknya telah menyalurkan dana ke kabupaten/kota penerima program RLH tersebut sebesar Rp60 miliar. 

“Dari dana pembangunan RLH Rp150 miliar tersebut, Rp60 miliar sudah disalurkan untuk pembangunan RLH tahap pertama,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Amin, karena pembangunan RLH ini ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka proses pembangunannya dilakukan secara swakelola. 

“Karena swakelola, anggaran pembangunan RLH ini disalurkan tiga tahap, pertama 40 persen, 30 persen dan 30 persen. Tahap kedua disalurkan jika kondisi fisik bangunan sudah mencapai 30 persen, tahap ketiga ketika bangunan sudah 60 persen,” sebutnya.

Baca Juga:  Tingkatkan Pengawasan Kendaraan Odol

Dijelaskan Amin, sebelum pihaknya menyalurkan anggaran RLH tersebut, terlebih harus dibentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang akan mengelola anggaran itu oleh kepala desa. Setelah dibentuk kemudian dimusyawarahkan di tingkat desa.

“Kemudian kami akan memberikan bimbingan, dan mereka membuat perencanaan kerjanya. Setelah persiapan administrasi  selesai, baru kami salurkan anggaran tahap pertama,” jelasnya.

Dipaparkan Amin, 1.842 unit RLH itu akan disebar di 374 desa/kelurahan dengan jumlah 124 kecamatan di 12 kabupaten/kota se-Riau. Untuk anggaran per unit RLH tersebut, bervariasi tergantung wilayahnya. Untuk wilayah daratan seperti Kampar dan Pekanbaru anggaran RLH Rp50-Rp57,5 juta per unit. 

“Sedangkan untuk di daerah pesisir, anggaran RLH mencapai Rp60 juta per unit. Hal ini karena anggaran bangunan rumah di wilayah pesisir biayanya berbeda dengan wilayah di darat. Karena harus ada penambahan konstruksi pada pondasi bangunan,” sebutnya.(sol)  

Baca Juga:  Tiga Sapi di Riau Masuk Kriteria

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalokasikan dana sebesar Rp150 miliar  untuk pembangunan 1.842 unit Rumah Layak Huni (RLH) pada 2019 ini. Pembangunan RLH tersebut dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Riau.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Riau, Muhammad Amin mengatakan, untuk pembangunan tahap awal, pihaknya telah menyalurkan dana ke kabupaten/kota penerima program RLH tersebut sebesar Rp60 miliar. 

- Advertisement -

“Dari dana pembangunan RLH Rp150 miliar tersebut, Rp60 miliar sudah disalurkan untuk pembangunan RLH tahap pertama,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Amin, karena pembangunan RLH ini ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka proses pembangunannya dilakukan secara swakelola. 

- Advertisement -

“Karena swakelola, anggaran pembangunan RLH ini disalurkan tiga tahap, pertama 40 persen, 30 persen dan 30 persen. Tahap kedua disalurkan jika kondisi fisik bangunan sudah mencapai 30 persen, tahap ketiga ketika bangunan sudah 60 persen,” sebutnya.

Baca Juga:  Tiga Sapi di Riau Masuk Kriteria

Dijelaskan Amin, sebelum pihaknya menyalurkan anggaran RLH tersebut, terlebih harus dibentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang akan mengelola anggaran itu oleh kepala desa. Setelah dibentuk kemudian dimusyawarahkan di tingkat desa.

“Kemudian kami akan memberikan bimbingan, dan mereka membuat perencanaan kerjanya. Setelah persiapan administrasi  selesai, baru kami salurkan anggaran tahap pertama,” jelasnya.

Dipaparkan Amin, 1.842 unit RLH itu akan disebar di 374 desa/kelurahan dengan jumlah 124 kecamatan di 12 kabupaten/kota se-Riau. Untuk anggaran per unit RLH tersebut, bervariasi tergantung wilayahnya. Untuk wilayah daratan seperti Kampar dan Pekanbaru anggaran RLH Rp50-Rp57,5 juta per unit. 

“Sedangkan untuk di daerah pesisir, anggaran RLH mencapai Rp60 juta per unit. Hal ini karena anggaran bangunan rumah di wilayah pesisir biayanya berbeda dengan wilayah di darat. Karena harus ada penambahan konstruksi pada pondasi bangunan,” sebutnya.(sol)  

Baca Juga:  Pj Wako: Ada Gejolak di TPA
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari