PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah (CBP), beserta lauk pauknya oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menuai polemik. Ini karena jumlah yang diberikan jauh lebih kecil dari data warga yang diajukan. Penambahan ke depannya belum jelas, namun RT dan RW diminta mengerti.
Pemko Pekanbaru baru saja menyalurkan 15.625 paket bantuan sembako pada masyarakat, Sabtu (25/4). Bantuan ini ditargetkan sudah didistribuksikan semuanya dalam tiga hari sejak secara simbolis bantuan dilepas Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT.
Di lapangan, bantuan yang tiba di tiap RT hanya sekitar 10 persen dari data yang disampaikan untuk menerima bantuan. Inilah yang kemudian berpotensi memunculkan konflik antar warga karena akan ada yang menerima dan tidak. Di beberapa wilayah di Pekanbaru, Forum RT RW sepakat untuk menolak bantuan ketimbang nantinya warga berebut karena tidak cukup.
Wako Pekanbaru, Dr H Firdaus ST MT, Senin (27/4) mendapatkan laporan ada RT dan RW di tiga kelurahan, yakni satu di Kecamatan Tampan dan dua di Pekanbaru Kota yang akhirnya sepakat menolak bantuan tersebut jumlah yang tidak memadai.
"Kelurahan Simpang Baru, Tanah Datar dan Kota Tinggi. Disana Ketua RW meminta tetap sebanyak yang diusulkan. Sementara tim verifikasi dari tim gugus berpedoman pada kriteria yang ada," ucapnya.
Dia berterima kasih pada RT dan RW di tiga kelurahan yang menolak ini, karena gigih memperjuangkan hak masyarakatnya. Namun, jumlah yang dibagikan oleh Pemko Pekanbaru kata dia, ditentukan berdasarkan skala prioritas.
"Juga harus dimengerti, kalau kemampuan kita ada, kita bagi sebanyak-banyaknya. Dari yang ada kita berikan skala prioritas," jelas nya.
Dia melanjutkan, pihaknya juga mendapatkan bantuan dari kesetiakawanan sosial, bantuan ini sudah dibagi tapi tidak diumumkan. "Kami punya data, sekali lagi mudagh-mudahan bisa memahami," imbuhnya.
Dalam penyaluran bantuan ini berbagai masalah muncul. Selain jumlah yang tak seimbang dengan ajuan, juga muncul pula kabar ada penerima yang tak masuk data. Hal ini saat dikonfirmasi pada Wako Pekanbaru langsung dibantah. "Tidak mungkin nama penerima tidak ada di data. Karena kita terima data dari mereka (RT/RW, red)," bantahnya.
Menambah Wako Pekanbaru, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut saat dikonfirmasi tak bisa memastikan apakah akan ada penambahan pembagian sembako bagi warga terdampak. "Kepastiannya tentu nanti setelah ada evaluasi," tuturnya.
Kepada Ingot, Riau Pos menyampaikan bahwa akan bertambah jumlah RT/RW yang ikut menolak. Dia menyebut akan memberikan pemahaman. "Kita beri pengertian dengan baik melaui camat dan lurah mudah-mudahan dari pemahana yang ada, ada solusinya," jelas nya.
Dia tak menampik, munculnya ketidak pahaman di tengah masyarakat karena sosialisasi yang dinilai kurang. "Bisa jadi. Yang jelas kita masih validasi, data yang masuk 190 ribu lebih. Hari ini terdistribusikan 20 persen dari 15 ribu. Kalau ada yang salah tolong di tahan dulu, mungkin pengisian awalnya tidak jujur," urainya.
Untuk warga, skema bantuan yang disiapkan sebut dia ada banyak. Mulai dari PKH hingga BLT. "Ini kan pemerintahan pasti ada jalan keluar. jangan ditolak," singkatnya.
Sementara itu, bansos Pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah sampai di Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, nmun dari jumlah usulan para RT dan RW sebanyak 1.578 kepala keluarga (KK), namun yang terealisasi hanya 234 paket.
Desdeweny, Relawan Tagana yang bertugas menyalurkan bansos tersebut menyebut, akan membagikannya secara langsung kepada masyarakat yang terdampak.
"Kami akan antar langsung ke rumah-rumah penerima yang namanya sudah ada. Sebanyak 234 paket, dari usulan 1.578 KK," katanya.
Di Kecamatan Bukit Raya katanya, ada 5 kelurahan yang rata-rata menerima bansos tersebut dengan jumlah 234 per kelurahan. Pihaknya bertugas hanya sebagai penyalur. "Kami cuma penyalur saja," tuturnya.
Sedangkan, beberapa ketua RT di Tangkerang Labuai merasa kecewa, karena bantuan sosial tersebut jumlahnya jauh dari harapan.
"Di RT04/RW 11 yang saya data ada 37 KK, namun yang terealisasi cuma 3 KK," ujar Ketua RT, Amri.
Ketua RT01/RW 2, Heni juga menolak bantuan sosial yang jumlahnya tidak sesuai harapan tersebut. "Dari 32 KK yang diajukan, yang keluar cuma 3 KK," katanya Heni.
Disamping itu, Lurah Tangkerang Labuai, Kadwadi menyebut akan menunggu kesepakatan 12 RW yang ada di kelurahan tersebut terkait realisasi ke penerima bansos.
"Ada yang menolak dan ada yang menerima, tentu kami mencari jalan tengah, nanti yang menolak kita mintakan surat secara tertulis," kata Lurah.
Kalau memang sudah ada kesepakatan, maka besok bantuan sudah bisa disalurkan, sehingga tidak ada miskomunikasi.
"Di kelurahan kami 234 paket sembako yang dapat, jumlah yang kami usulkan 1.578 KK, ini tidak sesuai, tapi kami memaklumi," ujarnya.
Sejauh ini, baru sebagian RT yang menolak, namun pihaknya akan mencoba fasilitasi kembali, "Bagaimana kesepakatannya masih kami rembukan. Kami ada 12 RW dan 47 RT," jelasnya.
Sedangkan Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Hidayat Mardianto mengatakan, sejak Sabtu (25/4) sampai dengan Senin (27/4) pihaknya telah melakukan penyaluran bantuan sembako di 12 Kelurahan. Di antaranya Kelurahan Simpang Empat, Suka Mulya, Meranti Pandak, Kampung Baru, Bencah Lesung, Air hitam, Harjosari, Rintis dan Tangkerang Selatan, Sialang Rampai. Keluarahan Rantau Panjang Kecamatan Rumbai, Kelurahan Melebung Kecamatan Tenayan Raya.
"Teknis penyalurannya adalah tim dari relawan Dinas Sosial menyerahkan sembako ke masing-masing kelurahan di setiap Kecamatan. Selanjutnya, dari pihak kelurahan didampingi oleh pihak RT/RW setempat dan didamping tim relawan untuk dibagikan kepada warga," ujarnya, Senin (27/4).
Lanjutnya lagi, sejauh ini masih ada belasan kelurahan lagi yang masih dalam proses penyaluran sembako. Targetnya paling lama itu selama enam hari bantuan sembako sudah bisa disalurkan keseluruh kelurahan. Cuma karena adanya kendala di lapangan seperti ada beberapa yang tidak menerima bantuan tentunya itu cuma akan memperlambat kami dalam proses penyaluran sembakonya.
"Ribuan sembako yang akan disalurkan itu saat ini tengah disimpan di Center Sarana Pangan Madani Kantor Disdik Kota yang lama di Jalan Pattimura Pekanbaru," tambahnya.
Sebelumnya, pihak RT/RW yang tergabung di dalam Forum Komunikasi (FK) RT/RW Kelurahan Simpang Baru sepakat untuk tetap menolak bansos dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak Covid-19.
Ketua FK RT/RW Simpang Baru, Sutomo Marsudi mengatakan, aksi penolakan juga disampaikan pihak RT/RW usai menggelar pertemuan dengan pihak Kelurahan Simpang Baru dan Kecamatan Tampan, Ahad (26/4) di aula Kantor Lurah Simpang Baru.
Pasalnya, data jumlah penerima bantuan yang diusulkan ketua RT/RW di Kelurahan Simpang Baru tidak sesuai dengan jumlah data warga yang menerimanya. "Ya, hasil pertemuan tadi dengan pihak kelurahan, camat dan RT/RW, kami sepakat untuk menolak bantuan itu,"ujar Sutomo Marsudi.
Sutomo menjelaskan, selain alasannya karena jumlah data warga yang menerimanya tidak sesuai, juga agar tidak terjadi kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat. "Kalau sempat bantuan itu kami terima, kasian masyarakat yang tidak dapat, semua kan terdampak Covid-19," terangnya.(*1/ksm)
Laporan: M ALI NURMAN dan DOFI ISKANDAR (Pekanbaru)
